Kamis, 11 October 2018
Penagihan Iuran BPJS Kesehatan Harus Diawasi, Begini Alasannya
Termasuk mengawasi kepatuhan pemberi kerja.
Ady Thea DA
Penagihan Iuran BPJS Kesehatan Harus Diawasi, Begini Alasannya
Layanan BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit. Foto: RES

Ada banyak asumsi yang berkembang mengenai penyebab defisitnya keuangan BPJS Kesehatan. Salah satunya, iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) belum sesuai perhitungan aktuaria. Karena itu ada yang mengusulkan kenaikan jumlah iuran.

Namun kenaikan iuran bukan satu-satunya jalan menutupi defisit. Optimalisasi penagihan kepada peserta menjadi jalan lain yang bias ditempuh. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mencatat ada sejumlah ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang perlu pengawasan ketat agar pelaksanannya sesuai harapan, antara lain terkait penagihan iuran. Perpres memerintahkan BPJS Kesehatan untuk mencatat dan menagih tunggakan iuran sebagai piutang paling banyak untuk 24 bulan. Aturan sebelumnya hanya 12 bulan. Menurut Timboel ketentuan ini harus dibarengi keseriusan Direksi BPJS Kesehatan untuk menagih iuran kepada peserta.

Begitu pula dengan Kejaksaan, dan petugas pengawas ketenagakerjaan karena Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan JKN menugaskan Menteri Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja. Melalui Inpres itu Presiden menginstruksikan Jaksa Agung untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah.

Dalam rangka pembayaran iuran PNS pemerintah daerah dan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang anggarannya berasal dari APBD, Timboel menegaskan agar pembayaran iuran dilakukan secara disiplin. Butuh pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya agar tidak ada lagi pemerintah daerah yang menunggak iuran kepada BPJS Kesehatan.

(Baca juga: Ingat! 1 Januari 2019, Seluruh Penduduk Harus Masuk Program Ini).

BPJS Kesehatan harus memastikan upah yang dibayar badan usaha terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang diterima pekerja setiap bulan. Upaya ini perlu dibarengi dengan penegakan hukum. “Faktanya banyak selama ini perusahaan yang tidak melaporkan upah secara jujur. Biasanya ini disebut sebagai perusahaan daftar sebagian upah pekerja,” katanya di Jakarta, Selasa (2/10).

Perpres No. 82 Tahun 2018 mengamanatkan BPJS Kesehatan menjalin koordinasi dengan badan penyelenggara jaminan lainnya dalam memberikan manfaat pelayanan kesehatan. Badan penyelenggara jaminan lainnya itu meliputi BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri untuk program jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian, PT Jasa Raharja untuk program kecelakan lalu lintas dan penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan.

Menurut Timboel pelaksanaan ketentuan itu harus diawasi ketat sehingga penyelenggara jaminan lainnya menanggung klaim untuk pesertanya, misalnya ketika pesertanya mengalami kecelakan kerja. Pengawasan perlu dilakukan karena masih banyak PNS yang belum mengetahui bahwa mereka merupakan peserta jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang ditanggung PT Taspen. “Karena ketidaktahuan ini pembiayaan manfaat pelayanan kesehatan untuk kecelakaan kerja PNS berpotensi ditanggung BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Fasilitas kesehatan (faskes) wajib menjamin peserta mendapatkan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan sesuai indikasi medis. Menurut Timboel ketentuan ini perlu diawasi ketat karena praktiknya peserta masih mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan itu karena pihak faskes mengklaim mereka tidak menjamin atau kehabisan obat. Untuk mengatasi persoalan ini BPJS Kesehatan perlu membentuk unit khusus di setiap RS untuk mendampingi peserta yang kesulitan mendapat obat, alat kesehatan, atau bahan medis habis pakai sesuai indikasi medis.

Untuk kepentingan audit administrasi klaim, BPJS Kesehatan dapat melihat rekam medis peserta dari faskes dan menjaga kerahasiaan isi rekam medis. Menurut Timboel BPJS Kesehatan harus memaksimalkan kewenangan ini untuk melakukan pengawasan terhadap potensi fraud yang dilakukan RS. Dengan pengawasan yang baik biaya bisa dikendalikan sehingga defisit dapat ditekan.

(Baca juga: DJSN Bentuk Tim Anti Fraud BPJS).

Mengenai urun biaya yang dapat dikenakan kepada peserta untuk jenis pelayanan tertentu yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, Timboel berpendapat faktanya RS cenderung mengkondisikan ruang perawatan penuh sehingga membingungkan peserta JKN.

Persoalan ini terkait juga dengan keterbukaan informasi yang disediakan RS mengenai ruang perawatan. Perpres telah mewajibkan RS untuk menginformasikan ketersediaan ruang rawat inap kepada masyarakat. “Ketentuan ini harus diregulasikan dalam UU Rumah Sakit dan harus ada sanksi bagi RS yang tidak melaksanakannya,” papar Timboel.

Anggota DJSN dari unsur pengusaha, Soeprayitno, mengatakan yang perlu diperdalam saat ini yakni tata kelola BPJS Kesehatan. Misalnya, regulasi yang ada mengatur setidaknya ada 3 asas dan 9 prinsip dalam penyelenggaraan jaminan sosial, salah satunya gotong royong. Persoalannya, gotong royong dalam program JKN belum berjalan baik tapi sudah banyak klaim yang harus dibayar BPJS Kesehatan.

Soeprayitno berpendapat hal paling penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan asuransi sosial yakni bilangan banyak, dimana iuran terkumpul dalam jumlah besar dengan rasio klaim kecil. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya. “Harusnya tidak semua penyakit ditanggung, ada yang menjadi tanggung jawab pribadi ada yang menjadi ranah negara,” katanya.

Masalah upah minimum yang digunakan sebagai acuan iuran peserta pekerja penerima upah (PPU), Soeprayitno, mengatakan upah minimum di setiap daerah berbeda-beda, padahal klaim yang dibayar BPJS Kesehatan tidak berdasarkan presentase tapi nominal tertentu. Menurutnya pemerintah harus berperan lebih besar untuk mendukung program JKN.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.