Selasa, 23 Oktober 2018

Ragam Sebab Pelanggaran Hukum di Laut, Ini Solusinya

Tak hanya pelanggaran penggunaan alat tangkap ilegal, tapi juga praktik perbudakan dan peredaran narkotika terjadi di laut. Salah satu solusinya peningkatan pengawasan di laut.
Mochamad Januar RIzki
Foto ilustrasi: RES

Risiko pelanggaran hukum seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, hingga kejahatan berat seperti perbudakan dan penyelundupan narkotika antar negara masih rentan terjadi di wilayah laut Indonesia. Luasnya perairan nasional menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upaya pengamanan wilayah laut dari tindakan pelanggaran hukum.

 

Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu peningkatan pengawasan secara ketat pemerintah dengan cara meningkatkan keamanan sekaligus menyusun aturan yang tepat agar bisa mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sebab, lemahnya pengawasan wilayah laut berdampak hilangnya potensi kekayaan laut nasional yang memiliki sumber daya alam melimpah.

 

Persoalan ini disampaikan ahli hukum lingkungan dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Melda Kamil Ariadno saat menjadi pembicara dalam diskusi ilmiah bertemakan “Gerakan Global Pemangku Kepentingan dalam Penyelamatan dan Penyehatan Laut” di FH UI, Depok, Selasa (23/10/2018).

 

“Masalah kemaritiman sudah krusial terutama Indonesia. Semua orang berpikir bagaimana kegunaan dari laut, tapi tidak memikirkan bagaimana laut itu bisa aman dilayari dan terjaga kelestariannya,” kata Melda kepada Hukumonline di sela-sela acara tersebut.

 

Dia menjelaskan permasalahan keamanan dan kelestarian laut sebenarnya sudah menjadi perhatian global. Peningkatan keamanan dan kelestarian laut merupakan salah satu isi dalam kesepakatan Sustainable Development Goals (SDGs) 2017-2030 milik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang terbit pada 2017.

 

Sayangnya, kesepakatan global tersebut tidak cukup tanpa adanya keterlibatan pemerintah yang selama ini masih belum maksimal menjaga keamanan dan kelestarian laut. Khususnya, dia menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga penjagaan laut tidak optimal.  

 

“Semua ini (SDGs) useless karena ini hanya peraturan, apalagi hukum internasional. Percuma kalau negara komitmen, tetapi rakyat dan pemda tidak komitmen, maka enggak ada artinya,” kata Melda.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua