Rabu, 12 September 2018
MKH Tunda Sidang Dugaan Suap Hakim PN Yogyakarta
Aida Mardatillah
0

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terhadap hakim PN Yogyakarta berinisial JWL yang telah direkomendasikan pemberhentian tetap dengan hak pensiun oleh KY karena diduga menerima suap sebesar Rp 15 Juta.  

 

“Sayangnya, hakim terlapor tidak hadir, sehingga kami memberi kesempatan terakhir pada sidang berikutnya. Bila ia tidak hadir juga, maka MKH akan menjatuhkan putusannya,” kata Ketua MKH Maradaman Harahap usai sidang di Gedung MA Jakarta, Rabu (12/9/2018).

 

Susunan MKH terdiri dari 4 orang Anggota KY dan 3 orang hakim agung. Maradaman Harahap didampingi Sukma Violetta, Joko Sasmito dan Farid Wajdi dari KY serta Hakim Agung Salman Luthan, Hamdi, dan Eddy Army sebagai anggota MKH.

 

Maradaman Harahap menegasakan sidang ditunda pada 26 September 2018 karena hakim terlapor tidak dapat hadir. “Kalau saja ia hadir dan memberi pembelaan yang cukup, dapat kami pertimbangkan dan diputuskan pada hari ini,” kata Maradaman.  

 

Farid Wajdi menerangkan hakim terlapor berinisial JWL, direkomendasikan pemberhentian tetap dengan hak pensiun karena diduga menerima suap. Hakim terlapor diduga menerima suap sebesar Rp15 juta dari terdakwa yang merupakan kontraktor terkait penanganan perkara korupsi di PN Manado.

 

Meskipun dalam perkara ini, JWL membebaskan terdakwa I dan terdakwa II dijatuhkan hukuman selama 2 tahun. “Ketika dilaporkan ke KY, JWL sedang menjadi hakim PN Jogjakarta.

 

Menurut Farid, hakim JWL tidak hanya sekali melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH). “Meski jumlah uang yang diterima JWL hanya Rp15 juta, tetapi ia telah melakukannya tidak hanya sekali,” bebernya.

 

Sebelumnya, pada tahun 2017, hakim JWL telah dijatuhi sanksi oleh Bawas MA berupa sanksi nonpalu. “Sanksi tersebut berlaku di tahun 2018 ini. Jadi, saat ini ia sedang menjalani hukuman hakim nonpalu di PN Pontianak,” ujarnya.

 

Farid menjelaskan sanksi Bawas yang dijatuhi kepada JWL bukan laporan yang sama terkait sidang MKH ini. “Laporan sidang MKH ini berbeda, sehingga putusannya tidak nebis in idem. Itu peristiwanya di tempat lain dan di objeknya pun berbeda. Nanti 26 September, kita tunggu hasil sidang putusan MKH,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.