Kamis, 15 November 2018

Membangun Kepercayaan

"Kepercayaan tidak cukup hanya dibicarakan atau menjadi wacana saja, tetapi harus bisa dibuktikan secara  meyakinkan ... hukum dan sistem peradilan kita harus bisa membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dan layak dijadikan sahabat untuk membangun perdamaian dan peradaban dunia yang adil, sejahtera dan memuliakan umat manusia".
RED
Ilustrasi: HGW

Pada awal kemerdekaan, adalah suatu beban dan tanggung jawab para pendiri bangsa untuk bagaimana kita mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai suatu negara republik baru yang memproklamirkan kemerdekaannya dari kolonialis Belanda. Hukum Internasional mengadopsi berbagai prasyarat yang harus dipenuhi sebelum suatu negara dapat diakui, termasuk keberadaan wilayah teritorial, pemerintahan, penduduk, angkatan bersenjata, dan sederet prasyarat lainnya.

 

Persyaratan itu bukan pokok yang ingin saya tekankan di sini. Yang utama adalah bagaimana kita bisa membangun secara efektif kepercayaan dari dunia internasional bahwa semua prasyarat itu semua memang betul bisa dibuktikan keberadaannya. Sejarah mencatat yang mereka lakukan kemudian di antaranya adalah meyakinkan dunia dengan cara-cara diplomatis di meja perundingan, dengan mengirim para diplomat kita yang minim pengalaman, tetapi punya tekad dan kepercayaan diri yang tinggi untuk berbicara di berbagai konperensi internasional dan pertemuan bilateral dengan negara-negara yang kelak menjadi sahabat Republik baru ini, bahkan juga dengan Belanda sendiri.

 

Karena waktu itu balatentara Kerajaan  Belanda masih menduduki sebagian besar wilayah RI, para pemimpin kita mengambil strategi dengan menunjukkan keberadaan Angkatan Perang kita. Pertempuran darat terjadi di mana-mana dengan melibatkan tentara pelajar, pemuda, laskar underbouw organisasi politik dan kemasyarakatan.

 

Penerbang-penerbang muda kita yang berasal dari kadet-kadet Sekolah Penerbang Bugis (Malang), Maguwo di Jogyakarta, di bawah bimbingan pilot-pilot senior didikan Belanda maupun Kalijati, terbang menjelajah ke berbagai wilayah udara RI, dan melakukan pemboman di beberapa target militer Belanda yang strategis. Pemboman kota Semarang dan Salatiga tidak hanya mengejutkan Belanda, tetapi juga dunia. Entah apa lagi strategi yang ditempuh para pemimpin kita waktu itu, sehingga akhirnya Belanda takluk untuk duduk bersama dalam beberapa konperensi menjelang pengakuan internasional kepada RI sebagai negara. Kepercayaan atau trust ini begitu sulit dibangun, dan harus dibayar dengan darah dan nyawa ribuan para pejuang dalam sejumlah perang kemerdekaan sebelum Belana betul-betul mengakui kita dengan penyerahan kedaulatan versi Belanda pada tahun 1949.

 

Kepercayaan bukan sesuatu yang berhenti pada tingkat pembicaraan atau wacana, tetapi harus dibuktikan secara meyakinkan. Pada waktu dunia masih ragu apakah Korea Utara di bawah Kim Jong-Un bisa melunak, Jong-Un tiba-tiba mengumumkan bahwa dia siap bertemu dan bicara dengan Donald Trump. Trump menyambut baik gerak inisiatif Jong-Un. Yang menjadi persoalan, di mana tempat yang netral untuk mereka bertemu dan berbicara untuk kepentingan perdamaian dunia, atau paling tidak kawasan Asia Timur. Tidak mungkin tempat yang diterima adalah Pyongyang atau Washington DC. Juga tidak di negara-negara yang menjadi sekutu keduanya.

 

Tiba-tiba muncul tawaran Singapura yang mungkin saja dianggap netral oleh keduanya karena Singapura berteman dengan siapa saja, terutama dengan siapa mereka berdagang, berinvestasi, atau bertransaksi yang saling menguntungkan. Singapura berusaha keras membangun kepercayaan dunia, karena keterbatasan sumber daya alam, wilayah dan jumlah penduduknya. Dunia percaya, dan pembicaraan kedua pemimpin dua bangsa itu akhirnya terjadi di Singapura.  

 

Hasilnya? Banyak pengamat mengatakan bahwa belum cukup ada yang konkrit dari hasil pembicaraan bllateral itu. Setelahnya beberapa bulan kemudian, tidak cukup berarti perubahan yang terjadi di Korea Utara. Yang pasti sukses dan berhasil menarik perhatian dunia internasional adalah naik tajamnya kepercayaan terhadap Singapura yang mampu menjamin bahwa masalah dunia yang segawat, sesensitif dan sebesar itu dapat diselesaikan dengan baik di Singapura yang netral, aman, dan nyaman.

 

Bukti bahwa membangun kepercayaan adalah penting, juga dibuktikan oleh pemerintah Jokowi baru-baru ini dengan berhasil sukses menyelenggarakan Asian Games XVIII di Jakarta dan Palembang baru-baru ini. Perhatian dunia mendadak beralih ke Indonesia dan banyak pujian diberikan kepada kemampuan Indonesia untuk dengan cantik, aman dan tertib menyelenggarakan peristiwa besar tingkat Asia itu. Ini disusul dengan kesuksesan Indonesia dalam menyelenggarakan Asian Para Games III, juga di Jakarta dan Palembang.

