Teka-teki status Idrus Marham yang berkali-kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus korupsi Proyek Pembangunan PLTU Riau-1 akhirnya terjawab. Mantan Menteri Sosial ini ternyata diduga kuat terlibat dalam perkara tersebut. KPK pun menetapkan Idrus sebagai tersangka kasus ini.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Idrus diduga bersama-sama Eni Maulani Saragih (EMS) Anggota Komisi VII DPR RI diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisna Kotjo (JBK) Pemegang Saham BNR (Blackgold Natural Resources Limited), terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.
Idrus diduga mengetahui dan memiliki andil dalam dua pemberian uang kepada Eni dari Kotjo. Pertama sekitar November-Desember 2017 diduga EMS menerima Rp4 Miliar, kedua sekitar bulan Maret dan Juni 2018 diduga sekitar Rp2,25 Miliar.
Kemudian Idrus yang dalam proses penerimaan ini sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Sosial juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPM/jual beli) dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.
"Selain itu, IM juga diduga telah menerima janji untuk mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah EMS sebesar AS$1,5 juta yang dijanjikan JBK apabila PPA Proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan oleh JBK dan kawan-kawan," kata Basaria di kantornya, Jumat (24/8).
Atas perbuatannya, Idrus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ke-2 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam penyidikan perkara awal yang sudah dilakukan sejak 14 Juli 2018 hingga hari ini sekurangnya penyidik telah memeriksa 28 orang saksi. Mereka terdiri dari para pejabat PT Pembangkit Jawa Bali lnvestasi (antara lain Presiden Direktur, Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, Direktur Pengembangan dan Niaga, Corporate Secretary).