Rabu, 08 Agustus 2018
Presiden Diminta Pilih Hakim MK yang Negarawan Sejati
Harus profesional, independen, paham prinsip negara hukum (rule of law), dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM selain memiliki rekam jejak yang baik.
Rofiq Hidayat
Presiden Diminta Pilih Hakim MK yang Negarawan Sejati
Ilustrasi hakim MK. Foto: MK

Panitia Seleksi (Pansel) telah menyerahkan tiga nama calon hakim Mahkamah Kostitusi (MK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (1/8) lalu. Kini, Presiden Jokowi harus memilih satu dari tiga nama untuk menggantikan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, yang jabatannya akan berakhir pada 13 Agustus 2018. Karenanya, Presiden Jokowi diminta memilih hakim MK yang merupakan negarawan sejati. 

 

“Mengingat beratnya mandat yang diamanatkan seorang hakim konstitusi, penting memastikan bahwa orang yang dipilih menduduki posisi ini adalah seorang negarawan sejati (tanpa cela),” ujar Pengacara Publik LBH Jakarta, Ayu Eza Tiara di Jakarta, Rabu (8/8/2018). Baca Juga: Tiga Srikandi Calon Kuat Pengganti Maria Farida

 

Ayu menjelaskan negarawan sejati yang dimaksud tentunya mesti profesional, independen, paham terhadap prinsip negara hukum (rule of law), dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sebagai syarat mutlak hakim MK. Tak hanya itu, rekam jejak perilaku dan etika calon Hakim MK dalam masyarakat juga harus menjadi pertimbangan bagi presiden.

 

Singkatnya, Presiden mesti memilih nama calon sesuai kapabilitas, kualitas, dan jejak rekam calon dengan indikator sebagai berikut:

No

Rekam Jejak

Indikator

1

Latar Belakang dan Kepribadian Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

Latar Belakang Pendidikan

2

Pengalaman dan Kompetensi

Pengalaman Karir

Pengalaman Organisasi

Penghargaan yang pernah diterima

3

Keterlibatan dalam kasus pelanggaran HAM, Hukum dan/atau Etik

Diduga atau diisukan terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, atau diduga atau diisukan terlibat dalam kasus pelanggaran hukum, HAM, atau pelanggaran etik

4

Sikap terkait isu-isu Hak Asasi Manusia

Terkait isu Korupsi,  Isu Minoritas dan Kelompok Rentan, Isu Peradilan yang adil dan jujur.

 

Seperti diketahui, ketiga nama yang diajukan oleh Pansel hakim MK ke Presiden adalah Guru Besar Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Prof Enny Nurbaningsih; Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Prof Ni'matul Huda; dan dosen senior Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Harijanti. Menurut Pansel, ketiganya dianggap pantas dan memenuhi syarat menjadi hakim konstitusi dari sisi pengetahuan/keilmuan, kepribadian, dan integritasnya.  

 

Catatan LBH Jakarta

LBH Jakarta memiliki catatan atas tiga nama tersebut yang dipantau selama proses seleksi. Misalnya, Prof Enny Nurbaningsih, meski seorang pengajar senior hukum tata negara di UGM dan Kepala BPHN, tetapi saat tahap wawancara Enny dianggap memiliki cara pandang  yang terbatas mengenai HAM dengan menyetujui beberapa pasal kontroversial masuk dalam RKUHP. Seperti delik tindak pidana korupsi dan pemberlakuan kembali delik penghinaan terhadap presiden yang pernah dibatalkan oleh MK.

 

“Namun, (saat wawancara) beliau tidak dapat memberikan argumentasi secara jelas (kuat) atas masuknya pasal-pasal tersebut,” ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Arif Maulana.

 

Kemudian, Pro. Ni’matul Huda ialah akademisi hukum tata negara di Yogyakarta yang pernah terlibat di tim ahli DPD saat penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia tercatat pernah mengikuti seleksi calon hakim konstitusi pada 2013 dan 2014.

 

Saat pencalonan dirinya sebagai calon hakim konstitusi pada 2013, Ni’matul mengundurkan diri. Alasannya, Ni’matul tidak mendapatkan izin dari Universitas Islam Indonesia (UII), tempatnya mengajar. Selain itu, Ni’matul masih terikat jabatan sebagai direktur pascasarjana di kampus tersebut. Sedangkan pada tahun 2014, Ni’matul dikalahkan dengan terpilihnya Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi.

 

“Saat proses tahap wawancara, sangat disayangkan berlangsung sangat normatif dan kurang mendalam membahas isu-isu dalam perspektif HAM, sehingga sulit mengetahui pandangannya,” kata dia.

 

Sedangkan, Susi Dwi Harijanti merupakan dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Susi kini menjabat direktur dari Komunitas Indonesia untuk Hak Asasi Manusia (PAHAM). Pada tahun 2014, Susi pernah dicalonkan menjadi hakim kontitusi, tetapi Susi menolak pencalonan tersebut.

 

“Pada tahap wawancara pemilihan calon hakim MK, beliau tampil dengan percaya diri dan dianggap calon Hakim MK yang paling memahami isu-isu HAM,” tuturnya.

 

Karena itu, LBH Jakarta meminta agar Presiden tidak memilih calon hakim MK tidak  memiliki kecenderungan mendukung nilai-nilai HAM. Misalnya, tidak memilih calon yang mendukung dan memasukan pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP. Seperti perluasan pasal zina, memasukan delik tindak pidana korupsi, mendukung diberlakukannya hukuman mati, delik penghinaan presiden dalam RKUHP.

 

“Memiliki pandangan yang sempit mengenai pelanggaran HAM berat terbatas pada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan saja. Terdapat calon hakim MK yang tidak secara tegas menjelaskan keberpihakannya terhadap isu HAM,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Mensesneg Praktino mengatakan Presiden Jokowi akan segera memutuskan untuk memilih satu dari tiga nama itu untuk menggantikan Prof Maria Farida Indrati. “Dalam waktu secepatnya akan dipilih satu,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno belum lama ini.

 

Ditegaskan Praktikno, satu nama bakal segera dipilih Presiden Jokowi sebelum berakhirnya masa jabatan Maria Farida pada 13 Agustus 2018. Selanjutnya, hakim MK terpilih akan melakukan prosesi pengucapan sumpah dan janji di hadapan Presiden.   

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.