Kamis, 22 Maret 2018
Hukumonline Terima Kunjungan Indonesian Competition Lawyer Association
Menggagas kerjasama mengawal revisi UU Persaingan Usaha.
Normand Edwin Elnizar
Hukumonline Terima Kunjungan Indonesian Competition Lawyer Association
Direktur Pemberitaan Hukmonline, Amrie Hakim (ketiga Kiri) berjabat tangan besama dengan Ketua Indonesian Competition Lawyer Association (ICLA), Asep Ridwan (ketiga kanan) yang juga di dampingi oleh Pimpinan Redaksi Hukumonline, Fathan Qorib (kiri), Albert Boy S, Kabid Kajian dan Penelitian (ICLA) (kedua kiri), Adam S. Nasution, Anggota Kerjasama antar Lembaga (ICLA) (kanan) dan Sexio Yuni Noor Sidqi, Ketua Bidang Kerjasam dan Hubungan Antar Lembaga (ICLA) (kedua kanan) usai melakukan pertemuan dengan hukumonline. Jakarta (22/3). Foto: RES

Setelah diluncurkan 17 Maret 2017 tahun lalu, Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) aktif bergiat mengawal penguatan hukum persaingan usaha Indonesia. Setahun berdiri, kali ini ICLA menggagas upaya kerjasama dengan Hukumonline untuk memastikan revisi UU Persaingan Usaha mampu menjawab tantangan atas semakin kompleksnya persoalan persaingan usaha.

 

ICLA diwakili empat orang jajaran pengurusnya, Asep Ridwan selaku Ketua, Sexio Yuni N.S. serta Adam S. Nasution dari Bidang Kerjasama dan Hubungan Antarlembaga beserta Albert Boy S. yang bertanggungjawab di Bidang Kajian dan Penelitian, diterima oleh Direktur Pemberitaan dan Konten Amrie Hakim bersama Pimpinan Redaksi Fathan Qorib.

 

“Kami ingin bekerjasama dengan Hukumonline untuk semua peluang yang bisa dilakukan bersama dalam mengawal revisi UU Persaingan Usaha,” kata Asep Ridwan dalam kunjungan ini.

 

Asep menjelaskan soal berbagai persoalan mendesak untuk direvisi dari UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Apalagi saat ini sudah ada draft revisi yang masuk ke DPR. Hanya saja draft ini dinilai Asep belum cukup mengakomodasi berbagai catatan kritis dalam implementasi hukum persaingan usaha selama 18 tahun sejak diundangkan.

 

Misalnya dalam aspek formil, ICLA mencatat setidaknya ada 4 catatan evaluasi. Pertama, soal peran KPPU (Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha) yang bersifat multi fungsi dalam memeriksa, menuntut, dan memutus. Hal ini menjadi masalah dari filosofi penegakan hukum yang melibatkan peran pihak-pihak aparat hukum agar ada check & balance. Bukan kewenangan tunggal dalam satu pihak.

 

Kedua, pengaturan hukum acara yang sangat minim di UU Persaingan Usaha, sehingga KPPU banyak mengatur sendiri termasuk dalam menentukan sah/tidaknya alat bukti yang diajukan para pihak. Ketiga, singkatnya jangka waktu pemeriksaan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Terakhir adalah soal sempitnya ruang gerak bagi pelaku usaha yang menguji putusan KPPU.

 

Di sisi lain, aspek kelembagaan KPPU sebagai penegak hukum persaingan usaha dinilai ICLA tidak jelas statusnya. “Apakah KPPU merupakan lembaga administratif, quasi peradilan atau extra ordinary body?” kata Sexio, Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antarlembaga ICLA menambahkan.

 

(Baca: Sejumlah Evaluasi dan Masukan ICLA Terkait Revisi UU Persaingan Usaha)

 

Direktur Pemberitaan dan Konten Hukumonline menyambut baik gagasan kerjasama yang ditawarkan ICLA. Amrie secara khusus mencontohkan kerjasama sukses Hukumonline dengan komunitas hukum yang telah berhasil menyosialisasikan berbagai aspek cyber law. Ia menawarkan ICLA untuk ikut pula bergabung menjadi mitra penjawab Klinik Hukumonline.

 

“Itu awalnya dengan menjadi mitra penjawab Klinik Hukumonline hingga saat ini menjadi rujukan top of mind pembaca Hukumonline. Kami berharap nanti ICLA bisa jadi rujukan utama soal hukum persaingan usaha,” kata Amrie.

 

Asep berharap bentuk kerjasama nantinya meliputi juga berbagai kajian landmark decision berkaitan persaingan usaha serta berbagai seminar atau diskusi berkaitan revisi UU Persaingan Usaha. Hasilnya diharapkan menjadi konsep yang mantap teruji sebagai gagasan kelompok penekan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa pula dibukukan menjadi karya ilmiah yang berdampak luas bagi dunia hukum persaingan usaha Indonesia.

 

“Kami percaya Hukumonline punya analisa yang dalam dan bisa menyampaikan secara luas dengan jaringannya. Mitra strategis untuk simbiosis mutualisme,” imbuh Asep.

 

(Baca: ICLA: Durasi Penanganan Keberatan Putusan KPPU di Pengadilan Negeri Terlalu Cepat)

 

Di penghujung perbincangan selama satu jam lebih ini, Amrie menegaskan bahwa Hukumonline selalu berkomitmen untuk menjadikan masyarakat ‘melek hukum’. Berbagai informasi tentang hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik akan menjadi perhatian serius Hukumonline. Pada dasarnya ajakan kerjasama ini disambut dengan tangan terbuka untuk ditindaklanjuti.

 

ICLA didirikan setahun lalu untuk mewadahi perhatian serius kalangan praktisi hukum di bidang persaingan usaha. Dengan semakin banyak tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha, peran aktif advokat dalam pengembangan dan penegakan hukum persaingan usaha dirasakan Asep dan rekan-rekannya menjadi sangat stretegis.

 

ICLA adalah organisasi profesi independen yang berfungsi sebagai wadah perkumpulan advokat yang mempunyai kepedulian atas dinamika dan perkembangan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Harapannya ICLA dapat mewujudkan partisipasi aktif advokat dalam perumusan, pengembangan, dan penegakan hukum persaingan usaha.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.