 

Tidak cukup dengan itu, kita juga berhasil menyelanggarakan pertemuan tahunan World Bank dan IMF di Bali pada bulan Oktober 2018 yang lalu. Belum cukup, kita juga berhasil menyelenggarakan suatu acara tingkat dunia lagi, yaitu Our Ocean Conference juga di Bali pada akhir Oktober yang lalu. Ini semua tentu memberi kredit kepada Presiden Jokowi sebagai pemimpin Indonesia yang mampu menjadikan bangsanya mendapatkan kepercayaan dunia internasional. Ukuran kesuksesan tersebut antara lain adalah dampak positif seketika dari acara-acara itu.

 

Tetapi yang lebih penting adalah dampak positif jangka panjang, yang tentunya harus diuji, karena kepercayaan itu harus dipelihara dengan pembuktian yang meyakinkan, antara lain apakah dengan demikian tingkat investasi di Indonesia dan perdagangan yang pro ekspor akan meningkat secara signifikan? Apakah dengan demikian arus dana dari luar untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat akan meningkat juga? Apakah karena situasi sekuriti kita yang terkendali bisa juga menjadikan Indonesia semakin penting kedudukannya dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Kita hanya bisa berharap dan menunggu, sambil terus berusaha dan meyakinkan bahwa semua itu bisa kita lakukan bersama.

 

Satu hal yang tentunya masih mengganggu kita dan sebagian besar pemodal asing, adalah mengenai kondisi sistem hukum dan peradilan kita. Selama ini, salah satu hambatan bagi investasi di Indonesia dan perdagangan dengan Indonesia adalah keluhan tentang sistem hukum dan peradilan kita yang dianggap kurang menjamin kepastian, kebijakan tidak konsisten, saling tumpang tindih, dan masih mengandung praktik-praktik yang tidak etis, curang dan koruptif. Kalau kita lihat tersangka dan terpidana kasus-kasus korupsi, terbukti bahwa praktik-praktik tadi dilakukan oleh birokrat, anggota parlemen, penegak hukum, pebisnis dan politisi.

 

Praktik-praktik tersebut bukan hanya tidak bermoral, tetapi juga menyebabkan eknonomi biaya tinggi dan pengerdilan uang negara yang seharusnya bisa berguna untuk tujuan-tujuan lain. Setiap keputusan bisnis atau proyek jadi lebih membutuhkan risiko mitigasi yang rumit serta menggunakan banyak asumsi. Biaya asuransi jadi naik, kualitas hedging menjadi harus ditingkatkan sehingga mahal. Bank atau pemberi pinjaman semakin memperketat persyaratan pemberian kredit dan mengalihkan risiko dan kerugian kepada debitur dengan bunga dan biaya yang lebih tinggi.

 

Ini sejak lama telah memberikan pekerjaan rumah dari setiap pemerintahan yang silih berganti. Lembaga yang terkait sendiri merasa bahwa mereka sudah tersentuh reformasi, dan siap bahkan menuntut untuk menerima imbalan remunerasi lebih tinggi. Padahal, birokrasi, sistem hukum dan tingkat integritas peradilan kita belum memberi kepercayaan kepada para investor, perbankan dan pelaku usaha lain. Memberi rasa percaya kepada mereka perlu ditunjukkan dengan bukti nyata, yang semuanya dalam kendali pemerintah yang sedang berkuasa.

 

Kita masih bisa melakukannya antara lain  dengan: (i) memberi semua tempat strategis di birokrasi, badan legislasi dan peradilan  hanya kepada orang-orang yang bisa kerja dengan integritas yang tinggi, (ii) hilangkan praktik KKN dengan parlemen dan pihak yang terkait dengan pembuatan legislasi baru, (iii) serahkan sebagian besar pekerjaan kepada teknologi baru dengan proses otomatisasi pada, sebisa mungkin, semua kegiatan birokrasi dan peradilan untuk mencegah kecurangan, korupsi dan keteledoran; (iv) melaksanakan lebih baik lagi program reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan birokrasi, (v) hilangkan kriminalisasi yang bertujuan membunuh karakter dan karir seseorang, tanpa ada merit dalam kasusnya; (vi) tegakkan prinsip perlindungan HAM, konsumen dan lingkungan, karena banyak ganjalan proses pembangunan datang dari arah ini; dan (vii) tegakkan jurisprudensi yang terpilih sebagai landmark decisions yang harus jadi pedoman hakim setara maupun bawahan, sehingga konsistensi penerapan hukum terjaga dan memberi kepastian.

 

Rasanya saya sudah berulang kali menulis hal yang sama di forum ini, yang tentunya membuat kita semua bosan sendiri dan bisa membunuh semangat perubahan. Tetapi di tengah kampanye pemilju 2019, mungkin ada baiknya untuk mengingatkan kembali para kontestan pemilu 2019 bahwa kita punya persoalan besar di sini, dan hal itu ada hubungannya dengan masalah kepercayaan yang harus kita bangun kalau kita ingin berkompetisi dengan gagah berani dengan negara-negara yang lebih maju. Kalau kontestan tidak sanggup melakukan hal tersebut kalau kelak berkuasa, sebaiknya minggir saja, karena penguasa yang lalai pada masalah-masalah hukum yang mendasar adalah penguasa yang tidak peduli pada kepentingan dan kebutuhan rakyatnya.

 

Hukum dan sistem peradilan kita harus bisa memberi kepercayaan kepada siapa saja dengan membuktikan bahwa hukum di Indonesia menjadi faktor penting dalam menjadikan Indonesia sebagai negara demokratis dan layak dijadikan sahabat untuk membangun perdamaian dan peradaban dunia yang adil, sejahtera dan memuliakan umat manusia.

 

Ats, 6 November 2018

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.