Rabu, 12 September 2018
Dua Poin Penting dalam RUU Migas
Jika disetujui dalam rapat paripurna. Dalam RUU Migas terdapat dua poin penting yakni keberadaan Badan Usaha Khusus dan kuota impor migas agar ada pengawasan melalui Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.
Rofiq Hidayat
0
Dua Poin Penting dalam RUU Migas
Suasana Pembahasan RUU di Baleg DPR. Foto: RFQ

Setelah sekian lama mandeg, akhirnya Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) bakal masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahunan setelah rampung dibahas di tingkat Badan Legislasi (Baleg). Baleg melakukan sinkronisasi dan harmonisasi, dan disepakati bersama dengan Komisi VII sebagai pengusul untuk disahkan menjadi usul insiatif DPR melalui rapat paripurna terdekat.

 

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan setelah disepakati sepuluh fraksi, pembahasan RUU Migas ini berlanjut dip roses berikutnya. Sepuluh fraksi yang menyetujui RUU tersebut yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, PPP, PAN, Nasdem, dan Hanura.

 

“Apakah RUU tentang Minyak dan Gas Bumi ini dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan DPR?” ujarnya Supratman, Senin (10/9) di ruang Baleg DPR. Palu rapat pun diketuk pertanda persetujuan seluruh fraksi.

 

Sesuai Peraturan DPR No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 65 huruf c tentang tugas Baleg di bidang legislasi disebutkan, “Badan Legislasi bertugasc. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.”

 

Setelah disepakati di tingkat Baleg, RUU tersebut bakal dibahas di tingkat lanjutan dengan catatan setelah mendapat persetujuan di tingkat rapat paripurna tentang pengesahan RUU Migas menjadi usul inisiatif DPR. Menurutnya, sepuluh fraksi telah menyampaikan pandangannya masing-masing atas keberadaan RUU Migas termasuk menandatangani kesepakatan rapat dan draf persetujuan beserta catatan terhadap RUU tersebut.

 

Anggota Komisi III DPR itu menilai masih terdapat sejumlah poin-poin krusial yang mesti mendapat perhatian khusus. Pertama, terkait pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) khusus sektor Migas. Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan di tingkat Baleg, nantinya BUK berada di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, pihak pengusul Komisi VII menginginkan BUK berada di bawah koordinasi presiden.

 

Sayangnya, keinginan pengusul menuai perdebatan panjang di tingkat Baleg. Sementara sebagian besar fraksi tak sependapat dengan pengusul. Alhasil, disepakati BUK nantinya berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN. “Supaya menyangkut BUMN itu tetap jalan,” kata Supratman.

 

Kedua, terkait kuota impor minyak karena pasokan kebutuhan minyak mentah di dalam negeri terbilang banyak. Sementara kuota impor yang tidak memadai. Karena itu, dibutuhkan pengaturan soal kuota impor minyak supaya ada pengawasan melalui Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas. “Supaya kuotanya bisa dikontrol terkait dengan pengadaan BBM kita,” ujar politisi Partai Gerindra itu. Baca Juga: Mempertanyakan Nasib RUU Migas yang Mandeg di DPR

 

Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam mengatakan harmonisasi terhadap RUU Migas dapat diterima seluruhnya. Dengan disepakatinya seluruh draf RUU di tingkat Baleg, harapannya dapat dirampungkan pembahasannya di tingkat lanjutan. Setidaknya, RUU Migas ini dapat disahkan menjadi UU DPR periode 2014-2019.

 

Meski begitu, Ridwan mengakui tahun politik ini bisa berdampak lambannya pembahasan sebuah RUU. Namun demikian, Ridwan optimis atas kelanjutan pembahasan RUU tersebut di proses berikutnya. “Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dilanjutkan pembahasan RUU Migas yang telah diharmonisasi itu,” harap politisi Partai Golkar itu.

 

Sempat mandeg

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha mengakui RUU Migas di DPR sempat mandeg. Padahal, RUU Migas ini telah masuk daftar Prolegnas sejak 2010. Meski mengalami pergantian periode DPR, draft RUU Migas ini sudah masuk Baleg sejak 2017.

 

Satya menilai RUU tersebut mendesak segera dibahas dan disahkan. Sebab, sejumlah ketentuan dalam UU Migas sebelumnya tidak berlaku lagi setelah keluarnya putusan MK No. 002/PUU/2003 yang membatalkan sejumlah pasal UU Migas. Begitu pula dengan putusan MK Nomor 36 Tahun 2012 yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas). 

 

“Saat ini industri migas diatur hanya berdasarkan peraturan menteri (ESDM). Padahal, terdapat beberapa pasal dalam UU Migas invalid karena dibatalkan MK, contohnya seperti bentuk tipe kontrak dan pembubaran BP Migas,” ujar pria yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.