Kamis, 22 March 2018

Hukumonline Terima Kunjungan Indonesian Competition Lawyer Association

Menggagas kerjasama mengawal revisi UU Persaingan Usaha.
Normand Edwin Elnizar
Direktur Pemberitaan Hukmonline, Amrie Hakim (ketiga Kiri) berjabat tangan besama dengan Ketua Indonesian Competition Lawyer Association (ICLA), Asep Ridwan (ketiga kanan) yang juga di dampingi oleh Pimpinan Redaksi Hukumonline, Fathan Qorib (kiri), Albert Boy S, Kabid Kajian dan Penelitian (ICLA) (kedua kiri), Adam S. Nasution, Anggota Kerjasama antar Lembaga (ICLA) (kanan) dan Sexio Yuni Noor Sidqi, Ketua Bidang Kerjasam dan Hubungan Antar Lembaga (ICLA) (kedua kanan) usai melakukan pertemuan dengan hukumonline. Jakarta (22/3). Foto: RES

Setelah diluncurkan 17 Maret 2017 tahun lalu, Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) aktif bergiat mengawal penguatan hukum persaingan usaha Indonesia. Setahun berdiri, kali ini ICLA menggagas upaya kerjasama dengan Hukumonline untuk memastikan revisi UU Persaingan Usaha mampu menjawab tantangan atas semakin kompleksnya persoalan persaingan usaha.

 

ICLA diwakili empat orang jajaran pengurusnya, Asep Ridwan selaku Ketua, Sexio Yuni N.S. serta Adam S. Nasution dari Bidang Kerjasama dan Hubungan Antarlembaga beserta Albert Boy S. yang bertanggungjawab di Bidang Kajian dan Penelitian, diterima oleh Direktur Pemberitaan dan Konten Amrie Hakim bersama Pimpinan Redaksi Fathan Qorib.

 

“Kami ingin bekerjasama dengan Hukumonline untuk semua peluang yang bisa dilakukan bersama dalam mengawal revisi UU Persaingan Usaha,” kata Asep Ridwan dalam kunjungan ini.

 

Asep menjelaskan soal berbagai persoalan mendesak untuk direvisi dari UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Apalagi saat ini sudah ada draft revisi yang masuk ke DPR. Hanya saja draft ini dinilai Asep belum cukup mengakomodasi berbagai catatan kritis dalam implementasi hukum persaingan usaha selama 18 tahun sejak diundangkan.

 

Misalnya dalam aspek formil, ICLA mencatat setidaknya ada 4 catatan evaluasi. Pertama, soal peran KPPU (Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha) yang bersifat multi fungsi dalam memeriksa, menuntut, dan memutus. Hal ini menjadi masalah dari filosofi penegakan hukum yang melibatkan peran pihak-pihak aparat hukum agar ada check & balance. Bukan kewenangan tunggal dalam satu pihak.

 

Kedua, pengaturan hukum acara yang sangat minim di UU Persaingan Usaha, sehingga KPPU banyak mengatur sendiri termasuk dalam menentukan sah/tidaknya alat bukti yang diajukan para pihak. Ketiga, singkatnya jangka waktu pemeriksaan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Terakhir adalah soal sempitnya ruang gerak bagi pelaku usaha yang menguji putusan KPPU.

 

Di sisi lain, aspek kelembagaan KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha dinilai ICLA tidak jelas statusnya. “Apakah KPPU merupakan lembaga administratif, quasi peradilan atau extra ordinary body?” kata Sexio, Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antarlembaga ICLA menambahkan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua