Kamis, 25 October 2018

MK Kembali Tolak Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden

MK merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan aturan ambang presiden merupakan open legal policy pembentuk UU.
Aida Mardatillah
Ilustrasi: BAS

Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak uji materi aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mahkamah tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam beberapa putusan sebelumnya. Seperti, putusan MK No 51-51-59/PUU-VI/2008, No 56/PUU-VI/2008, No 26/PUU-VII/2009, No 4/PUU-XI/2013, No 14/PUU-XI/2013, No 46/PUU-XI/2013, hingga putusan terakhir yakni putusan MK No. No.53/PUU-XV/2017. 

 

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan putusan bernomor 49/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan M. Busyro Muqoddas Dkk dan putusan bernomor 54/PUU-XVI/2018 yang dimohonkan Effendy Gazali, di ruang sidang MK, Kamis (25/10/2018). Baca Juga: Gugatan Ambang Batas Demi Mencari Capres Alternatif

 

Para pemohonnya ialah M. Busyro Muqoddas (Mantan Ketua KPK), M Chatib Basri (Mantan Menteri Keuangan), Faisal Basri (Dosen FE UI), Hadar Nafis Gumay (Mantan Komisioner KPU), Bambang Widjojanto (Mantan Pimpinan KPK), Rocky Gerung (Dosen), Robertus Robert (Dosen), Feri Amsari (Dosen Universitas Andalas), Angga D Sasongko (Karyawan Swasta), Hasan Yahya (Karyawan Swasta), Dahnil A Simanjuntak (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), dan Titi Anggraini (Direktur Perludem). Dan termasuk Effendi Gazali.

 

Intinya, mereka minta MK menghapus Pasal 222 UU Pemilu ini yang mensyaratkan ambang batas pasangan capres-cawapres sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari total suara sah hasil Pemilu 2014 bagi parpol atau gabungan parpol yang mengusungnya. Atau ditafsirkan bersyarat sepanjang dimaknai nol persen. Sebab, aturan itu dirasa cukup berat dan menutup kesempatan/hak parpol baru untuk mengusung capres-cawapres alternatif lain.

 

Dalam pertimbangannya, Mahkamah merasa tidak punya alasan untuk mengubah pendiriannya atas putusan-putusan sebelumnya, diantaranya putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008, putusan MK No. 53/PUU-XV/2017. Mahkamah berpendapat Pasal 222 UU Pemilu merupakan constitutional engineering, bukan constitutional breaching (pelanggaran konstitusi) sebagaimana keterangan para pemohon.

 

Bagi Mahkamah, putusan MK mengenai konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu yang termuat dalam putusan-putusan sebelumnya sudah didasarkan pertimbangan komprehensif yang bertolak pada hakikat sistem pemerintahan presidensial sesuai desain UUD 1945. Bukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan kasuistis yang bertolak dari peristiwa-peristiwa konkrit.

 

Lagipula, dalam rentang waktu hanya beberapa bulan ini, menurut Mahkamah tidak terjadi perubahan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 yang dibuktikan dengan perubahan UU sebagai pengaturan lebih lanjut dalam sistem ketatanegaraan. Karena itu, Pasal 222 UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana dalam Putusan MK sebelumnya.

 

Mahkamah berpendapat ketentuan persentase tertentu perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden bukanlah suatu bentuk pembohongan dan manipulasi suara rakyat pemilih.

 

“Dengan sendirinya dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila menjadi kehilangan landasan rasionalitasnya. Karenanya, dalil para Pemohon perihal pertentangan Pasal 222 UU Pemilu didasarkan pada argumentasi Pasal 222 UU Pemilu merupakan pembohongan dan manipulasi suara pemilih, tidak beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang membacakan pertimbangan putusan.

 

Menyayangkan

Putusan ini tentu membuat para pemohon merasa kecewa diantara Busyro Muqoddas dkk yang diwakili Denny Indrayana termasuk Pakar Komunikasi Politik Effendy Gazali. Kuasa Hukum M. Busyro Muqodas dkk, Denny Indrayana satu sisi menghormati putusan MK ini. Namun, sisi lain menyayangkan sikap MK yang tidak mengambil kesempatan untuk memutus perkara ini sebelum pendaftaran pasangan capres dan cawapres kemarin.

