Jumat, 09 Maret 2018
Yuk Simak, Perlindungan Data Pribadi yang Tersebar di Beberapa UU
Mulai UU Administrasi Kependudukan, UU Informasi Transaksi Elektronik, hingga UU Keterbukaan Informasi Publik.
Rofiq Hidayat

Desakan agar pemerintah sebagai pengelola data masyarakat membuat draft Undang-Undang (UU) khusus mengenai perlindungan data pribadi terus bergulir. DPR pun sebagai mitra kerja pemerintah mesti bersikap responsif. Hal ini demi mengakomodir aspirasi kekhawatiran masyarakat atas bocornya data pribadi yang sudah didaftarkan melalui telepon selular ke pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan operator telepon.  

 

Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengatakan kasus penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) oleh pihak tidak bertanggung jawab seharusnya segera disikapi pemerintah sebagai kewajiban negara melindungi data masyarakat. Sebab, meski belum ada UU yang mengatur khusus perlindungan data pribadi masyarakat, setidaknya hal ini sudah diatur dengan beberapa UU.

 

Adanya kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak tidak bertanggungjawab  menjadi warning bagi pemerintah, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Kemenkominfo. Pemerintah sebagai pengelola negara, mesti membuat Perundang-Undangan Khusus perlindungan data pribadi masyarakat. Sebab ketiadaan UU perlidungan data pribadi, masyarakat kerap menjadi korban.

 

“Pemerintah seharusnya mengajukan RUU (perlindungan data pribadi, red) supaya nanti jika ada abuse seperti ini, warga negara bisa menuntut haknya dan minta pertanggungjawaban,” ujar Hanafi.

 

Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi menuturkan dugaan bocornya data pribadi dalam proses registrasi SIM Card yang disalahgunakan. “Pihak manapun tidak boleh menyalahgunakan data pribadi di luar kepentingan registrasi sim card. Ini melanggar UU,” ujarnya di Jakarta, Jumat (9/3/2018). Baca Juga: Pentingnya Digaga UU Perlindungan Data Pribadi

 

Menurutnya, negara berkewajiban memberi perlindungan data pribadi setiap penduduk. Mulai NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan semua data pribadi penduduk. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

 

Pasal 84

(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

a. nomor KK;

b. NIK;

c. tanggal/bulan/tahun lahir;

d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;

e. NIK ibu kandung;

f. NIK ayah; dan

g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Pasal 85

(1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Instansi Pelaksana.

 

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melanjutkan data pribadi milik masyarakat menjadi informasi yang dikecualikan seperti diatur Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Berdasarkan pasal itu, identitas yang tertuang dalam KTP dan KK menjadi informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada siapapun. “Tidak boleh siapapun menyebarluaskan data pribadi karena masuk kategori informasi yang dikecualikan,” kata dia.

 

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

 

Menurutnya, pemegang/pengelola akses data pribadi, tak hanya oleh instansi pemerintah, tetapi termasuk juga lembaga swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk. Namun, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai informasi publik. Pengaturan tersebut pun diatur Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan.

 

Pasal 58 menyebutkan, “Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.” Karena itu, menurut Arwani, pemerintah mesti memastikan data pribadi ketika pendaftaran Sim Card ke pihak operator telekomunikasi dalam kondisi aman dan terlindungi.

 

Laksanakan UU ITE

Sementara Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengatakan bila sedari awal pemerintah melaksanakan amanah UU No.16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), setidaknya dapat meminimalisir terjadinya dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Sebab, penggunaan data pribadi masyarakat harus seizin dan persetujuan dari orang yang datanya bakal digunakan seperti tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE.

 

Dalam bab penjelasan UU ITE pun ditegaskan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi. Dengan begitu, kasus dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak tidak bertanggungjawab tidak terlepas dari kelalaian pemerintah dalam menjamin perlindungan hak pribadi masyarakat.

 

Terlepas hal itu, Arwani Thomafi menambahkan pemerintah mesti memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, khususnya soal menjaga kerahasiaan data pribadi. Sebab, dalam praktik, penyalahgunana data pribadi ada yang diunggah oleh warga melalui media sosial. “Padahal, dampak dari unggahan  tersebut akan menimbulkan persoalan tersendiri. Tentu, penyalahgunaan data tersebut potensial dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” tambahnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.