Selasa, 04 December 2018

Ini Sosok Advokat Muda Tersangka Pemberi Suap Hakim PN Selatan

Arif Fitrawan tercatat pernah menjadi mitra PKPA FF Law Education Center di Makassar.
Aji Prasetyo
Advokat Arif Fitrawan usai ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai pemberi suap terhadap hakim terkait penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan. Foto: RES

Nama Arif Fitrawan tiba-tiba menjadi perbincangan setelah dirinya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arif (27), bersama dengan dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan seorang panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur diketahui terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena diduga memberi suap berkaitan dengan penanganan perkara perdata di PN Selatan.

 

Lantas siapa sebenarnya Arif Fitrawan? Dilansir laman ariffitrawanaail.wordpress.com, pria kelahiran Ujung Pandang, 27 April 1991. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan melanjutkan studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam, pengkhususan bidang hukum ekonomi.

 

Pada tahun 2016 bersama dengan Akmal, Ikhsan dan Ifah (Istri) mendirikan Kantor Advokat & Penasihat Hukum AAIL & Co. Kantor hukum ini memfokuskan keahlian pada bidang hukum perusahaan, hukum investasi, hukum pertambangan, hukum persaingan usaha, hukum kepailitan, hukum hak kekayaan intelektual, hukum keluarga, dan praktik litigasi di pengadilan.

 

Dalam laman yang sama tertulis Arif merupakan advokat yang bernaung di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sejak tahun 2017. Terkait hal ini, Ketua Bidang Pembelaan Profesi DPN Peradi (Slipi) Tasman Gultom membenarkan jika Arif merupakan salah satu anggotanya. “Saya udah periksa nama itu, Arif Fitrawan memang terdaftar di Peradi kami,” kata Tasman saat dikonfirmasi Hukumonline melalu sambungan telepon, Senin (3/12/2018). Baca Juga: Hakim, Panitera, Advokat Hingga Pengusaha Jadi Tersangka Suap

 

Namun, Tasman mengaku belum mengetahui apakah organisasinya akan memberi bantuan hukum atau tidak kepada Arif. Sebab, hingga saat ini ia belum menerima permintaan bantuan hukum baik dari Arif ataupun keluarganya serta Peradi (DPC Peradi) sebagai organisasi.

 

“Belum ada permintaan pembelaan, kalau mereka minta pembelaan wajib membuat kornologi peristiwa, itu tadi dia atas permintaan sendiri atau organisasi,” lanjutnya.

 

Mitra kegiatan PKPA

Masih dalam laman yang sama dalam portofolionya ada sebuah video yang menampilkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Dalam video tersebut, Hikmahanto terlihat memberi materi dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Makassar pada 2016 yang diadakan FF Law Education Center.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua