Rabu, 12 September 2018
Majelis Bicara Mahkamah Advokat Kala Putuskan Gugatan Peradi
Karena majelis hakim merasa tidak berwenang memutus sengketa keabsahan kepengurusan organisasi advokat yang seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Advokat atau sebutan lain di internal Peradi. Peradi kubu Fauzie akan ajukan banding.
Aji Prasetyo
Majelis Bicara Mahkamah Advokat Kala Putuskan Gugatan Peradi
Juniver Girsang dan Fauzie Hasibuan (kolase)

Gugatan perdata berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) antara Peradi pimpinan Fauzie Hasibuan melawan Peradi Juniver Girsang akhirnya kandas. Majelis Hakim PN Jakpus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena sengketa kepengurusan organisasi advokat bukan kewenangan pengadilan untuk memutuskan.  

 

Dalam provisi, majelis hakim pimpinan Budhy Hertantiyo ini menolak provisi penggugat untuk seluruhnya. Begitupun dengan eksepsi Tergugat I Juniver Girsang dan Tergugat II Hasanuddin Nasution yang diwakili para kuasa hukumnya.

 

"Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dan menghukum penggugat membayar biaya pokok perkara," kata Hakim Budhy saat membacakan amar putusannya, Rabu (12/9/2018). Baca Juga: Cerita Otto Hasibuan Soal Sejarah Peradi Hingga Munas Makassar

 

Menurut majelis hakim, apabila ada perselisihan internal, diperlukan satu lembaga/organ baru yang keberadaannya didesain sebagai pengadilan internal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan internal secara cepat, sederhana, berkapasitas dan berkeadilan. Organ baru tersebut hasil keputusanya dapat membantu menyelesaikan perselisihan secara efisien dan efektif,.

 

"Kepengurusan ganda timbulkan ketidakpastian siapa yang sah, in casu penggugat dan tergugat serta dualisme berimplikasi siapa yang berhak, majelis mempertimbangkan...," tutur Hakim Budhy.

 

Majelis menganalogikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur keberadaan Mahkamah Partai adalah organ baru yang dibentuk setiap partai yang mempunyai kewenangan sebagai lembaga peradilan internal. Seperti, mengadili perselisihan pelanggaran anggota parpol, pemecatan tanpa alasan yang jelas, menyalahgunakan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan, dan keberatan putusan parpol.

 

"Karenanya, menurut majelis hakim terhadap organisasi advokat seperti Peradi diperlukan juga adanya lembaga atau organ baru yang disebut Mahkamah Advokat atau sebutan lain lembaga apapun yang mempunyai kewenangan atributif dan secara fungsional menjalankan subyektum litis soal perselihan internal organisasi DPN Peradi," jelas hakim.

 

Ditegaskan Majelis, pada dasarnya para pihak Penggugat dan Tergugat, masing-masing mengaku sebagai ketua umum dan sekjen atau pengurus DPN Peradi yang sah. Hal ini merupakan perselisihan terkait internal pengurusan organisasi yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Advokat atau sebutan lain di DPN Peradi.

 

Menurut majelis, mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Advokat belum ditempuh kedua belah pihak, sehingga PN Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan organisasi Peradi yang telah dinyatakan sebagai independent state organ yakni sebagai organisasi negara dalam arti luas.

 

"Sesuai pertimbangan diatas, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, pengugat dalam posisi yang kalah, maka penggugat harus membayar biaya perkara," tutur Hakim Budhy.

 

Ajukan banding

Sekjen Peradi kubu Fauzie Hasibuan, Thomas Tampubolon tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas putusan ini. Menurut Thomas hakim tidak konsisten atas pertimbangannya sendiri dalam upaya menemukan hukum apabila suatu perkara pengaturan hukumnya tidak ada ataupun belum jelas.

 

"Mengecewakan putusannya saya katakan. Karena dia mengatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa hakim dalam salah satu tugasnya menemukan hukum kalau tidak ada pengaturan hukumnya. Kalau demikian karena belum ada Mahkamah yang disebutnya Mahkamah Advokat-lah untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan, berarti tentunya dia harus mencarikan dasar hukumnya," ujar Thomas usai sidang.

