Selasa, 07 November 2017

Registrasi Ulang Nomor Ponsel Harus Diimbangi Perlindungan Data Pribadi

Seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan singkronisasi regulasi, khususnya di level peraturan teknis Permenkominfo, sebelum menerapkan kebijakan yang mewajibkan registrasi ulang SIM Card prabayar bagi masyarakat.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mewajibkan masyarakat pengguna telepon genggam, khususnya kartu prabayar agar mendaftarkan ulang data pribadi dalam NIK dan KK. Beleid itu tertuang Peraturan Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Permenkominfo terkait kewajiban registrasi ulang itu menuai kritik dari kalangan parlemen. Bahkan, aturan ini digugat ke MA melalui judicial review.  

 

Anggota Komisi I DPR yang membidangi komunikasi dan informasi, Jazuli Juwaini menilai registrasi pengguna ponsel ini mesti diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah, meskipun kebijakan tersebut sebenarnya dipaksakan penerapannya. “Kewajiban registrasi ulang pengguna telepon seluler (ponsel) prabayar harus diikuti tanggung jawab pemerintah untuk melindungi data pribadi warga negara,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (7/11). Baca Juga: Permenkominfo Registrasi Ulang Nomor Ponsel Digugat ke MA

 

Permenkominfo No. 21/2017 memang gencar disosialisasikan Kemenkominfo ke masyarakat dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Dalam sosialisasi tersebut, pengguna telepon genggam prabayar berkewajiban mendaftarkan nomor induk kependudukan (NIK) dan data pada Kartu Keluarga (KK) sebagaimana tertuang dalam Permenkominfo No. 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Bahkan, dalam Pasal 6 Permenkominfo No. 12 Tahun 2016, disebutkan pula selain nomor kartu keluarga, pelanggan juga diminta memberikan nama ibu kandung.

 

Alasan Pemerintah mewajibkan meregistrasi ulang lantaran banyaknya kartu SIM Card disalahgunakan pihak-pihak tertentu. Meski aturan ini banyak diterapkan di banyak negara dengan mewajibkan masyarakatnya meregistrasi ulang. Sayangnya, Permenkominfo itu minimnya jaminan perlindungan data pribadi. Hal tersebut menjadi potensi ancaman bagi warga negara yang menikmati hak privasinya.

 

Karena itu, pemerintah melalui Kemenkominfo berkewajiban menjamin keamanan data pribadi masyarakat agar tidak disalahgunakan demi kepentingan apapun. Sebaliknya, bila terjadi penyalahgunaan data pribadi masyarakat, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan secara hukum. “Inilah kekhawatiran masyarakat yang harus dijawab dan dijamin tegas oleh Pemerintah,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

 

Anggota Komisi I lain, Elnino M Husein Mohi berpendapat data yang wajib diregistrasi tidak perlu sampai dengan Kartu Keluarga. Menurutnya, data yang terdapat dalam KTP sudah lebih dari cukup. KTP, kata Elnino, merupakan data pokok yang menjadi alat untuk melakukan berbagai aktivitas dalam administrasi. “SIM Card memang harus registrasi, tetapi data yang diperlukan cukup yang pokok saja,” kata dia.

 

Tumpang tindih aturan

Terpisah, Deputi Direktur Riset Elsam, Wahyudi Djafar berpendapat permasalahan regulasi perlidungan data pribadi masih tumpang tindih dan tidak sinkron. Setidaknya riset Elsam menemukan 30 UU yang substansi materinya mengandung konten terkait dengan data pribadi warga negara.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua