Kamis, 11 October 2018

Penagihan Iuran BPJS Kesehatan Harus Diawasi, Begini Alasannya

Termasuk mengawasi kepatuhan pemberi kerja.
Ady Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit. Foto: RES

Ada banyak asumsi yang berkembang mengenai penyebab defisitnya keuangan BPJS Kesehatan. Salah satunya, iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) belum sesuai perhitungan aktuaria. Karena itu ada yang mengusulkan kenaikan jumlah iuran.

Namun kenaikan iuran bukan satu-satunya jalan menutupi defisit. Optimalisasi penagihan kepada peserta menjadi jalan lain yang bias ditempuh. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mencatat ada sejumlah ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang perlu pengawasan ketat agar pelaksanannya sesuai harapan, antara lain terkait penagihan iuran. Perpres memerintahkan BPJS Kesehatan untuk mencatat dan menagih tunggakan iuran sebagai piutang paling banyak untuk 24 bulan. Aturan sebelumnya hanya 12 bulan. Menurut Timboel ketentuan ini harus dibarengi keseriusan Direksi BPJS Kesehatan untuk menagih iuran kepada peserta.

Begitu pula dengan Kejaksaan, dan petugas pengawas ketenagakerjaan karena Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan JKN menugaskan Menteri Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja. Melalui Inpres itu Presiden menginstruksikan Jaksa Agung untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah.

Dalam rangka pembayaran iuran PNS pemerintah daerah dan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) atau peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang anggarannya berasal dari APBD, Timboel menegaskan agar pembayaran iuran dilakukan secara disiplin. Butuh pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya agar tidak ada lagi pemerintah daerah yang menunggak iuran kepada BPJS Kesehatan.

(Baca juga: Ingat! 1 Januari 2019, Seluruh Penduduk Harus Masuk Program Ini).

BPJS Kesehatan harus memastikan upah yang dibayar badan usaha terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap yang diterima pekerja setiap bulan. Upaya ini perlu dibarengi dengan penegakan hukum. “Faktanya banyak selama ini perusahaan yang tidak melaporkan upah secara jujur. Biasanya ini disebut sebagai perusahaan daftar sebagian upah pekerja,” katanya di Jakarta, Selasa (2/10).

Perpres No. 82 Tahun 2018 mengamanatkan BPJS Kesehatan menjalin koordinasi dengan badan penyelenggara jaminan lainnya dalam memberikan manfaat pelayanan kesehatan. Badan penyelenggara jaminan lainnya itu meliputi BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, PT Asabri untuk program jaminan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian, PT Jasa Raharja untuk program kecelakan lalu lintas dan penyelenggara jaminan lain yang memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan.

Menurut Timboel pelaksanaan ketentuan itu harus diawasi ketat sehingga penyelenggara jaminan lainnya menanggung klaim untuk pesertanya, misalnya ketika pesertanya mengalami kecelakan kerja. Pengawasan perlu dilakukan karena masih banyak PNS yang belum mengetahui bahwa mereka merupakan peserta jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang ditanggung PT Taspen. “Karena ketidaktahuan ini pembiayaan manfaat pelayanan kesehatan untuk kecelakaan kerja PNS berpotensi ditanggung BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua