Kamis, 04 October 2018
Syarat Batas Usia dan Magang Calon Advokat Dipersoalkan
Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g UU Advokat karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji materi Pasal 3 ayat (1) huruf (d) dan (g) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait syarat menjadi calon advokat. Permohonan ini diajukan Rido Pradana (23 Tahun) dan Nurul Fauzi (23 Tahun) yang berniat menjadi advokat.        

 

Keduanya, baru saja lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan saat ini berprofesi sebagai paralegal di LBH PP GP Ansor serta telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Namun, keduanya belum dapat menjadi advokat karena usianya belum mencukupi lantaran dibatasi minimal berusia 25 tahun.

 

Salah satu Pemohon, Nurul Fauzi mengatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat telah membatasi usia menjadi advokat minimal 25 tahun mengakibatkan warga negara lulusan fakultas hukum terhambat menjadi advokat. Menurutnya, syarat menjadi advokat seharusnya tidak dibatasi dengan usia, tetapi didasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang hukum.

 

“Batasan minimal usia tidak relevan lagi untuk menjadi parameter seseorang menjadi advokat. Sebab, kedewasaan dan kematangan seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur seseorang,” kata Fauzi usai sidang pendahuluan yang diketuai Enny Nurbaningsih beranggotakan Suhartoyo dan Manahan Sitompul di Gedung MK, Kamis (4/10/2018).

 

Selengkapnya, Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menyebutkan:

d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; dan

g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

 

Menurutnya, pembatasan umur/usia ini secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum muda karena harus menunggu waktu yang cukup lama untuk diangkat menjadi advokat. Selain itu, dapat berdampak kepada paralegal di LBH yang tidak bisa memberikan bantuan hukum litigasi karena alasan usia.  

 

“Ini menjadi akses hukum bagi masyarakat (miskin) dapat terganggu,” ujarnya. (Baca juga: Mindset Advokat Indonesia tentang Pro Bono Harus Diubah)

 

Sementara Rido Pradana menilai Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat terkait seseorang baru dapat dilantik menjadi advokat harus menjalani magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus menerus di kantor advokat. “Di dalam frasa ‘terus menerus’ tidak memberi definisi yang jelas,” kata Rido.

 

Jika merujuk pada KBBI, pengertian “terus menerus” berarti tidak berputus, tiada hentinya, dan berkesinambungan. Namun, menurutnya frasa ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi calon advokat yang magang. Sebab, calon advokat saat masa magang bisa saja dapat diberhentikan di kantor advokat sebelum masa dua tahun.

 

“Jika merujuk frasa ‘terus menerus’, calon advokat mengulang kembali masa magangnya dari awal untuk masa magang selama dua tahun yang mengakibatkan terhambatnya calon advokat untuk menjadi seorang advokat.” (Baca juga: Jumlah Peserta Lulus Ujian Advokat Peradi 2018 Meningkat dari Tahun Lalu)

 

Menurutnya, frasa ‘terus menerus’ seharusnya dapat diberi pengertian secara kumulatif, sehingga calon advokat tidak dirugikan akibat aturan ini. Artinya, calon advokat yang masa magangnya pindah dari satu kantor advokat ke kantor advokat lain masa waktunya dapat diperhitungkan secara kumulatif selama dua tahun dapat menjadi advokat. “Karena itu, frasa ‘terus menerus’ ini tidak memberi definisi yang jelas bagi calon advokat,” kata Fauzi.

 

Untuk itu, Fauzi meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g dengan menyatakan pasal itu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

 

Menanggapi permohonan, Anggota Majelis Hakim Suhartoyo menilai pemohon agar memberi argumen yang lebih jelas lagi agar dapat meyakinkan para hakim. Dia mengingatkan mengenai batas minimal usia 25 tahun, tidak hanya advokat tetapi juga syarat calon jaksa dan hakim juga memiliki batas usia minimal 25 tahun.

 

“Jaksa dan hakim yang baru dilantik dan berumur 25 tahun hanya dapat menangani perkara yang ringan, tidak seperti advokat. Jadi, sebenarnya sudah sangat ringan sekali persyaratan untuk menjadi advokat,” kata Suhartoyo.

 

Ia mempertanyakan frasa “terus menerus” minta didefinisikan secara kumulatif atau dibatalkan secara keseluruhan? Jika permohonan ini berlanjut ke sidang selanjutnya, pemohon harus sudah siap mendapat bantahan dari pihak pemerintah dan para pihak terkait. “Ini nanti dapat diperbaiki lagi permohonannya,” sarannya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.