 

“Kita menyayangkan kenapa isu sangat penting dan ditunggu-tunggu banyak kalangan ini tidak segera diputuskan sebelum masa pendaftaran pasangan capres-cawapres?” kata Denny mempertanyakan.     

 

“MK juga tidak lebih aktif menangkap aspirasi publik untuk memberi solusi bagi persoalan urgent sisten ketatanegaraan dalam hal pilpres ini? Malah MK tetap mengacu pada putusan sebelumnya yang menyatakan Pasal 222 UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945.”

 

Sementara, Effendy Gazali sudah memperkirakan permohonan ini bakal ditolak. Menurutnya, putusan penolakan terhadap pengujian ambang batas presiden ini bisa membuat para hakim MK sepanjang hidupnya akan dikejar-kejar kebohongan politik karena tidak mampu menjawab sejumlah pertanyaan para pemohon dalam hal konstitusionalitas aturan ini.  

 

“Adakah negara demokratis yang melaknakan pemilu serentak, tetapi memakai presidential threshold yang diambil dari hasil pemilu legislatif (2014) 5 tahun lalu? Hakim MK pun tidak bisa menjawab hal ini. Analogi yang digunakan itu keliru total walaupun putusannya final dan mengikat. Ini lebih berbahaya dari sekedar kebohongan operasi plastik,” sindir Effendy.

 

Dia mengakui dirinyalah yang mengajukan uji materi hingga diputuskan MK menjadi pemilu serentak. Namun, dirinya kecewa karena munculnya aturan presidential threshold yang dibuat pembentuk UU pemilu yang kemudian dipertahankan oleh hakim MK. “Nantinya, Pemilu 2019 ialah pemilu yang paling kacau,” sebutnya.

 

Padahal, dia berharap Pemilu 2019 dikembalikan seperti dahulu yakni pemilu legislatif terlebih dahulu, baru dilaksanakan pemilihan presiden. “Memang praktek pemilu yang dulu bukan pemilu yang baik, tapi pemilu serentak memakai aturan presidential threshold tidak lebih baik dan paling menyesatkan. Sekali lagi, Hakim MK turut merusak sistem pemilu Indonesia dengan pembohongan publik dan sontoloyo. Saya pun siap disomasi,” katanya.

 

Seperti diketahui, dalam putusan MK No.53/PUU-XV/2017, MK menolak pengujian Pasal 222 UU Pemilu ini. MK juga mengacu pada putusan MK sebelumnya bernomor 51-52-53/PUU-VI/2008 tentang uji materi Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden yang dianggap tetap relevan. MK menilai ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy). Baca Juga: Menanti Ketegasan Konstitusionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden

 

Mahkamah beralasan ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden sama sekali tidak berkaitan dengan keberadaan norma UU yang mengatur dipisahkannya penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilpres. Justru, disatukannya keduanya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang ideal. Adanya ambang batas pencalonan presiden ini dinilai sudah mencerminkan legitimasi sosio-politik, representasi masyarakat yang berbhineka. Karenanya, Pasal 222 UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak bersifat diskriminasi.

 

Namun, putusan pengujian Pasal 222 UU Pemilu ini diwarnai dissenting opinion dari dua hakim MK, Saldi Isra dan Suhartoyo. Keduanya menilai ambang batas pencalonan presiden menimbulkan ketidakadilan bagi parpol baru yang tidak bisa mengajukan calon presiden/wakil presiden serta menimbulkan kerancuan dalam sistem presidensial dan parlementer.

 

Baginya, ketentuan ambang batas presiden seberar 20 persen itu bertentangan dengan Pasal 22E, Pasal 27, dan 28 UUD 1945 yang semestinya menjamin hak yang sama kepada setiap parpol peserta pemilu untuk mengajukan capres dan cawapres. Menurutnya, penggunaan hasil Pemilu Legislatif sebelumnya untuk menentukan ambang batas pencalonan Presiden dan Wapres akan merusak logika sistem presidensial.

 

Sebab, dalam sistem presidensial mandat rakyat diberikan secara terpisah, masing-masing kepada legislatif dan eksekutif. Sementara jika menggunakan hasil pemilu legislatif untuk menentukan ambang batas di pemilu eksekutif bentuk pemerintahan yang memiliki (corak) sistem parlementer. Artinya, mempertahankan ambang batas dalam proses pengisian jabatan eksekutif jelas memaksakan logika dari sistem parlementer ke presidensial.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua