Kamis, 17 Mei 2018
Begini Hukumnya Libatkan Anak dalam Aksi Terorisme
Anak korban jaringan aksi terorisme pun mendapatkan perlindungan khusus. Hukuman sepertiga dapat menjadi tambahan bagi orang tua atau orang dewasa yang melibatkan anak dalam tindak pidana.
Rofiq Hidayat
Begini Hukumnya Libatkan Anak dalam Aksi Terorisme
Ilustrasi penanganan aksi terorisme. Foto: RES

Peristiwa aksi peledakan bom di tiga Gereja kota Surabaya menimbulkan kecaman dari banyak pihak. Ironisnya, salah satu terduga pelakunya, melibatkan anak-anaknya yang masih usia belia. Dari kaca mata hukum, tindakan itu memberatkan hukuman bagi orang tua yang melibatkan anaknya dalam aksi tersebut.

 

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pelibatan anak  dalam aksi tindak pidana mesti mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tak hanya itu, bisa merujuk pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 

Menurut  Arsul, keterlibatan anak dalam sebuah tindak pidana teroris pun sepanjang masih berada di bawah usia 18 tahun tetap diklasifikasikan sebagai korban. Terlebih, ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf k UU 35/2014 menyebutkan, “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:..k. anak korban jaringan terorisme”.

 

Jadi, kata Arsul, terhadap pelaku anak-anak yang terlibat aksi terorisme tidak dapat diproses hukum seperti halnya orang dewasa yang ujungnya pemenjaraan. Sekalipun diproses hukum, kata Arsul, sanksi hukumannya pun berupa rehabilitasi atau apapun bentuknya. Yang pasti, beban hukuman pemidanaan anak beralih ke pihak orang tua atau orang lain yang melibatkan anak-anak.

 

“Kalau orang tuanya tertangkap hidup, diperberat. Termasuk salah satu pemberatan bisa ditambah sepertiga dari yang dijatuhkan. Misalnya maksimal 12 tahun. Berarti ditambah sepertiga lagi bisa 15-16 tahun. Itu sudah ada,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen. (Baca Juga: Kegentingan Memaksa Terpenuhi, Ahli Setuju Presiden Terbitkan Perppu Anti Terorisme)

 

Dalam Revisi UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, memang tidak mengatur secara eksplisit aturan pelibatan anak dalam aksi terorisme. Namun, dalam UU 11/2012 sudah diatur soal korban anak jaringan terorisme atau perlakuan manak sebagai korban. Sistem peradilannya pun mengedepankan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 5.

 

Pentingnya peran perempuan

Terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembise berpendapat terlibatnya anak melalui orang tua dalam tindak pidana terorisme amatlah bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

 

Menurutnya, posisi perempuan memiliki peran penting dalam menyadarkan agar tidak terjadi aksi tersebut terhadap anak dan keluarga. Termasuk membangun ketahanan keluarga agar tidak terpengaruh ideologi kekerasan atau dapat terhindar dari pemahaman radikalisme.

 

“Kepolisian mesti mengusut tuntas atas insiden aksi teror bom bunuh diri yang melibatkan anak-anak,” pintanya.

 

Sementara Ketua Gerakan Perlindungan Anak Asa Negeri (Generasi) Ena Nurjanah berpendapat pelibatan anak dalam aksi tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius terhadap anak sebagai korban. Alih-alih menanamkan ideologi anti kekerasan terhadap anak oleh orang tuanya, malah mengajarkan ideologi kekerasan atau terorisme.

 

“Dampak yang dihasilkan dari perlakuan salah melalui penanaman ideologi  rerorisme/radikalisme ini. Bahkan sudah sangat jelas dapat membahayakan dirinya dan orang sekaligus,” ujarnya.

 

Ena merujuk Pasal 76 B UU UU 35/2014 yang menyebutkan, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Menurutnya, terhadap mereka yang melakukan perlakuan salah terhadap anak bakal dijerat sanksi pidana dengan maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 77 B.

 

“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lain harus  sigap mencermati  adanya potensi anak-anak yang telah terpapar ajaran teorisme/radikalisme,” ujarnya mengingatkan.

 

Seperti diketahui, sebanyak empat orang anak yakni, Fadila Sari, Vamela Rizkita, Yusuf Fadil, dan Irman Ali terlibat aksi bom bunuh diri di Gereja Santa Maria di Jalan Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno. Keempatnya merupakan anak dari pasangan terduga pelaku bom bunuh diri di Surabaya, yakni Dita Febrianto dan Puji Kuswari pada Minggu (13/5) lalu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.