Jumat, 23 November 2018

MK: Perjanjian Internasional Ini Harus Libatkan DPR

Menurut Mahkamah keterlibatan dan persetujuan DPR atas perjanjian internasional bukan hanya karena syarat teknis administratif, tetapi juga amanat konstitusi.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi aturan kewenangan DPR dalam perjanjian internasional di sejumlah pasal UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian International, khususnya Pasal 10. Dalam putusannya, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang hanya jenis-jenis perjanjian internasional tertentu harus mendapat persetujuan DPR dengan sebuah UU.   

 

“Menyatakan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian international sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam pasal a quo itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR, sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan UU,” ujar Ketua Majelis MK, Anwar Usman saat membacakan putusan No. 13/PUU-XVI/2018, di ruang sidang MK, Kamis, (22/11/2018).

 








Pasal 10 UU Perjanjian Internasional



Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:



a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;



b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;



c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;



d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;



e. pembentukan kaidah hukum baru;



f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.


 

Karenanya, jenis-jenis perjanjian tersebut harus melibatkan DPR untuk disahkan melalui UU. Sementara, untuk pengujian pasal lain, menurut Mahkamah tidak dapat diterima.

 

Sebelumnya, para pemohon dari 9 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 5 orang petani petambak garam yang tergabung dalam Tim Advokasi Keadilan Ekonomi memohon pengujian empat pasal yakni Pasal 2, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 UU Perjanjian Internasional. Keempat pasal itu dinilai bertentangan dengan UUD Tahun 1945 karena selama ini peran dan fungsi pengawasan DPR sangat lemah ketika pemerintah melaksanakan perjanjian internasional.

 

Bagi Para Pemohon, keempat pasal dalam UU Perjanjian Internasional telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat/rakyat karena hilangnya kontrol dan keterlibatan rakyat (DPR) dalam proses perundingan perjanjian internasional. (Baca Juga: Fungsi Kontrol DPR Lemah, UU Perjanjian Internasional Dipersoalkan)

 

Mereka meminta MK agar Pasal 2 dan 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional dihapus karena bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD Tahun 1945. Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional sepanjang frasa ”dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden” bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua