Kamis, 20 September 2018
Ingat! Terlambat Daftar Online, Nama Badan Usaha Bisa Dipakai Orang
Badan usaha yang dimaksud adalah Firma, CV dan Persekutuan Perdata.
Hamalatul Qur'ani
Ingat! Terlambat Daftar Online, Nama Badan Usaha Bisa Dipakai Orang
Ilustrasi: BAS

Kalau sebelumnya pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata dilakukan melalui Pengadilan, tertanggal 1 Agustus 2018 sudah mulai berlaku Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, yang mensyaratkan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Pasalnya, penerapan pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata online ini mengadopsi sistem pendaftaran online PT yang sudah berlangsung hingga saat ini.

 

Direktur Perdata AHU, Daulat Silitonga menyebut lahirnya Permenkumham a quo sebagai upaya AHU untuk mempermudah dan merapikan data pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata yang terkumpul melalui SABU. Sebagai informasi, ada 3 jenis pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata yang diatur dalam pasal 2 PP a quo, yakni Pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar dan pendaftaran perubahan.

 

“Pendaftaran ini diambilalih untuk mempermudah lewat kementerian kami, karena pendaftaran dan pendokumentasian di Pengadilan Negeri sebelumnya belum rapih karena belum menggunakan teknologi informasi,” kata Daulat.

 

Lantas bagaimana dengan CV/Firma/Persekutuan Perdata yang sudah berdiri? Apakah harus melakukan pendaftaran ulang melalui SABU ataukah sudah secara otomatis data pendaftaran teralihkan dari Pengadilan ke SABU? Adakah sanksi bila CV/Firma/Persekutuan Perdata yang tidak atau terlambat mendaftar ulangkan legalitas badan usahanya melalui SABU?

 

(Baca Juga: NA RUU Badan Usaha: Kemungkinan Pendiri PT Tunggal Turut Dibahas)

 

Daulat mengatakan semua CV/Firma/Persekutuan Perdata tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya melalui SABU (pencatatan pendaftaran). Untuk proses ini, kata Daulat, kita beri jeda 1 tahun bagi Firma/CV/Persekutuan Perdata untuk mendaftar, hanya saja memang tak ada sanksi bagi Firma/CV/Persekutuan Perdata yang tak mendaftar atau terlambat mendaftar. Semua dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas CV/Firma/Persekutuan Perdata itu sendiri.

 

“Efeknya kalau mereka tak mendaftarkan, nama CV atau Firma mereka nanti bisa saja dipakai oleh orang lain, sehingga CV dan Firma itu sendiri juga yang nantinya akan merugi,” kata Daulat kepada hukumonline, Kamis (20/9).

 

Pasal 23:

  1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, CV, Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pencatatan pendaftaran tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
  2. Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.
  3. Pencatatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenai biaya.

 

Selanjutnya, adakah perubahan tugas dan fungsi Notaris dalam pendaftaran CV/Firma dan Persekutuan Perdata antara sebelum dengan setelah berlakunya PP a quo? Ketua Humas PP Ikatan Notaris Indonesia (INI), Mugaera Djohar, mengungkapkan salah satu perubahannya adalah soal pemesanan nama badan usaha.

 

(Baca Juga: RUU Badan Usaha, Jalan Lain Menuju Kemudahan Berusaha)

 

Sebelumnya, kata Mugaera, tak perlu melakukan pemesanan nama, cukup penentuannya dilakukan sesuai keinginan para pendiri karena memang CV/Firma dan Persekutuan Perdata ini tak masuk kategori Badan Hukum.

 

Lain halnya pasca Permenkumham ini berlaku, sambung Mugaera, maka sistem pendaftarannya disamakan dengan sistem pendaftaran Badan Hukum sekalipun status Badan Usaha ini bukanlah Badan Hukum. Sekalipun demikian, Mugaera menyambut baik kelahiran Permen a quo, agar tak ada lagi nama CV, Firma atau Persekutuan Perdata lain yang namanya sama ke depannya.

 

“Kalau namanya sama kan bikin masyarakat jadi bingung, ini pendirinya sebenarnya sama atau tidak dengan badan usaha lain yang namanya sama itu,” kata Mugaera kepada hukumonline.

 

Untuk pendaftaran nama Badan Usaha sesuai Permen a quo, Mugaera menyebut bisa dilakukan lewat perorangan tak perlu melalui notaris, sekalipun nanti urusan akta tetap harus berhubungan dengan notaris. Adapun konsekuensi pendaftaran Badan Usaha melalui SABU disebut Mugaera memerlukan persetujuan terlebih dahulu oleh Menteri termasuk pendaftaran nama.

 

Sistem baru ini, disebut Mugaera juga dapat menekan praktik pungutan liar, mengingat segala sesuatunya termonitor secara online dan intensitas pertemuan dengan ‘orang’ untuk mengurus segala sesuatunya juga berkurang.

 

Pasal 7:

  1. Persetujuan pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik.
  2. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor pemesanan nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata; b. nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata yang dapat dipakai; c. tanggal pemesanan; d. tanggal daluwarsa; dan e. kode pembayaran.
  3. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pasal 16:

  1. Jika dalam permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdapat perubahan nama badan usaha CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV, Firma, dan Persekutuan Perdata diajukan setelah pemakaian nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata memperoleh persetujuan dari Menteri.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.