Selasa, 04 September 2018
Ribuan ASN Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji
Karena banyak yang menggugat ke PTUN dan gugatannya dikabulkan. Selain itu modusnya, ketika proses hukum masih berlangsung baik sebagai tersangka maupun terdakwa, para ASN itu mengajukan pensiun dini.
Aji Prasetyo
0
Ribuan ASN Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji
Konferensi pers terkait koordinasi Kemendagri, KPK, dan Kemenpan dan RB menyikapi ribuan ASN yang terlibat kasus korupsi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9). Foto: RES

Sebanyak 2.674 Aparatur Sipil Negara diketahui terlibat kasus tindak pidana korupsi dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Dari data Badan Kepagawaian Negara (BKN) dari jumlah tersebut hanya 317 orang yang sudah dipecat. Sedangkan sisanya yaitu 2.357 orang aktif dan masih menerima gaji.

 

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan pihaknya mendapat surat dari Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai keberadaan ASN yang masih aktif dan menerima gaji tersebut. Pihaknya, pun langsung memberikan respon.

 

"Data 2.357 PNS sudah kami blokir, demi mencegah potensi kerugian negara dan tindak lanjut masalah tersebut, kami akan terus verifikasi dan validasi data, tidak berhenti sampai di sini," kata Bima dalam konferensi pers di kantor KPK, Selasa (4/9/2018).

 

Dari jumlah itu, kata Bima, ASN paling banyak menjadi terpidana berasal dari kantor regional Pekanbaru, Riau dengan jumlah 351 dan belum ada yang diberhentikan. Disusul kantor regional Medan, Sumatera Utara dengan jumlah 298 dengan 10 orang sudah diberhentikan. Lalu, kantor regional Denpasar yang membawahi wilayah Bali, NTB, NTT dengan jumlah 292 orang dan belum diberhentikan.

 

Bima menjelaskan pihaknya juga masih terus melakukan koordinasi dengan KPK, Kemenpan RB, dan juga Kemendagri terkait persoalan ini. Tak hanya itu, ia mengaku akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) perihal adanya sejumlah gugatan yang dilayangkan oleh ASN.

 

"Misal, banyak gugatan ke PTUN yang dikabulkan hakim karena pejabat pembina kepegawaian (PPK) memutuskan prosesnya lebih dari 30 hari, ini dikabulkan majelis hakim PTUN," terang Bima.

 

Dia mengakui kesulitan untuk menetapkan status seseorang (ASN) ini apakah diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. "Misal tidak terbukti (dakwaan) primer, tapi subsider. Kalau dilihat perbuatan tidak sebagai pelaku utama, nanti gimana, ini yang kita mau diskusikan," katanya. Baca Juga: Miris, 307 PNS Pelaku Korupsi Berstatus Inkracht Belum Diberhentikan

 

Negara jangan rugi lagi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan seharusnya ASN yang perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, dalam prosesnya masih ada saja dari mereka yang coba mengakali.

 

Misalnya, ketika proses hukum masih berlangsung baik dalam status tersangka maupun terdakwa, para ASN itu mengajukan pensiun dini. Hal tersebut tentunya menjadi masalah tersendiri, apalagi jika kejadian itu berlokasi di daerah yang pengawasan (kepegawaiannya) cenderung longgar.

 

"Saya kira ini yang jadi masalah di kami. Kuncinya di daerah, kalau tidak negara rugi dua kali, karena dia sudah korupsi tapi dapat (pensiun) terus,” keluh Tjahjo.

 

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini juga mengaku terkejut dengan banyaknya jumlah terpidana yang berstatus ASN aktif. Menurut Tjahjo, memang ada permintaan dari kepala daerah untuk mengganti staf yang merupakan ASN, tetapi permintaan itu tidak mudah diwujudkan karena akan menuai kontroversi.

 

"Saya agak sedikit terkejut, ternyata ada 2.357 ASN (terpidana yang masih aktif dan terima gaji). Memang bupati, walikota gubernur yang mengusulkan pergantian staf, kami kan tidak tahu pegawai di daerah kayak apa, setelah diizinkan baru kami diprotes. Ini satu hal yang menjadi problem dengan ketidakjujuran dengan oknum-oknum di daerah," terangnya.

 

Bukan aktor utama

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan selama ini ASN yang terlibat kasus korupsi tidak selalu merupakan pelaku utama. Kondisi ini pun seharusnya bisa dilihat baik oleh aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan. Mereka terlibat korupsi karena terpaksa harus menuruti perintah atasan.

 

Menurut Agus, seharusnya yang dihukum ataupun diproses hukum adalah mereka yang menerima uang, bukan hanya mereka yang menerima perintah dari atasan. "Kalau di KPK, pejabat penerima hasil pekerjaan biasanya jadi saksi. Misalkan, kasus Syaukani, PPK-nya pun hanya jadi saksi, karena mastermind bukan pejabat itu. Ini harus dilihat penegak hukum, jangan sampai mentersangkakan yang seperti itu," ujar Agus mengingatkan.  

 

Kemudian, jika kasus yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap, maka kewajiban dari jaksa eksekutor untuk segera melaksanakan putusan. Ia harus memberikan informasi kepada biro kepagawaian setempat atau BKN, sehingga putusan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.