Kamis, 06 Desember 2018

Kerahasiaan Tanda Tangan Elektronik Takut Bocor? Begini Penjelasan Pelaku Usaha

Tanda tangan elektronik ini dinilai jauh lebih aman dibanding tanda tangan basah. Ada kunci khusus yang hanya dapat diakses nasabah.
Mochamad Januar Rizki

Penggunaan tanda tangan elektronik atau digital signature semakin populer digunakan masyarakat dalam keperluan sehari-hari. Hal ini dianggap lebih efesien dari sisi waktu dan biaya dibandingkan akta otentik atau tanda tangan basah. Berbagai contoh pemakaian tanda tangan elektronik biasanya terdapat pada surat perjanjian, administrasi perbankan dan perasuransian hingga surat transaksi jual-beli.

 

Meski penggunaannya terus meningkat, ternyata masih terdapat kendala dalam penerapan dari tanda tangan elektronik ini. Masih terdapat salah kaprah dalam masyarakat mengenai hal ini. Ada anggapan bahwa tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan basah di atas kertas yang dipindai atau scan ke dalam file komputer.

 

Padahal, tanda tangan elektronik tidak mengenal lagi tanda tangan di atas kertas seperti biasanya. Pembubuhan tanda tangan elektronik dilakukan melalui perangkat keras komputer (hardware) yang dapat memindai langsung ke dalam bentuk file komputer.

 

Lebih dari itu, persoalan lain yang tidak kalah penting yaitu kerahasiaan tanda tangan elektronik. Salah satu risiko yang masih dikhawatirkan publik yaitu pencurian data ini. Sebab, pembubuhan tanda tangan melalui pihak ketiga atau penyelenggara sistem elektronik dikhawatirkan tanda tangan tersebut dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab.

 

Co-Founder dan Chief Technology Officer (CTO) PT Privy Identitas Digital (Privy ID), Guritno Adi Saputra, menjelaskan publik seharusnya tidak perlu khawatir mengenai kebocoran data tanda tangan elektronik ini. Dia menilai kerahasiaan data tanda tangan elektronik justru jauh lebih aman dibandingkan tanda tangan basah. Sebab, tanda tangan elektronik ini memiliki kunci berupa enkripsi dan sandi berlapis yang hanya dapat diakses pengguna.

 

“Justru ini jauh lebih secure daripada tanda tangan basah karena setiap dokumen punya kunci yang dimiliki user,” kata Guritno di Jakarta, Kamis (5/12).

 

(Baca Juga: Tanda Tangan Elektronik: Keabsahan dan Pembuktiannya di Hadapan Pengadilan)

 

Selain itu, Guritno juga menjelaskan setiap perusahaan atau penyedia layanan tanda tangan elektronik juga harus menjamin kerahasiaan data tersebut. Sebab, aturan main mengenai tanda tangan elektronik mewajibkan seluruh penyedia melindungi kerahasiaan data penggunanya.

 

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

 

PP PSTE

Pasal 52:

  1. Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas: a. identitas Penanda Tangan; dan b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
  2. Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
  3. Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.

 

Guritno juga mengimbau agar masyarakat lebih cermat memilih penyedia layanan tanda tangan elektronik untuk memastikan keamanan data tersebut. Menurutnya, perlu diperhatikan mengenai sertifikasi penyelenggara tersebut. Sebab, sertifikasi merupakan salah satu jaminan keamanan perangkat teknologi tersebut.

 

(Baca Juga: Demi Kepastian Hukum, Tanda Tangan Elektronik Akan Wajib di Setiap Transaksi Elektronik)

 

Salah satu sektor yang akrab menggunakan teknologi ini yaitu jasa keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Vice President Amartha (perusahaan fintech), Aria Widiyanto menjelaskan industri fintech sudah memiliki berbagai aturan mengenai kerahasiaan data nasabahnya. Sehingga, dia menilai tanda tangan elektronik nasabah sudah memiliki perangkat peraturan yang cukup untuk dijamin kerahasiaannya.

 

“Kami sudah menerapkan standar internasional terkait manajemen sistem keamanan informasi. Kami juga punya code of conduct (kode perilaku),” jelas Aria.

 

Penggunaan tanda tangan elektronik dalam industri fintech sudah diwajibkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tanda tangan digital ini wajib digunakan dalam pengesahan perjanjian antara penyelenggara, pemberi, dan penerima pinjaman. OJK mewajibkan perusahaan fintech menggunakan tanda tangan digital lewat Pasal 41 Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

 

POJK 77/2016

Pasal 41:

  1. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
  2. Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
  3. Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.

 

Aria berharap pemahaman masayarkat mengenai tanda tangan elektronik semakin baik sehingga dapat mendorong masyarakat khususnya di daerah dalam mempermudah kehidupan sehari-hari.

 

Selain itu, Aria juga menjelaskan tanda tangan elektronik ini dapat mengurangi penggunaan kertas, memotong waktu pemrosesan dokumen dan akhirnya meningkatkan efisiensi tanpa harus mengorbankan proses Know Your Customer (KYC).

 

“Penggunaan tanda tangan elektronik ini mengurangi paper works, datanya juga masuk secara real-time dan akhirnya menaikkan efisiensi dan transparansi. Sehingga agen lapangan kami bisa fokus untuk mengedukasi warga. Kami juga ingin tanda tangan digital bisa mencegah maladministrasi dan penipuan” kata Aria.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.