Kamis, 20 Desember 2018

Pesan ‘Mendalam’ Menkumham Bagi Advokat Pro Bono

Bantuan hukum pro bono menjadi solusi bagi masyarakat tidak mampu dalam mengakses keadilan.
Mochamad Januar Rizki
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dalam acara penghargaan “Hukumonline Awards 2018: Indonesia Pro Bono Champions”, di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Kamis (20/12). Foto: RES

Praktik pendampingan hukum gratis atau pro bono merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi para advokat. Melalui kegiatan ini advokat dapat memberi sumbangsih atas kompetensinya kepada masyarakat tidak mampu yang terlibat perkara hukum. Tingginya biaya peradilan merupakan salah satu alasan praktik pro bono ini perlu terus dilakukan para advokat. 

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, mendorong agar para advokat semakin sering terlibat dalam kegiatan pro bono. Dia menjelaskan keterbatasan anggaran pemerintah dalam bantuan hukum kepada masyarakat maka kegiatan pro bono ini sangat dibutuhkan.

 

“Keterbatasan  anggaran  negara yang  berdampak  bagi  terbatasnya jangkauan  akses  keadilan  merupakan salah  satu  tantangan  yang  harus  segera disikapi. Akses  keadilan  kepada masyarakat  tidak  mampu  merupakan salah  satu  prinsip  dasar  dari rechtstaat atau rule  of  law,” kata Yasonna dalam acara penghargaan Hukumonline Awards 2018: Indonesia Pro Bono Champions”, di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Kamis (20/12). 

 

“Dalam  ketiadaan akses  keadilan,  masyarakat  tidak  bisa menyuarakan  pendapat, mendapatkan hak-haknya, menentang diskriminasi, atau melindungi hak-hak dasarnya,” kata Yasonna.

 

Sejak tahun 2013, Program Bantuan Hukum telah menjangkau semakin banyak penerima bantuan hukum. Pada tahun 2016, jumlah penerima hampir 40.000 orang, sedangkan tahun 2017 naik menjadi hampir 50.000 orang. Pada tahun 2018 ini,  jumlah  penerima  bantuan  hukum mencapai  92.000  orang. 

 

“Tentu  ini  masih sangat  jauh  dari  kebutuhan  akan  akses keadilan bagi masyarakat miskin,” jelas Yasonna. 

 

(Baca Juga: Hukumonline Pro Bono Awards 2018, Ini Para Pemenangnya)

 

Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan apabila pro bono ini tidak dilakukan maka ketidakadilan dan kesenjangan hukum  akan semakin  buruk. Sebab, menurut Yasonna, masyarakat  miskin  dan rentan  membutuhkan  perlindungan hak-hak  yang selama ini sulit dijangkau akses hukum.

 

Saat berpekara, masyarakat harus menanggung biaya jasa advokat dan persidangan. Sehingga, layanan pro bono dapat memangkas jumlah biaya yang harus ditanggung masyarakat miskin dalam menyelesaikan perkara hukumnya.

 

Sehubungan biaya perkara,  besaran tarifnya beragam. Dalam perkara pidana, selain dibebankan kepada negara juga terdapat biaya yang ditanggung pihak bersengketa. Sementara perkara perdata, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sengketa. Dalam perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrian, biaya perkara dibebankan kepada negara jika nilai materiil gugatannya di bawah Rp150 juta.

 

Selain biaya itu, sebenarnya negara menyediakan mekanisme pro bono baik yang dikembangkan dalam sistem peradilan maupun di bawah mekanisme yang diatur UU Bantuan Hukum dan UU Advokat. Negara menyediakan anggaran miliaran rupiah dalam APBN Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan kepada organisasi pemberi bantuan hukum yang membantu warga miskin mencari keadilan.

 

Sayangnya, dalam praktik, masih sering terjadi pungutan di luar biaya resmi kepada para pihak berperkara oleh oknum aparatus pengadilan. Dan inilah yang terus menjadi bibit mafia peradilan. Penangkapan sejumlah aparat pengadilan oleh KPK memperlihatkan fakta masih belum bersihnya sistem peradilan di Indonesia. Dan kondisi ini mempengaruhi terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

 

  • Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”
  • Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma: “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan”.
  • Pasal 4 huruf f Kode Etik Advokat: “advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”.

 

Sementara itu, David ML Tobing dari firma hukum Adams & Co menyatakan sejak awal menjadi advokat layanan pro bono merupakan salah satu tujuan utamanya. Dia menyadari saat ini masih banyak masyarakat tidak mampu membayar biaya-biaya yang harus ditanggung saat terlibat perkara hukum.

 

“Saya ingin berbagi kepada yang tidak mampu itu mengenai ilmu, tenaga dan pendapat. Jadi tidak melulu soal uang. Dan kebijakan kantor minimum 30 persen adalah layanan untuk masyarakat tidak mampu,” kata David.

 

Bahkan, dia menambahkan layanan pro bono ini sudah menjadi kewajiban  dalam menjalankan profesi sebagai advokat. “Jadi pro bono ini sudah kebutuhan bagi saya. Kalau tidak menjalankan bantuan hukum pro bono ada yang kurang. Sehingga, saya merasa puas dengan pro bono,” ujar David yang pernah tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua