Selasa, 24 July 2018

Alasan MK Putuskan Komisioner KPUD Harus 5 Orang

MK pun memutuskan frasa “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu diubah menjadi “hari kerja” dalam proses pemeriksaan hingga keputusan di Bawaslu.
Aida Mardatillah
Suasana sidang pembacaan putusan di ruang sidang MK. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi beberapa pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 52 ayat (1), Pasal 468 ayat (2). Dalam pengujian pasal-pasal itu, MK memutuskan bahwa anggota atau komisioner KPU kabupaten/kota (KPUD) harus 5 orang dan frasa “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu diubah menjadi “hari kerja” dalam proses pemeriksaan hingga keputusan di Bawaslu.

 

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan frasa ‘3 (tiga) atau 5 (lima) orang’ dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan frasa‘3 (tiga) orang’ dalam Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘5 (lima) orang’. Kata ‘hari’ dalam Pasal 468 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘hari kerja’,” kata Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan No. 31/PUU-XVI/2018 di Gedung MK Jakarta (23/7/2018).

 

“Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa ‘30 (tiga puluh) tahun’, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, dan Pasal 557 ayat (1) huruf b tidak dapat diterima,” ujar Anwar Usman.

 

Seperti diketahui, permohonan ini diajukan oleh Erik Fitriadi, Miftah Farid yang merupakan anggota KPU Kab/Kota dan Wahab Suneth, Iwan Setiyono, Akbar Khadafi, Turki, Mu’ammar, Habloel Mawadi merupakan calon anggota KPU Kab/Kota.

 

Para pemohon berdalih adanya pengurangan jumlah anggota KPU Kabupaten/kota menjadi 3 atau 5 orang menimbulkan ketidakadilan dan sekaligus ketidakpastian hukum. Hal itu akan berimplikasi terhadap penentuan syarat sahnya Keputusan Pleno dari KPU Kabupaten/Kota yang harus disetujui 3 (tiga) orang Komisioner dari oleh seluruh anggota KPU.

 

Menurutnya, penetapan jumlah 3 atau 5 orang anggota KPU Kabupaten/kota serta jumlah 3 (tiga) orang anggota PPK tidak mempertimbangkan faktor perbedaan dan keragaman alam geografis Indonesia. Khususnya wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, yang terdiri dari ribuan pulau dan pegunungan dengan tingkat kesulitan daya jangkau yang beragam, ada daerah pemilihan yang bergantung pada cuaca, ada yang tidak dapat ditempuh melalui jalan darat, dan masih ada daerah pemilihan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan kaki.

 

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Suhartoyo disebutkan berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014, penyelenggaraan pemilu tetap berjalan baik dan tidak terkendala meski jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah kurang dari lima orang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua