Selasa, 16 October 2018

Mahyudin: Jangan Pilih Caleg yang Menghamburkan Uang Saat Kampanye

Mereka yang terpilih karena mengeluarkan modal  banyak, berisiko melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan selama kampanye.
RED
Foto: Humas MPR

Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar. Apalagi jika mereka itu berasal dari kalangan artis dan selebritis yang sudah dikenal masyarakat. Sementara para akademisi, profesor, doktor dan ulama, memiliki  kesempatan yang lebih kecil.

 

Tetapi, mereka yang terpilih karena mengeluarkan modal yang banyak, itu berisiko melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan selama kampanye. Karena itu sebaiknya masyarakat berpikir ulang untuk memilih para calon, yang telah menghamburkan uang selama kampanye, jika ujung-ujungnya hanya akan melakukan tindak korupsi.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat memberikan sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan Pimpinan Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia  kecamatan Loa Kulu. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Loh Sumber, Kecamatan Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, Kaltim (16/10).

 

"Karena itu MPR merasa perlu untuk terus melaksanakan sosialisasi Empat Pilar, dan mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," ujarnya.

 

Selain itu, Sosialisasi Empat Pilar juga diharapkan mampu menghantarkan bangsa Indonesia melewati ketegangan akibat tahun politik dengan selamat. Karena ketegangan yang muncul jelang pilpres 2019 terasa sangat sengit dan bisa memicu terjadinya perpecahan setiap saat.

 

"Kami merasa penerapan nilai-nilai Pancasila itu sangat urgen, jangan sampai menunggu setelah kita terpecah baru akan melaksanakan sila-sila Pancasila," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua