Jumat, 20 Juli 2018

RUU Masyarakat Hukum Adat Ditargetkan Rampung Sebelum Pemilu 2019

Sepanjang pemerintah menjalankan komitmennya bersama DPR, target tiga kali masa sidang atau sebelum Pemilu 2019, pembahasan RUU ini bisa rampung.
Rofiq Hidayat
Suasana Raker antara Baleg dengan Pemerintah di Gedung DPR, Kamis (19/7). Foto: RFQ

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat akhirnya menyepakati target penyelesaian. Kelanjutan RUU tersebut disepakati bakal dirampungkan dalam tiga kali masa sidang. Hal tersebut menjadi kesepakatan antara DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah yang terdiri dari beberapa kementerian.

 

“Pembahasan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat akan diselesaikan dalam  tiga kali masa persidangan DPR,” ujar Wakil Ketua Baleg, Totok Daryanto saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan pihak pemerintah di Gedung DPR, Kamis (20/7/2018).

 

Totok menerangkan satu dari tiga masa sidang digunakan DPR melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Indonesia untuk menyerap aspirasi dan masukan. Pemerintah pun dalam rangka melaksanakan komitmennya, diminta segera membuat daftar inventarisasi masalah (DIM). Sebab, RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan usul inisiatif DPR.

 

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas berharap agar RUU tersebut dapat dirampungkan sebelum masa Pemilihan Presiden dan Pileg 2019 yang digelar secara serentak. Dengan kala lain, pembahasan RUU tersebut tak lebih dari dua kali masa sidang. Dengan catatan, pemerintah menjalankan komitmennya bersama DPR.

 

“Semoga sebelum Pilpres sudah sudah selesai. Jangan sampai tiga kali masa sidang,” pintanya. Baca Juga: Menanti Pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat di Parlemen

 

Wakil Ketua Baleg lainnya, Arif Wibowo melanjutkan keberadaan pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat merupakan amanat konstitusi. Terlebih, pembentukan RUU tersebut sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-X/2012 berkaitan dengan hukum adat. Menurutnya, dalam putusan MK tersebut, MK berpendapat keharusan ada perbedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat.

 

Dengan begitu, dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara dan hak menguasai negara dengan hutan adat. Terhadap hutan negara, negara memiliki kewenangan penuh mengatur peruntukan, pemanfaatan, dan hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Sedangkan terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi.

 

“Sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat berada di cakupan hak ulayat dalam kesatuan wilayah masyarakat hukum adat,” ujarnya.

 

Meski begitu, praktik di lapangan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat amat berbelit-belit dan politis melalui Peraturan Daerah (Perda) yang diatur dalam Pasal 67 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selama ini keberadaan khusus pengaturan masyarakat hukum adat belum ada. Karena itu, pengaturan masyarakat hukum adat melalui UU amat penting dan diperlukan.

 

Mesti teliti

Menanggapi urgensinya keberadaan pengaturan masyarakat hukum ada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memahami pentingnya keberadaan masyarakat adat. Sebab, masyarakat hukum adat merupakan simbol dari kebhinekaan negara Indonesia.  Tjahjo berharap aturan khusus ini diatur secara komprehensif dalam rangka mengatur masyarakat hukum adat.

 

Dia juga mewanti-wanti pengaturan RUU Masyarakat Hukum Adat mesti dilakukan secara teliti. Sebab, masyarakat hukum adat berkaitan dengan berbagai sektor. Mulai sektor pertanahan, kehutanan hingga kelautan. Mencermati draf RUU, Tjahjo mengingatkan terdapat banyak poin yang perlu perhatian penuh. Misalnya, urgensi dari penetapan masyarakat hukum ada yang dilakukan melalui pemetaan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian Kehutanan. “Sehingga ada pemetaan yang jelas,” ujarnya.

 

Pinsipnya, kata Tjahjo, pemerintah mendukung penuh pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat. Dia mengakui proses pembentukan RUU membutuhkan waktu yang cukup panjang. Apalagi, membuat pengaturan masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia bukan perkara mudah.

 

Karena itu, dibutuhkannya waktu khusus melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah yang terdapat masyarakat adatnya. Yang pasti, kata dia, terkait konsolidasi di internal pemerintah telah melakukan proses harmonisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat adat. “Mudah-mudahan tiga kali masa sudang, selesai,” harapnya.

 

Menteri Agraria dan Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menilai banyak persoalan dalam masyarakat hukum adat. Begitu pula dengan peraturan soal pertanahan dan hukum adat tersebar di berbagai peraturan. Karena itu, perlu mengidentifikasi dengan aturan yang ada (harmonisasi).

 

“Termasuk pula pengaturan masyarakat hukum adat sebagai bagian melengkapi RUU Pertanahan,” kata Sofyan Djalil dalam kesempatan yang sama.

 

Menurutnya, kedua RUU tersebut tak bisa dipisahkan, sinkronisasi pembahasan kedua RUU tersebut harus dilakukan. Ia menyarankan agar pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat dilakukan berbarengan dengan RUU Pertanahan. “Agar tidak memunculkan konflik baru,” pintanya.

 

Direktur Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Bambang Supriyanto mengatakan institusinya bersama dengan Kemendagri telah mencermati keberadaan RUU Masyarakat Hukum Adat. Pihaknya,telah membuat dan mensinergikan dengan putusan MK No.35/PUU-X/2012 dan UU yang mengatur masyarakat adat seperti UU Kehutanan, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

 

Dia mengusulkan agar hal teknis terkait dengan validasi yang menjadi bagian dalam proses penetapan masyarakat hukum adat diatur dalam peraturan yang lebih rendah di bawah UU. Selain itu, memungkinkan adanya perlakuan untuk pemberdayaan dalam skema perhutanan sosial melalui pengaturan peralihan pengakuan dan perlindungan.

 

“Kami mengusulkan di UU ada peraturan peralihan pengakuan dan perlindungan,” usulnya.

 

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Simbolinggi mengapresiasi hasil raker Baleg dengan pemerintah. Namun, ia menilai masih terdapat banyak pasal dalam RUU tersebut yang belum mencerminkan semangat UUD Tahun 1945.

 

Karenanya, dia berharap elemen masyarakat terkait mengawal proses pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat ini. “Diharapkan agar UU Masyarakat Hukum Adat yang lahir mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat adat. UU ini akan membawa kita mewujudkan masyarakat adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua