Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar. Apalagi jika mereka itu berasal dari kalangan artis dan selebritis yang sudah dikenal masyarakat. Sementara para akademisi, profesor, doktor dan ulama, memiliki kesempatan yang lebih kecil.
Tetapi, mereka yang terpilih karena mengeluarkan modal yang banyak, itu berisiko melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan selama kampanye. Karena itu sebaiknya masyarakat berpikir ulang untuk memilih para calon, yang telah menghamburkan uang selama kampanye, jika ujung-ujungnya hanya akan melakukan tindak korupsi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kecamatan Loa Kulu. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Loh Sumber, Kecamatan Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kaltim (16/10).
"Karena itu MPR merasa perlu untuk terus melaksanakan sosialisasi Empat Pilar, dan mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujarnya.
Selain itu, Sosialisasi Empat Pilar juga diharapkan mampu menghantarkan bangsa Indonesia melewati ketegangan akibat tahun politik dengan selamat. Karena ketegangan yang muncul jelang pilpres 2019 terasa sangat sengit dan bisa memicu terjadinya perpecahan setiap saat.
"Kami merasa penerapan nilai-nilai Pancasila itu sangat urgen, jangan sampai menunggu setelah kita terpecah baru akan melaksanakan sila-sila Pancasila," pungkasnya.