Rabu, 11 Juli 2018
Beragam Temuan Lembaga Pemantau pada Pilkada Serentak 2018
Diduga ada mantan terpidana korupsi yang memalsukan syarat.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Beragam Temuan Lembaga Pemantau pada Pilkada Serentak 2018
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentangPemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memberikan sertifikat kepada Lembaga Pemantau Pemilu yang telah melakukan pemantauan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan akan turut serta terlibat dalam proses pemantauan pada Pemilu Presiden dan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada 2019.

Dengan penyerahan sertifikat tersebut, sejumlah Lembaga Pemantau Pemilu telah teregistrasi dan memperoleh izin dari bawaslu untuk melakukan pemantauan terhadap Pemilu 2019 di sejumlah wilayah yang termasuk cakupan pemantauannya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu, Abhan, mengakui pentingnya tugas lembaga pemantau dalam melakukan pemantauan terhadap setiap tahapan pelaksanaan Pemilu.

“Khusus pilkada, kasus Pilkada kita Makassar contoh pentingnya keberadaan pemantau. Keberadaan pemantau sangat penting,” ujarAbhan, Rabu (11/7), di Kantor Bawaslu.

Abhan memprediksi, dalam Pemilu 2019 mendatang, tingkat kompleksitas persoalan akan meningkat ketimbang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaannya berbarengan dengan pemilihan anggota legislatif. Untuk itu peran lembaga pemantau akan sangat membantu mengawal persoalan teknis yang ada di lapangan. Salah satu persoalan teknis yang mendapat perhatian dari Bawaslu adalah terkait tingginya angka Daftar Pemilih Tetap Perubahan (DPTB). “Artinya pemutahiran data pemilu oleh KPU belum maksimal,” ujarnya.

(Baca juga: Beda Tafsir Regulasi Pilkada Tantangan Bagi Penyelenggara dan Pengawas).

Hal senada disampaikan Sunanto, Pematau dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengatakan, salah satu fokus pemantauan yang dilakukan oleh JPPR selama Pilkada serentak 2018 adalah terkait model data pemilih yang berkelanjutan. Menurut Sunanto, data pemilih yang terus berubah pada setiapPemilu menuntut adanya model penanganan yang efektif. 

Selainitu, JPPR juga dalam melakukan pemantaun selama Pilkada serentak 2018, menitikberatkan pada pemantauan terhadap aktivitas media sosial. Banyak di temukan praktik kampanye hitam di media sosial yang harus menjadi perhatian serius semua pihak. Salah satu yang menarik dari temuan JPPR adalah, mengenai dana kampanye. Menurut Sunanto, prosedur admnistrasi yang rumit dalam proses pelaporan dana kampanye lebih mendapat perhatian ketimbang kebenaran jumlah penggunaan dana tersebut. “Harusnya tidak ada pemalsuan,” tegas Sunanto.

Masih terkait dana kampanye, Yusuf dari lembaga pemantau Pijar Keadilan menyebutkan, salah satu bentuk pelanggaran yang memiliki tingkat intensitas yang cukup tinggi adalah soal dana kampanye. Ia menyayangkan, tidak adanya data dan informasi yang dimiliki baik oleh Bawaslu. “Pengeluaran dana kampanye Paslon tidak ada Bawaslu yang tahu. Yang tahuhanya KPU”.

Burhanudin Abdullah dari Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), menyampaikan titik fokus pemantauan yang dilakukan oleh LAKI. Ia mengutarakan adanya penggunaan syarat pencalonan palsu oleh beberapa oknum calon di daerah. Salah satu yang sering dipalsukan menurut Burhanudin adalah ijazah. Selain itu, LAKI menemukan di daearah Kalimantan Barat, terdapat calon mantan terpidana korupsi yang memalsukan syarat.  “Ada koruptor yang pernah di pidana tapi minta surat keterangan tidak di pidana, ini di Kalbar (Kalimantan Barat)”.

(Baca juga: Pantau Hal Krusial dalam Tahapan Rekapitulasi Pilkada 2018).

Martin Philip Sinurat, dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyatakan, saat melakukan pemantauan, lembaganya masih banyak menemukan masyarakat yang tidak mendapat undangan Pilkada maupun belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, GMKI menemukan pada Pilkada serentak 2018, hak pemilih dari penyandang disabilitas masih belum terpenuhi sehingga kesulitan bagi mereka menggunakan hak suaranya.

Masih soal temuan GMKI, adanya politik SARA dengan muatan ujaran kebencian kepada kelompok SARA tertentu. Kampanye hitam tersebut menggunakan beberapa media antara lain, brosur, spanduk, baliho, maupun pesan berantai dan media sosial. Terakhir, GMKI, juga menemukan penyalahgunaan wewenang dan netralitas dari penyelenggra Pemilu dan aparat sipil.

Selanjutnya, Titi Anggrani dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demikrasi (Perludem), menyampaikan pihaknya dalam melakukan pemantauan selama Pilkada, menekankan pada empat tahapan: pemutahiran data pemilih, pencalonan, pemungutan suara, dan rekapitulasi. “Bagaimana hak pemilih terfasilitasi dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Bawaslu punya porsi penting dalam proses penegakan keadilan,” terangnya.

Titi mengingatkan, salah satu hak pemantau adalah mendapatkan data dan informasi. Ia berharap Bawaslu dan KPU dapat  memfasilitasi lembaga pemantau untuk memperoleh data dan informasi tersebut. “Harapannya Bawaslu dapat memfasilitasi. Juga termasuk dari KPU juga bisa memberikan data dan informasi ke pada pemantau,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.