Kamis, 04 October 2018

Syarat Batas Usia dan Magang Calon Advokat Dipersoalkan

Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g UU Advokat karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan uji materi Pasal 3 ayat (1) huruf (d) dan (g) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait syarat menjadi calon advokat. Permohonan ini diajukan Rido Pradana (23 Tahun) dan Nurul Fauzi (23 Tahun) yang berniat menjadi advokat.        

 

Keduanya, baru saja lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan saat ini berprofesi sebagai paralegal di LBH PP GP Ansor serta telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Namun, keduanya belum dapat menjadi advokat karena usianya belum mencukupi lantaran dibatasi minimal berusia 25 tahun.

 

Salah satu Pemohon, Nurul Fauzi mengatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat telah membatasi usia menjadi advokat minimal 25 tahun mengakibatkan warga negara lulusan fakultas hukum terhambat menjadi advokat. Menurutnya, syarat menjadi advokat seharusnya tidak dibatasi dengan usia, tetapi didasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang hukum.

 

“Batasan minimal usia tidak relevan lagi untuk menjadi parameter seseorang menjadi advokat. Sebab, kedewasaan dan kematangan seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur seseorang,” kata Fauzi usai sidang pendahuluan yang diketuai Enny Nurbaningsih beranggotakan Suhartoyo dan Manahan Sitompul di Gedung MK, Kamis (4/10/2018).

 

Selengkapnya, Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menyebutkan:

d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun; dan

g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;

 

Menurutnya, pembatasan umur/usia ini secara tidak langsung menimbulkan pengangguran bagi sarjana hukum muda karena harus menunggu waktu yang cukup lama untuk diangkat menjadi advokat. Selain itu, dapat berdampak kepada paralegal di LBH yang tidak bisa memberikan bantuan hukum litigasi karena alasan usia.  

 

“Ini menjadi akses hukum bagi masyarakat (miskin) dapat terganggu,” ujarnya. (Baca juga: Mindset Advokat Indonesia tentang Pro Bono Harus Diubah)

 

Sementara Rido Pradana menilai Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Advokat terkait seseorang baru dapat dilantik menjadi advokat harus menjalani magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus menerus di kantor advokat. “Di dalam frasa ‘terus menerus’ tidak memberi definisi yang jelas,” kata Rido.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua