Kamis, 03 Mei 2018
Menanti PP E-Commerce Demi Lindungi Konsumen
Selama ini perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dinilai masih lemah karena regulator sulit mengawasi penjual online ritel. Karena itu, terbitnya PP E-Commerce salah satu solusinya.
CR-26
Menanti PP E-Commerce Demi Lindungi Konsumen
David ML Tobing saat menjadi pemateri di Workshop Hukumonline.com dengan tema “Memahami Regulasi dan Permasalahan Perlindungan Konsumen Serta Strategi Menghadapi Gugatan Konsumen” di Jakarta, Kamis (3/5). FotoL RES

Industri perdagangan berbasis internet atau e-commerce di Indonesia tumbuh semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini bisa dilihat dari semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan e-commerce baik di dalam maupun luar negeri yang menawarkan berbagai produk di dunia maya.  

 

Meski lebih praktis, ternyata berbelanja online juga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi bagi konsumen dibandingkan toko konvensional. Tak jarang konsumen mendapat pelayanan yang buruk seperti produk yang tidak sesuai pemesanan, lambatnya pengiriman barang hingga berujung penipuan. Baca juga: Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital Masih Minim   

 

Lemahnya regulasi dinilai menjadi salah satu sebab masih maraknya transaksi e-commerce yang merugikan konsumen. Hingga saat ini, pemerintah belum memiliki payung hukum yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi seperti konsumen, penjual ritel online, dan perusahaan e-commerce (penyedia platform).

 

Advokat dari Kantor Hukum ADAMS and Co, David Maruhum Lumban Tobing meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang E-Commerce. Melalui aturan tersebut, David menilai, konsumen ketika berbelanja online akan semakin terlindungi. Sebab, selama ini belum ada aturan jelas mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam transaksi jual beli online yang tak jarang berujung merugikan konsumen.

 

“Dengan diaturnya hak dan kewajiban dari penjual online dan penyelenggara sistem elektronik, maka konsumen akan terlindungi. Kalau ada sengketa atau suatu hal yang terjadi dalam transaksi bisa cepat terselesaikan,” kata David kepada Hukumonline saat dijumpai dalam Workshop Hukumonline 2018 dengan tema “Memahami Regulasi dan Permasalahan Perlindungan Konsumen Serta Strategi Menghadapi Gugatan Konsumen” di The Grove Suites, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

 

Sementara itu, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman mengatakan PP tersebut diperlukan agar dapat memudahkan pemeriksaan terhadap laporan kerugian yang dialami konsumen. Salah satu poin yang paling ditekankan dalam PP tersebut adalah kewajiban perusahaan e-commerce mengetahui profil penjual yang berada di flatformtoko online.

 

Menurut Arman, toko online yang bersifat maya menyulitkan pengawasan pada transaksi e-commerce. “Kalau belanja ke toko konvensional kami tahu tempatnya karena ada fisik tokonya. Sedangkan e-commerce ini sifatnya maya. Jadi kalau enggak ada datanya tidak bisa kami telusuri penjualnya karena jualnya online,” kata Arman.

 

Dia menilai semakin tinggi transaksi online, bisa berdampak pula meningkatnya kasus-kasus sengketa jual beli online yang merugikan konsumen. Namun, dia berharap dengan terbitnya PP tersebut setidaknya dapat mencegah sengketa antara konsumen dan penjual ritel online.

 

Sebenarnya, rencana penyusunan PP tentang E-Commerce telah dicanangkan pemerintah sejak 2014 silam. Namun, hingga empat tahun berselang regulasi tersebut masih belum diterbitkan. Informasi terakhir, rancangan aturan tersebut sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM pada April lalu.

 

Isi dari RPP tersebut salah satunya mewajibkan penyedia sistem elektronik (perusahaan e-commerce) mendaftarkan usahanya kepada pemerintah. Pendaftaran tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap perdagangan online.

 

Kemudian, RPP tersebut juga mewajibkan kepada perusahaan e-commerce mengetahui profil penjual yang terdapat dalam toko online. Diharapkan, perusahaan e-commerce dapat mengetahui profil produk yang dijual di toko online. Pendataan tersebut juga memberi informasi kepada pemerintah mengenai barang yang beredar di sektor perdagangan daring. Pemerintah juga mewajibkan setiap penjual ritel online menjual sebanyak 80 persen produk dalam negeri.

 

Rancangan aturan tersebut juga mewajibkan penjual online harus menyertakan kontrak digital dalam laman website atau media elektronik yang digunakan. Dalam kontrak tersebut, penjual harus menginfomasikan barang yang dijual seperti detail produk hingga cara pembayaran. Dengan kontrak digital tersebut akan memberi perlindungan lebih kepada konsumen.

 

Kemudian, RPP tersebut mewajibkan kepada perusahaan e-commerce dan penjual online menerapkan perlindungan data pribadi konsumen yang terpublikasi dalam transaksi. Ketentuan tersebut diharapkan dapat mencegah pencurian data konsumen digunakan untuk tindakan yang merugikan konsumen.

 

Persoalan lain dalam rancangan aturan tersebut adalah masalah perpajakan, Daftar Negatif Investasi (DNI) dan sistem pembayaran. Dalam aturan tersebut juga akan memberi ketentuan tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.