Ragam Sebab Pelanggaran Hukum di Laut, Ini Solusinya
Berita

Ragam Sebab Pelanggaran Hukum di Laut, Ini Solusinya

Tak hanya pelanggaran penggunaan alat tangkap ilegal, tapi juga praktik perbudakan dan peredaran narkotika terjadi di laut. Salah satu solusinya peningkatan pengawasan di laut.

Oleh:
Mochamad Januar RIzki
Bacaan 2 Menit
Foto: RES
Foto: RES

Risiko pelanggaran hukum seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, hingga kejahatan berat seperti perbudakan dan penyelundupan narkotika antar negara masih rentan terjadi di wilayah laut Indonesia. Luasnya perairan nasional menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya pengamanan wilayah laut dari tindakan pelanggaran hukum.

 

Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pengawasan secara ketat pemerintah dengan cara meningkatkan keamanan sekaligus menyusun aturan yang tepat agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sebab, lemahnya pengawasan wilayah laut berdampak hilangnya potensi kekayaan laut nasional yang memiliki sumber daya alam melimpah.

 

Persoalan ini disampaikan ahli hukum lingkungan dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Melda Kamil Ariadno saat menjadi pembicara dalam diskusi ilmiah bertemakan “Gerakan Global Pemangku Kepentingan dalam Penyelamatan dan Penyehatan Laut” di FH UI, Depok, Selasa (23/10/2018).

 

“Masalah kemaritiman sudah krusial terutama Indonesia. Semua orang berpikir bagaimana kegunaan dari laut, tapi tidak memikirkan bagaimana laut itu bisa aman dilayari dan terjaga kelestariannya,” kata Melda kepada Hukumonline di sela-sela acara tersebut.

 

Dia menjelaskan permasalahan keamanan dan kelestarian laut sebenarnya sudah menjadi perhatian global. Peningkatan keamanan dan kelestarian laut merupakan salah satu isi dalam kesepakatan Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2030 milik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terbit pada 2017.

 

Sayangnya, kesepakatan global tersebut tidak cukup tanpa adanya keterlibatan pemerintah yang selama ini masih belum maksimal menjaga keamanan dan kelestarian laut. Khususnya, dia menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga penjagaan laut tidak optimal.  

 

“Semua ini (SDGs) useless karena ini hanya peraturan, apalagi hukum internasional. Percuma kalau negara komitmen, tetapi rakyat dan pemda tidak komitmen, maka enggak ada artinya,” kata Melda.

Tags:

Berita Terkait