Rabu, 05 Desember 2018

‘Bom Waktu’ yang Jadi Perhatian Pelaku Usaha di 2019

Jika dibiarkan berlarut-larut akan menyulitkan Indonesia menarik investasi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Apindo. Foto: Sgp

Tahun 2018 tinggal menghitung hari. Kalangan pengusaha termasuk yang memperhatikan dinamika yang terjadi dalam pergantian tahun itu, serta memproyeksi bisnis masa depan berdasarkan kondisi riil saat ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia telah menerbitkan Outlook 2019. Kumpulan pengusaha ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen, di bawah angka target pemerintah dalam RAPBN 2019.

Tetapi Apindo menaruh perhatian pada penataan regulasi, khususnya keselarasan antara peraturan daerah dengan peraturan pemerintah pusat. Apindo memperhatikan keselarasan regulasi dunia usaha. Jika keselarasan itu tidak dicapai, Apindo khawatir akan menjadi ‘bom waktu’ yang di masa depan meledak.

“Apindo meminta ketegasan pemerintah terkait hal ini karena berpotensi menjadi bom waktu pemicu konflik yang akan merugikan dunia usaha,” ujar Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, saat menyampaian fokus Outlook Apindo 2019, di kantor Apindo di Jakarta, Rabu (5/12).

Hariyadi mencontohkan saat ini ada beberapa regulasi daerah mengenai upah minimum yang masih mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang  Pengupahan. Ia memberi contoh di Jawa Timur, tanpa menjelaskan detil kasusnya. Selain ini, ada  ketidaksinkronan aturan perizinan pemerintah daerah dan pusat, seperti yang terdapat dalam aturan implementasi program online single submission (OSS).

(Baca juga: Dinilai Tabrak Aturan Sana Sini, PP OSS Harus Direvisi).

Apindo berpandangan jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, akan menyulitkan Indonesia untuk menarik investasi baru dari dalam maupun luar negeri. Ini akan berdampak pada tidak terwujudnya hasil positif dari berbagai kerjasama ekonomi internasional. Menurut Hariyadi, untuk mendukung upaya itu dibutuhkan kesamaan sikap dan kapasitas yang memadai antara lembaga ekseutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menghindari resiko destruktif yang ditimbulkan.

Apindo terus mengingatkan agar pemerintah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pelaku usaha terkait kebijakan-kebijakan strategis sebelum mengumumkannya, dan menjamin koherensi dalam penyusunan kebijakan serta implementasinya. Untuk itu, dalam rangka upaya mengimplementasikan kebijakan secara tepat, Apindo mendesak pemerintah memperbaiki akuntabilitas data statistik yang sering digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan.

Ini menjadi sangat penting mengingat polemik akurasi data masih menjadi sorotan selama bertahun-tahun atas berbagai hal. Apindo mencontohkan data di bidang pertanian misalnya, perkiraan luas lahan baku sawah yang keliru mengakibatkan proyeksi produksi terlalu tinggi sehingga berdampak pada pelonjakan harga, defisit ketersediaan jumlah pangan, serta memicu impor pangan. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian politik pimpinan negara yang mampu memperbaiki isu akurasi data ini.

Apindo memproyeksikan sepanjang 2019, pertumbuhan ekonomi akan sebesar 5,20 persen yang berarti di bawah target pertumbuhan pemerintah dalam RAPBN 2019. Menurut Hariyadi, dunia usaha mengapresiasi pencapaian 2018 yang relatif terjaga dengan pertumbuhan yang terus naik meski tidak terlalu tinggi, disertai level inflasi yang terkontrol dalam batas yang dapat diterima. Proyeksi Apindo ini dibuat atas landasan kehati-hatian dunia usaha, khususnya untuk mengantisipasi potensi kelanjutan gejolak eksternal yang dapat berpengaruh signifikan terhadap ekspansi dunia usaha, seperti fluktuasi nilai tukar dan ancaman perang dagang.

Pertumbuhan tersebut diharapkan berorientasi keadilan sosial selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai melalui program jarring pengaman sosial, dana bantuan pendidikan dan kesehatan, penyebaran infrastruktur yang merata, pengendalian harga barang pokok dan sebagainya. “Dengan demikian implementasi PP No. 59 Tahun 2017 mengeai pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana,” ujar Wakil Ketua Apindo, Shinta Wijaya Kamdani.

Di tengah keterbatasan upaya pemerintah, Apindo mengajak para pelaku usaha untuk melakukan penetrasi dagang (ekspor) di negara-negara partner non tradisional. Upaya ini dilakukan u tuk mendukung pemerintah dalam memperluas potensi perdagangan serta mengurangi ketergantungan impor dengan negara-negara partner tradisional. Hingga saat ini, beberapa anggota Apindo sudah mulai melakukan penetrasi pasar di negara-negara potensial baru di luar target pasar tradisional yang dilakukan selama ini.

Ketua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, Maulana Yusran berbicara mengenai potensi pariwisata di Indonesia. Apindo melihat bahwa tidak ada daearh di Indonesia yang tidak memiliki potensi pariwisata sehingga pengembangan kreativitas daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan parwisata. Maulana berharap pemerintah daerah mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki dengan melibatkan unit terkecil pemerintah desa, misalnya mengoptimalkan dana pusat dan daerah untuk pengembangan UMKM.

Optimalisasi dilakukan antara lain melalui pengembangan kapasitas massyarakat dalam penggunaan IT untuk memasarkan potensi pariwisata dan produk-produk kreatif daerah secara global. Apindo berharap langkah-langkah kecil seperti ini pada akhirnya dapat memberi dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. “Alokasi anggaran pemerintah juga perlu ditingkatkan untuk promosi penjualan produk pariwisata baik melalui media konvensional maupun elektronik,” ujar Maulana.

Apindo juga menekankan pentinnya kewirausahaan nasional guna menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah dapat mengembangkan kemitraan UMKM yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha besar dan UMKM itu sendiri. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mampu mendukung penciptaan lapangan kerja baru mengingat UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 90 persen employment Indonesia sehingga dapt menjadi salah satu cara dalam memanfaatkan bonus demografi.

Apindo mengingatkan komitmen pemeritnah untuk menerapkan kebijakan terencana, konsisten, dan berkelanjutan guna mengembangkan industry dalam negeri. Caranya antara lain menerapkan kebijakan yang konsisten bagi sleuruh industri dari hulu hingga hilir. Keberpihakan pemerintah juga diperlukan dalam rangka endukung pemanfaatan TKDN secara konsisten agar penggunaan produk yang sudah sesuai TKDN dapat dimaksimalkan.

Untuk sektor energi, Apindo meminta kepada Pemerintah untuk tidak meninggalkan pengembangan sektir energi yang kompetitif agar mampu mengukung daya saing sektor usaha lainnya. Persoalan ini secara serius perlu ditangani mengingat banyaknya sumur minyak yang telah dan akan ditutup, sementara belum ada investasi baru yang masuk pada sektor usaha ini. Untuk itu APindo mendesak Pemerintah untuk memberikan kemudahan perijinan usaha dan investasi serta konsistensi implementasi Rencana Umum Energi Nasional agar dapat menarik investasi baru.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.