Senin, 14 Mei 2018

Kebijakan Performance Bond Berguna Melindungi Buruh Migran

Melalui performance bond, pengguna TKI wajib membayar uang jaminan kepada asuransi. Jika pengguna melanggar perjanjian kerja, uang jaminan itu dicairkan untuk TKI.
Ady Thea DA
Pos untuk layanan TKI. Foto: MYS

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia yang bekerja di negara penempatan. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi buruh migran Indonesia  yang bekerja di Singapura adalah menerapkan uang jaminan atau performance bond.

Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan kebijakan ini bertujuan mendorong pengguna (users) mematuhi kontrak kerja yang telah disepakati sehingga meningkatkan perlindungan bagi buruh migran.

Berdasarkan laporan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura, Hanif mengatakan kebijakan performance bond ini mewajibkan pengguna buruh migran Indonesia membayar uang jaminan kepada pihak ketiga (asuransi) sebesar 70-75 dolar Singapura. Ketika pengguna melanggar kontrak kerja yang telah disepakati dengan buruh migran Indonesia, uang jaminan itu akan dicairkan oleh asuransi kepada buruh migran bersangkutan.

(Baca juga: Perlu Dibuat Strategi Nasional Perlindungan Buruh Migran).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat selama ini sering terjadi ketidaksesuaian antara kontrak kerja dengan pelaksanaan di lapangan. Pengguna tak selalu mematuhi perjanjian kerja yang telah dibuat. Padahal menurut Hanif, pengguna buruh migran layak diminta membayar uang jaminan dalam jumlah tertentu. Buruh migran akan terlindungi ketika pengguna melakukan pelanggaran terhadap kontrak kerja.

“Misal gaji tidak dibayar, maka performance bond yang akan membayar. Jika pengguna melanggar kontrak maka akan diberikan oleh asuransi sampai 6 ribu dolar Singapura. Intinya pekerja migran Indonesia terlindungi,” kata Hanif dalam keterangan pers di Jakarta akhir pekan lalu.

Melalui kebijakan performance bond Hanif berharap pengguna buruh migran Indonesia mematuhi kontrak kerja yang mengatur sejumlah hal seperti upah minimum sebesar 550 dolar Singapura, jam kerja, dan hari libur. Hanif berharap kebijakan ini terus dilaksanakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap buruh migran dan bisa diterapkan di negara penempatan lain.

Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya, menjelaskan selain kebijakan performance bond, KBRI juga menerapkan kebijakan lain untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Singapura khususnya yang bekerja di sektor domestik. Dijelaskan Ngurah, pelayanan di KBRI sudah berstandar internasional, terbukti dengan perolehan sertifikasi ISO 9001 pada tahun 2015; menerima sertifikat wilayah bebas korupsi; dan mengembangkan sistem aplikasi untuk memudahkan pelayanan dan menjamin komunikasi yang mudah antara buruh migran dnegan KBRI Singapura. Setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Singapura harus melapor ke KBRI dan didata dengan baik.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua