Kamis, 20 December 2018

Pejabat Kemepora dan KONI Jadi Tersangka Suap

Pemberian dana hibah kepada KONI dari pemerintah melalui Kemenpora dianggap hanya akal-akalan semata.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Juru Bicara KPK Febri Diansyah bersama sejumlah penyidik KPK menunjukkan barang bukti dugaan suap kepada Pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) beserta pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui kemenpora kepada KONI TA 2018 di KPK, Jakarta, Rabu (19/12).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemepora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai tersangka korupsi. Keduanya saling menyuap berkaitan dengan penyaluran dana hibah dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI pada Tahun Anggaran 2018.

 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan kronologis peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berujung penetapan tersangka. Pada Selasa (18/12), tim KPK mendatangi Kantor Kemenpora di Jakarta dan mengamankan Eko Triyanto (ET), staf Kemenpora dan Adhi Purnomo (AP) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora di ruang kerjanya. Dan pada Pukul 19.15 WIB, tim kemudian mengamankan 3 orang pegawai lainnya di kantor di Kemenpora.

 

“Pukul 19.40 WIB, tim kemudlan bergerak ke rumah makan di daerah Roxy untuk mengamankan Ending Fuad Hamidy (EFH), Sekretaris Jenderal KONI dan supirnya pukul 23.00 WIB. Tim mengamankan Jhonny E. Awuy (JEA), Bendahara Umum KONI dan seorang pegawai KONI lainnya dl kediaman masing-masing,” kata Saut di kantornya, Rabu (19/12) malam, di kantornya. Baca Juga: KPK Tangkap Pejabat Kemenpora dan Pengurus KONI

 

Selanjutnya pada Rabu (19/12) dini hari sekitar pukul 00.15 WIB staf keuangan KONI mendatangi Gedung KPK. Lalu pagi harinya tim mengamankan seseorang berinisal E serta mantan BPP di Kemenpora berinisial S mendatangi Gedung KPK.

 

Dari lokasi KPK mengamankan uang sebesar Rp318 juta, buku tabungan dan ATM sebesar Rp100 juta atas nama Jhonny yang dikuasai oleh Mulyana, Deputi IV Kemenpora. Lalu ada juga mobil Chevrolet Captiva warna biru milik Eko serta uang tunai di dalam bungkusan plastik di kantor KONI dengan jumlah sebesar Rp7 miliar.

 

Konstruksi perkara ini KPK menduga Adhi dan Eko menerima uang sekurang-kurangnya Rp318 juta berkaitan dengan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora. Sedangkan Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran tersebut. Namun khusus untuk Mulyana diduga ia telah menerima sejumlah penerimaan lain berupa menerima 1 unit mobll Toyota Fortuner, Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny, September 2018 menerima 1 unit smartphone SAMSUNG Galaxy Note 9.

 

Dana hibah Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp 17,9 milyar. Diduga pemberian dana ini hanya akal-akalan semata dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apalagi KPK mengendus adanya kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokastkan fee sebesar 19.13 persen dari total dana hibah Rp17,9 Miliar yaitu sejumlah Rp3,4 milyar.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua