Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akhirnya memastikan maskapai penerbangan nasional Merpati Nusantara Airlines harus menempuh jalur penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Keputusan ini diambil lantaran Merpati telah terlilit utang sekitar Rp2 triliun kepada 1000 kreditor, baik perusahaan maupun perseorangan. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung dan ada yang tidak.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf adalah salah satunya. Penyelesaian utang Merpati melewati jalur tunda bayar bisa menimbulkan risiko persaingan usaha tidak sehat, khususnya pada rute-rute penerbangan antardaerah. Bahkan, khusus untuk rute Makassar-Mamuju, hanya ada dua maskapai yang melewati jalur ini, yaitu Wings Air dan Merpati.
“Kalau di Sulawesi Selatan itu kan rutenya Makassar ke Mamuju. Akibatnya, dengan penutupan Merpati, Wings Air menjadi pemain tunggal. Ini bisa menimbulkan masalah, masalah di persaingan, masalah di harga karena tidak ada pesaing,” tutur Syarkawi ketika dihubungi hukumonline, Kamis (14/8).
Kendati demikian, risiko ini tidak perlu terlalu ditakutkan Syarkawi apabila ada pemain baru yang menggantikan Merpati. Asal saja, masuknya pemain baru tersebut tidak berkoordinasi dengan pemain lama. “Kalau ada pemain baru masuk, itu positif sejauh tidak ada persekongkolan. Kalau pemainnya cuma ada dua dan mereka berkoordinasi, sama aja, akan terjadi monopoli. Tapi kalau mereka bersaing, ini positif dalam perekonomian,” lanjutnya.
Dengan PKPU sebagai salah satu cara penyelesaian utang Merpati, Syarkawi berharap agar pemerintah berupaya maksimal untuk menyelamatkan Merpati. Pasalnya, Merpati tidak bisa disamakan dengan penerbangan pemerintah lainnya, seperti Garuda Indonesia. Rute Merpati berbeda dengan rute Garuda dimana Garuda melayani rute-rute komersial dengan jumlah penumpang yang banyak. Jadi, adalah wajar jika pemerintah mengharapkan untung dari pesawat Garuda.
Sebaliknya, pemerintah tidak bisa berharap laba yang besar dari Merpati. Pemerintah harusnya memberikan insentif kepada Merpati sebab maskapai penerbangan plat merah ini melayani rute-rute penerbangan ke daerah terisolasi. “Rutenya secara ekonomi kurang menguntungkan. Jadi, jika Merpati sampai keluar, bisa terjadi monopoli,” tandasnya.
Pengajar Hukum Kepailitan dan Hukum Persaingan Usaha Universitas Indonesia Teddy A Anggoro melihat upaya Dahlan Iskan dalam menyelesaikan utang-utang Merpati melalui jalur PKPU tidaklah buruk. “Kalau dilihat dari aspek PKPU, itu baik-baik saja,” ujar Teddy ketika dihubungi hukumonline, Kamis (14/8).
Teddy menegaskan bahwa hal terpenting dalam PKPU Merpati ini adalah seberapa besar tindakan tersebut dapat menyelamatkan perusahaan. Jangan sampai, setelah PKPU dilakukan ternyata perusahaan juga tidak selamat. “Jangan cuma di PKPU, utang telah dibereskan tetapi manajemennya tidak dibereskan. Sama aja ngutang-ngutang lagi entarnya,” lanjut Teddy.
Untuk mencegah terjadinya hal ini, Teddy menyarankan agar konsep PKPU itu tidak hanya soal restrukturisasi utang, tetapi para kreditor juga turut berpartisipasi dalam operasional Merpati. “Bisa saja melalui pengawasannya atau dimasukkan sebagai salah satu direksi di Merpati. Itu kan teknis,” tegasnya.
Terkait dengan risiko terjadinya monopoli apabila PKPU Merpati berujung pailit dan dilikuidasi, hal tersebut tidak otomatis salah. Hal yang harus dilihat adalah ada atau tidaknya hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Akan tetapi, kondisi paling aman adalah Merpati tetap eksis di ranah penerbangan Indonesia sehingga Wings Air atau operator lain tidak memiliki kesempatan untuk menaikkan harga. “Tetap sebenarnya adanya Merpati kemanfaatannya dirasakan jauh lebih besar,” tegasnya.
Keputusan ini diambil lantaran Merpati telah terlilit utang sekitar Rp2 triliun kepada 1000 kreditor, baik perusahaan maupun perseorangan. Putusan ini menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung dan ada yang tidak.
Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf adalah salah satunya. Penyelesaian utang Merpati melewati jalur tunda bayar bisa menimbulkan risiko persaingan usaha tidak sehat, khususnya pada rute-rute penerbangan antardaerah. Bahkan, khusus untuk rute Makassar-Mamuju, hanya ada dua maskapai yang melewati jalur ini, yaitu Wings Air dan Merpati.
“Kalau di Sulawesi Selatan itu kan rutenya Makassar ke Mamuju. Akibatnya, dengan penutupan Merpati, Wings Air menjadi pemain tunggal. Ini bisa menimbulkan masalah, masalah di persaingan, masalah di harga karena tidak ada pesaing,” tutur Syarkawi ketika dihubungi hukumonline, Kamis (14/8).
Kendati demikian, risiko ini tidak perlu terlalu ditakutkan Syarkawi apabila ada pemain baru yang menggantikan Merpati. Asal saja, masuknya pemain baru tersebut tidak berkoordinasi dengan pemain lama. “Kalau ada pemain baru masuk, itu positif sejauh tidak ada persekongkolan. Kalau pemainnya cuma ada dua dan mereka berkoordinasi, sama aja, akan terjadi monopoli. Tapi kalau mereka bersaing, ini positif dalam perekonomian,” lanjutnya.
Dengan PKPU sebagai salah satu cara penyelesaian utang Merpati, Syarkawi berharap agar pemerintah berupaya maksimal untuk menyelamatkan Merpati. Pasalnya, Merpati tidak bisa disamakan dengan penerbangan pemerintah lainnya, seperti Garuda Indonesia. Rute Merpati berbeda dengan rute Garuda dimana Garuda melayani rute-rute komersial dengan jumlah penumpang yang banyak. Jadi, adalah wajar jika pemerintah mengharapkan untung dari pesawat Garuda.
Sebaliknya, pemerintah tidak bisa berharap laba yang besar dari Merpati. Pemerintah harusnya memberikan insentif kepada Merpati sebab maskapai penerbangan plat merah ini melayani rute-rute penerbangan ke daerah terisolasi. “Rutenya secara ekonomi kurang menguntungkan. Jadi, jika Merpati sampai keluar, bisa terjadi monopoli,” tandasnya.
Pengajar Hukum Kepailitan dan Hukum Persaingan Usaha Universitas Indonesia Teddy A Anggoro melihat upaya Dahlan Iskan dalam menyelesaikan utang-utang Merpati melalui jalur PKPU tidaklah buruk. “Kalau dilihat dari aspek PKPU, itu baik-baik saja,” ujar Teddy ketika dihubungi hukumonline, Kamis (14/8).
Teddy menegaskan bahwa hal terpenting dalam PKPU Merpati ini adalah seberapa besar tindakan tersebut dapat menyelamatkan perusahaan. Jangan sampai, setelah PKPU dilakukan ternyata perusahaan juga tidak selamat. “Jangan cuma di PKPU, utang telah dibereskan tetapi manajemennya tidak dibereskan. Sama aja ngutang-ngutang lagi entarnya,” lanjut Teddy.
Untuk mencegah terjadinya hal ini, Teddy menyarankan agar konsep PKPU itu tidak hanya soal restrukturisasi utang, tetapi para kreditor juga turut berpartisipasi dalam operasional Merpati. “Bisa saja melalui pengawasannya atau dimasukkan sebagai salah satu direksi di Merpati. Itu kan teknis,” tegasnya.
Terkait dengan risiko terjadinya monopoli apabila PKPU Merpati berujung pailit dan dilikuidasi, hal tersebut tidak otomatis salah. Hal yang harus dilihat adalah ada atau tidaknya hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Akan tetapi, kondisi paling aman adalah Merpati tetap eksis di ranah penerbangan Indonesia sehingga Wings Air atau operator lain tidak memiliki kesempatan untuk menaikkan harga. “Tetap sebenarnya adanya Merpati kemanfaatannya dirasakan jauh lebih besar,” tegasnya.