Senin, 19 November 2018

Ragam Janji dalam Proposal Perdamaian PKPU Merpati

Ada ribuan kreditur menanti utangnya dilunasi. Restrukturisasi utang jadi solusi.
Mochamad Januar Rizki
Foto: youtube.com

Bagaikan lolos dari lubang jarum. Begitu gambaran tepat bagi salah satu maskapai penerbangan milik negara PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) usai majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Sigit Sutriyono mengabulkan proposal perdamaian yang diajukan maskapai kepada sejumlah kreditur pada pekan lalu.

 

Putusan perdamaian atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini diajukan PT Parewa Catering dengan Nomor 04/Pdt.sus/2018/PN Niaga Surabaya. Pengabulan proposal perdamaian itu juga didasarkan dipenuhinya persetujuan atau kuorum kreditur sesuai dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

 

Setelah empat tahun tersesak akibat beban utang, putusan ini memberi napas panjang bagi maskapai yang beridiri sejak 1962 tersebut sekaligus mengeluarkan perusahaan dari ancaman pailit. Tercatat, beban utang Merpati saat ini sekitar Rp 10,7 triliun sedangkan aset perusahaan tercatat sekitar Rp 1 triliun. Kondisi keuangan perusahaan terus memburuk karena berhenti beroperasi sehingga tidak mencatatkan pendapatan sejak empat tahun silam.

 

Berdasarkan jenis krediturnya, Merpati memiliki utang kepada kreditur konkuren (kreditur tidak berjamin) sebesar Rp 5,2 triliun. Kemudian, utang kepada kreditur separatis (pemegang jaminan) sebesar Rp 3,3 triliun dan kreditur preferen seperti para pekerja mencapai Rp 1,7 triliun.

 

Tidak ingin berakhir pailit, Merpati menggunakan kesempatannya mengajukan proposal perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam proposal perdamaian tersebut, Merpati menawarkan sejumlah perjanjian kepada para kreditur (pemberi pinjaman) untuk memenuhi kewajibannya membayar utang yang selama ini tertunggak.

 

UU Kepailitan dan PKPU

Pasal 265:

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.

 

Kuasa hukum Merpati, Rizky Dwinanto menjelaskan proses penyelesaian melalui proposal perdamaian ini tidak berjalan mulus. Tidak hanya beban utang jumbo, perseroan juga harus berusan dengan jumlah kreditur yang terbilang banyak termasuk Kementerian Keuangan dan PT Pertamina Persero.

 

“Jumlahnya lumayan ada ribuan (kreditur),” kata Rizky kepada hukumonline, Jumat (16/11).

 

Terhadap para kreditur tersebut, Merpati menawarkan sejumlah mekanisme perjanjian penyelesaian utang atau restrukturisasi yang diajukan dalam proposal perdamaian. Dalam mekanisme tersebut, terdapat utang yang dibayarkan penuh dan sebagian. Kemudian, Merpati juga menawarkan opsi perubahan atau konversi utang menjadi penyertaan modal (debt equty swap). Tidak hanya itu, Merpati meminta kepada para kreditur untuk menghapus bunga serta denda dari pokok utang perseroan.

 

“Jadi intinya proposal perdamaian dalam PKPU lebih ke arah metode penyelesaian utang ke kreditur. Ada utang yang di-debt equity swap, ada yang dicicil (grace period) sampai berapa lama lalu ada juga yang minta dihapus bunga sama dendanya. Bisa sampai sekitar 30 persen pengurangannya,” kata Rizky.

 

(Baca Juga: PKPU Sementara untuk Merpati Nusantara Airlines)

 

Dalam meyakinkan para kreditur untuk penyelesaian utang juga bukan hal mudah bagi Merpati. Pasalnya, kondisi perusahaan sudah mencapai titik terendah sehingga dikabulkannya permohonan PKPU merupakan angin segar bagi Merpati untuk bisa beroperasi kembali.

 

“Kami sudah berada dalam kondisi paling bawah, mayoritas kreditur sudah tidak dibayar (utang) sejak 2014. Yang kami tawarkan adalah harapan atau kesempatan agar utang-utang tersebut bisa dibayar dengan berbagai cara seperti mengundang investor dan restrukturisasi utang,” jelasnya.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun hukumonline, keberhasilan PKPU Merpati ini juga tidak lepas dari hadirnya investor baru. Invsetor tersebut berencana menyuntikkan modal baru ke Merpati hingga Rp 6,4 triliun atau 88 persen porsi saham. Namun, pemerintah akan memberi penilaian terhadap investor tersebut.

 

“Nantinya, investor atau mitra itu akan meng-inject saham 88 persen sehingga modelnya semacam privatisasi,” jelas Rizky.

 

Terlepas dari berbagai persoalan dalam PKPU, Rizky berharap Merpati dapat kembali beroperasi agar memberi kontribusi terhadap industri transportasi udara. Sebab, kembali beroperasinya maskapai ini dinilai akan menjadi alternatif transportasi penerbangan dan menyerap lapangan kerja bagi masyarakat.

 

Perlu Izin Terbang

Pengabulan PKPU ini tidak serta-merta membuat Merpati dapat beroperasi kembali sebagai maskapai penerbangan. Perlu berbagai perizinan yang harus dipenuhi dari pemerintah terutama Kementerian Perhubungan.

 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Polana Banguningsih Pramesti menjelaskan saat ini Surat Izin Usaha Angkutan Niaga Berjadwal serta Sertifikat Operator Pesawat Udara milik PT Merpati Nusantara Airlines tidak berlaku karena lebih dari 12 bulan berturut-turut tidak beroperasi.

 

"Untuk mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat Operator Pesawat Udara, Merpati harus mengajukan kembali dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta aturan-aturan turunannya," kata Polana seperti dikutip dari Antara.

 

(Baca Juga: Pro Kontra Tunda Bayar Merpati Airlines)

 

Izin Usaha Angkutan Udara adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama Menteri Perhubungan, setelah sebuah perusahaan melakukan pendaftaran untuk memulai usaha angkutan udara niaga berjadwal.

 

Persyaratan ini mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2009 ten2ang Penerbangan, Peraturan Pemerintah (PP) No.44 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Perubahannya dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 90 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Udara.

 

Pemohon Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang akan melakukan kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran untuk penerbangan dengan jadwal yang teratur.

 

Persyaratan permohonan Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai OSS dan Izin Usaha yang belum berlaku efektif, memenuhi persyaratan administrasi (sebagai bagian dari persyaratan komitmen), memenuhi persyaratan teknis berupa Rencana Usaha (business plan) untuk kurun waktu minimal lima tahun dan kemudian mwlakukan pembayaran PNBP.

 

Setelah dilakukan permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan, Izin Usaha akan diproses dan waktunya adalah 30 Hari Kerja setelah berkas diterima lengkap dan benar," kata Polana.

 

Setelah memiliki izin usaha, untuk dapat mengoperasikan pesawat udara, harus memiliki sertifikat operator pesawat udara (Air Operator Certificate), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga yang dapat diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara. Tahapannya yaitu pra-aplikasi (pre-application), aplikasi resmi (formal application), kesesuaian dokumen (document compliance), demo and inspeksi dan sertifikasi.

 

Polana mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik jika Merpati ingin kembali bergabung dalam industri penerbangan nasional bila telah mendapatkan Izin Usaha dan Sertifikat yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

 

"Untuk Merpati, saya rasa komunitas penerbangan nasional akan menyambut baik guna mendukung dan menyemarakkan industri penerbangan nasional dan berkontribusi dalam mewujudkan konektifitas serta mendorong tumbuhnya perekonomian di suatu wilayah," katanya. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.