 

Namun, menurut Thomas, majelis tidak melakukan itu dengan alasan belum ada putusan dari Mahkamah Advokat. Dia menyatakan seharusnya majelis menemukan hukum atas sengketa ini sehingga ada kepastian hukum. "Dia menemukan hukum kok, dia tidak cari ketentuan hukumnya itu. Misalnya, ketentuan hukum apapun dari keputusannya dia harus menyatakan ditolak ataupun diterima," terangnya.

 

Saat ditanya apakah pihaknya akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ia mengiyakan. "Oh pasti dong, udah pasti (banding). Kami kecewa. Jika memang tidak ada kepastian hukum atas perselisihan ini, maka dikembalikan saja kepada pengurus sebelumnya. Kalau begini sama aja ketua umumnya Otto Hasibuan ajalah kalau begitu, ya kan," celotehnya.

 

Sebaliknya, Wakil Ketua Umum Peradi pimpinan Juniver, Harry Ponto menyambut baik putusan ini. Menurutnya, ada hal baru yang disampaikan majelis bahwa Peradi dianggap merupakan sebuah lembaga negara. Karena itu, analogi majelis yang menggunakan UU Parpol bahwa seharusnya ada keputusan Mahkamah Advokat ketika terjadi perselisihan internal patut diapresiasi.

 

"Jadi ini cara berpikir (majelis) cukup bagus. Kita kembali saja ini permasalahannya apa, semua kami laksanakan sesuai dengan anggaran dasar," dalih Harry.

 

Harry juga beranggapan inti dari permasalahan ini adanya penyimpangan yang dilakukan pihak lain terkait dengan anggaran dasar. Ia mencontohkan Munas yang diadakan di Pekanbaru yang kemudian mengantarkan Fauzie sebagai Ketua Umum Peradi tidak sesuai anggaran dasar.

 

Sebab Munas itu menurutnya tidak pernah dibuka, tidak pernah berkumpul menghitung kuorum, dan tidak pernah ada pimpinan sidang ketok palu. Selain itu, pertanggungjawaban pengurus sebelumnya pun diragukan. "Tanya jugalah pertanggungjawabannya mana, mana mau kita lihat sebagai anggota yang selama ini gimana pertanggungjawaban itu. Pada zaman kami pertama, Peradi pertama itu laporan keuangan kami selalu ada di website, sejak periode kedua itu hilang," bebernya.

 

Terkait rencana banding yang akan diajukan kubu Fauzie atas putusan ini, ia tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, mengajukan kontra memori banding bukanlah hal sulit. "Pasti siaplah (bila kubu Fauzie ajukan banding), ya gampanglah itu, kalau (membuat) kontra memori banding, tidak ada susahnya," kata Harry.

Excellent Decision Hakim Budhy
 - Agam
13.09.18 12:20
Penilaian yg bagus & Objektif dari Hakim Budhy. "Mekanisme penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Advokat belum ditempuh kedua belah pihak, sehingga PN Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan organisasi Peradi yang telah dinyatakan sebagai independent state organ yakni sebagai organisasi negara dalam arti luas." Ini pelajaran buat PERADI Fauzie agar tidak seenaknya mengklaim sebagai PERADI yg sah. Jelas2 MUNAS di Pekanbaru itu tidak sah & melanggar aturan AD/ART PERADI, penyakit sombong & egois tidak akan mendapatkan hasil yg baik! Saya berharap PERADI Juniver terus berjuang dlm menegakkan kebenaran & keadilan, lawan terus kezaliman PERADI Fauzie yg melakukan banding!!!! Hidup PERADI Suara Advokat Indonesia!
Banding Demi Kepastian Hukum
 - Johan Imanuel
14.09.18 14:43
Banding sudah tepat, anggota PERADI Slipi 40ribu lebih menunggu kepastian hukum
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.