Kamis, 08 Maret 2018

Pentingnya Digagas UU Perlindungan Data Pribadi

Mendorong agar DPR dan pemerintah segera merancang dan merumuskan UU khusus bagi perlindungan data pribadi karena aturan yang saat ini dinilai masih tumpah tindih, sehingga perlindungan data pribadi tidak optimal.
Rofiq Hidayat

Masyarakat yang menggunakan telepon genggam diwajibkan mengirimkan data pribadi berupa nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Kebijakan itu diambil pemerintah melalui Kemenkominfo agar semua pengguna telepon selular terdata dengan baik. Namun, pelaksanaa kebijakan ini belakangan malah dikejutkan dengan dugaan bocornya data pelanggan kartu prabayar disalahgunakan dalam proses registrasi oleh pelanggan lain.   

 

Atas peristiswa itu, desakan agar DPR dan pemerintah membuat aturan khusus perlindungan data pribadi melalui sebuah Undang-Undang (UU) mengemuka. Sebab, selama ini belum ada aturan khusus bagi perlindungan data pribadi masyarakat berupa data nomor KTP dan NIK. Hal ini membuat masyarakat khawatir bila data yang diberikan melalui registrasi telepon selular ke pihak Kemenkominfo bocor.

 

Anggota Ombudsman RI Ahmad Su’adi mengatakan negara sudah semestinya melindungi masyarakat termasuk perlindungan data pribadi. Persoalannya, selama ini belum ada aturan khusus tentang perlindungan data pribadi. Apalagi, kasus dugaan bocornya data pribadi pelanggan telepon selular berupa nomor KTP dan KK semakin membuat masyarakat merasa tidak terlindungi.

 

“Pengaturan perlindungan data masyarakat, termasuk sanksi hukuman berat terhadap pelaku yang membocorkan dan menyalahgunakan data pribadi orang lain. Tetapi, rumusan pemberian sanksi ini mesti dituangkan dalam UU khusus. Sebab, dugaan bocornya data pribadi menjadi hal yang berbahaya,” ujar Ahmad Su’adi. Baca Juga: Registrasi Ulang Nomor Ponsel Harus Dilindungi Perlindungan Data Pribadi

 

Menurutnya, perlindungan data pribadi tak hanya menyangkut informasi atau data berupa nomor KTP dan KK, tetapi juga semua data lain yang menyangkut diri pribadi yang bersangkutan termasuk data keluarga, harta kekayaan, dan lain-lain.

 

“Melalui data berupa KTP dan KK, menjadi pintu masuk untuk mengetahui banyak hal tentang seseorang. Karena itu, sepertinya perlu UU Perlindungan Private. Ini (dugaan bocornya data pribadi) bahaya sekali. Sanksi (pelaku, red) harus berat,” ujarnya kepada Hukumonline, Kamis (8/3).

 

Kementerian Komunikasi dan Informasi memang memiliki kewenangan mengumpulkan data pribadi masyarakat, yakni berupa nomor KTP dan KK. Namun sayangnya, kata Su’adi, Kemenkominfo belum dapat melindungi data pribadi masyarakat secara optimal. Buktinya, nomor KTP dan KK masyarakat saja bisa bocor. Ironisnya, pihak Kemenkominfo pun belum dapat memberi sanksi bagi si pelaku. “Kemenkominfo tampaknya belum bisa melindungi hak private secara optimal,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua