Kamis, 29 November 2018

Hakim, Panitera, Advokat Hingga Pengusaha Jadi Tersangka Suap

Pemberian suap sebesar Sing$47 ribu dan Rp150 juta (total Rp650 juta) berkaitan dengan perkara perdata di PN Selatan.
Aji Prasetyo
Penyidik KPK didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menunjukkan barang bukti berupa pecahan uang Dolar Singapura terkait suap penanganan perkara perdata di PN Jakarta Selatan. Foto: RES

Setelah melakukan pemeriksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus suap dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (27/11) malam. Mereka terdiri dari dua orang hakim, seorang panitera pengganti, unsur advokat dan juga swasta terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).  

 

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeberkan kronologis penangkapan ini. Pada Selasa, 27 November 2018 pukul 19.00 WIB, tim KPK mengamankan Arif Fitrawan (AF) seorang advokat dan rekannya di sebuah restoran cepat saji di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Secara paralel, tim lain mengamankan Muhammad Ramadhan (MR), panitera pengganti PN Jakarta Timur di kediamannya.

 

"Bersama MR, diamankan juga seorang petugas keamanan. Di rumah MR, tim KPK mengamankan uang yang diduga terkait dengan suap dalam perkara ini, sebesar Sing$47 ribu," kata Alex dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (28/11/2018) malam. Baca Juga: Tanggapan MA-KY Terkait OTT Hakim PN Jaksel

 

Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, dua tim KPK bergerak masing-masing mengamankan kedua hakim Iswahyu Widodo dan Irwan di tempat kos masing-masing di Jalan Ampera Raya. Iswahyu dan Irwan merupakan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diduga pemberian uang terkait penanganan perkara Nomor 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan penggugat Sdr. Isrulah Achmad dan tergugat Sdr. Williem J.V. Dongen dan turut tergugat PT APMR (PT Asia Pacific Mining Resources) dan Thomas Azali.

 

“Tuntutan gugatan ini agar majelis Hakim membatalkan perjanjian akuisisi PT CLM (PT Citra Lampia Mandiri) oleh PT APMR (PT Asia Pacific Mining Resources) di PN Jakarta Selatan,” terang Alex.

 

Konstruksi perkara

Perkara perdata tersebut didaftarkan di PN Jakarta Selatan pada 26 Maret 2018 dengan nomor perkara 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan para pihak, yaitu penggugat Sdr. Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen, turut terguat PT APMR dan Thomas Azali, yaitu gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR di PN Jakarta Selatan.

 

Selama proses persidangan kasus perdata itu, KPK mengindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan Panitera Pengganti PN Jaktim M. Ramadhan sebagai pihak yang diduga sebagai perantara ke majelis hakim yang menangani perkara perdata di PN Jakarta Selatan. Ramadhan sendiri sebelumnya merupakan panitera pengganti di PN Selatan sebelum dimutasi ke PN Jaktim.

 

KPK menduga ada aliran dana dengan total nilai sebesar Rp650 juta yang ditujukan kepada dua hakim tersebut. Sebesar Rp150 juta sudah diberikan pada tahap putusan sela dan Rp500 juta yang dikonversi menjadi Sin$47 ribu rencananya diberikan untuk putusan akhir yang akan diketok pada Rabu 29 November 2018.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan gugatan perdata ini sebelumnya pernah diajukan di Makassar. "Saat itu putusannya NO, untuk uang Rp150 juta tahap pertama agar putusan sela dapat dilanjutkan atau tidak NO, sehingga putusan gugatan diterima (dikabulkan) bisa terjadi," ujar Febri.

 

Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Karenanya, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 4 orang tersangka.

 

Diduga sebagai penerima yaitu Iswahyu Widodo, Irwan selaku hakim PN Jakarta Selatan. Iswahyu merupakan ketua majelis yang menangani perkara tersebut dan Irwan adalah salah satu anggotanya. Demikian pula Panitera Penggati PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan.

 

Ketiganya dijerat dengan Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Selanjutnya sebagai pemberi Arif Fitrawan seorang advokat, dan Martin P. Silitonga yang diduga merupakan pihak penggugat. Martin saat ini sedang dalam penahanan Kejari Jaksel atas dugaan tindak pidana umum. Keduanya dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Diberhentikan sementara

Juru Bicara MA kata Suhadi mengatakan jika benar ada hakim PN Jakarta Selatan ditangkap KPK, tentu MA segera mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku. Terlebih, aparatur peradilan tersebut jika sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “MA berhak menghentikan sementara hakim. Kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, hakim tersebut baru akan diberhentikan secara permanen,” ujarnya.

 

Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Achmad Jayus meyayangkan berulangnya penangkapan hakim oleh KPK. Hal ini tentu ini perlu ada koreksi (evaluasi) ulang tentang pola pembinaan dan pengawasn hakim. Sebab, belum lama ini banyak hakim yang sudah di-OTT KPK, kini terulang lagi hakim PN Jakarta Selatan di-OTT KPK.

 

“KY sendiri siap berdiskusi dengan MA untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi (pencegahan) permasalahan ini,” kata dia.

 

Selama ini, kata Jaja, KY sendiri berupaya melakukan program peningkatan integritas hakim untuk mencegah ha-hal seperti penerimaan suap dan gratifikasi. Caranya, dengan menggunakan metode psikologi agar bisa menggugah diri pribadi hakim untuk tidak melakukan tindakan di luar kode etik hakim.

 

“Banyak faktor yang melatarbelakangi tindakan korupsi yang dilakukan hakim, misalnya merasa gajinya kurang, faktor pribadi, atau faktor lain. Ini perlu evaluasi secara menyeluruh untuk menemukan akar permasalahan ini,” katanya.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua