Kamis, 27 Desember 2018

MA: Tahun 2018 Era Baru Menuju Peradilan Modern

Modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi bertujuan untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.
Aida Mardatillah
Ketua MA M. Hatta Ali. Foto: RES

Tahun 2018 akan berakhir, segera datang tahun 2019 dengan semangat dan harapan baru. Banyak peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun 2018, yang akan menjadi sejarah panjang bagi Mahkamah Agung (MA), baik dalam bentuk capaian kinerja, prestasi, kendala, maupun tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini. Hal ini disampaikan Ketua MA Hatta Ali dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2018, di Gedung MA, Kamis (27/12).

 

Hatta Ali memaknai arti penting tahun 2018 sebagai era baru menuju badan peradilan yang modern. “Modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur,” kata Hatta.

 

Di antaranya, ia menyebut di pertengahan tahun 2018, tanggal 13 Juli 2018, MA mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2018 dengan meluncurkan E-Court dengan fitur e-filling (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), e-summons (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Ia menjelaskan, melalui aplikasi E-Court pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan.

 

Jumlah pengguna terdaftar yang telah terverifikasi sampai Desember 2018 sebanyak 11.223 advokat, sedangkan jumlah perkara terdaftar menggunakan aplikasi E-Court sampai bulan Desember tercatat sebanyak 389 perkara peradilan umum, 289 perkara peradilan agama dan 17 perkara peradilan tata usaha negara. Sehingga jumlah total perkara E-Court  yang sudah terdaftar sebanyak 695 perkara. Sehingga, Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah siap menerapkan E-Court 100 persen. Sedangkan, Peradilan Tata Usaha Negara masih mencapai 68 persen untuk menerapkan E-Court. (Baca juga: Aplikasi E-Court Demi Peradilan Cepat dan Biaya Ringan)

 

Untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia yang professional dan berfokus pada kompetensi, lanjut Hatta, sebelum menutup tahun 2018 MA juga telah meluncurkan aplikasi Sikep versi 3.1.0, yang dapat memberikan informasi kepada pimpinan pengadilan tentang peta SDM di satuan kerja hingga dapat membantu penambilan keputusan. Sistem ini terintegrasi dengan Sistem Kediklatan MA (Sisdiklat) dan Sistem Pengawasan (Siwas) untuk pertukaran data diklat pengawai dan verifikasi data pemeriksaan pegawai.

 

Hatta juga menyebut MA telah menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh lingkungan peradilan. PTSP dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegritas dalam satu kesatuan proses, mulai dari tahap awal sampai tahap penyelesaian melalui akses satu pintu. Ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akutanbel. Sehingga, meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan etika.

 

Kemudian, dalam upaya meningkatkan kemudahan bagi para pencari keadilan mendapatkan akses keadilan. Pada 22 Oktober 2018, lanjut Hatta, MA telah meresmikan 85 pengadilan baru sebagai tindak lanjut atas keluarnya enam Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Baru di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat KemenPan-RB No. B/150/M.KT.O1/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang persetujuan pengoperasian pengadilan.

 

Ia menjelaskan, dengan terbentuknya 85 pengadilan baru, maka jumlah pengadilan di lingkungan peradilan umum menjadi 412 pengadilan, peradilan agama 441 pengadilan. Termasuk, Mahkamah Syar’iyah dan peradilan tata usaha  negara menjadi 34 pengadilan. Sehingga, keseluruhan pengadilan pada empat lingkungan peradilan saat ini berjumlah 910 pengadilan.

 

“Kita berharap hadirnya pengadilan baru, dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tinggal didaerah terpencil dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan,” kata Hatta. (Baca juga: 85 Pengadilan Baru Resmi Beroperasi untuk Daerah Terpencil)

 

Selain itu, di bulan Desember 2018, Hatta mengatakan dari 85 pengadilan yang baru dioperasionalisasikan. Maka, tercatat seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan peradilan umum telah mendapat Akreditas Penjaminan Mutu Pengadilan. 382 pengadilan dari 388 Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’yah di lingkungan Peradilan Agama telah terakreditasi. Sebanyak 17 pengadilan dari 23 pengadilan di lingkungan Peradilan Militer telah terakreditasi dan 20 dari 34 pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah terakreditasi.

 

Manajemen Perkara

Beban perkara yang ditangani MA pada periode Januari 2018 sampai 21 Desember 2018 sebanyak 18.142 perkara. Hatta memaparkan terdiri dari perkara masuk sebanyak 16.754 perkara ditambah sisa perkara akhir tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara. “Jadi, jumlah perkara yang telah diputus pada periode tahun ini sebanyak 17.351 perkara, dan sisa perkara per tanggal 21 Desember 2018 sebanyak 791 perkara,” ujarnya.

 

Jumlah sisa perkara tahun 2018, Hatta mengklaim merupakan jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA. Namun, kata Hatta, perlu dicatat di tahun 2018 masih tersisa dua hari kerja lagi dan selama itu perkara yang masuk mungkin masih akan bertambah, baik perkara pidana maupun perdata.

 

Hatta mengatakan, jumlah perkara yang diterima pada tahun 2018 meningkat sebesar 8,06 persen dibandingkan tahun 2017 yang menerima sebayak 15.505 perkara. Ia pun memaparkan jumlah perkara yang diputus tahun 2018 meningkat sebesar 5,32 persen dibandingkan dengan tahun 2017 yang memutus sebanyak 16.474 perkara. “Jumlah perkara yang diputus tahun 2018, juga terbesar sepanjang sejarah MA,” tutur Hatta.

 

Dari jumlah perkara yang diputus, sebanyak 17.351 perkara, sebanyak 16.751 perkara atau sebesar 96,54 persen diputus dalam tenggang waktu kurang dari 3 bulan, sesuai ketentuan jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan sesuai SK KMA No. 214 Tahun 2014.

 

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sampai dengan hari ini, sebut Hatta, sebanuak 17. 495 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sejumlah 16.754 perkara. Maka, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) mencapai 104,42 persen.

 

“Sehingga, dari data ini, MA telah berhasil mempertahankan prestasi kinerja penanganan perkara secara berturut-turut sejak tahun 2012,” ujar Hatta.

 

Selain itu, ia mengatakan  untuk penanganan perkara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, beban perkara sampai dengan tanggal 21 Desember 2018 sebanyak 6.032.195, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 5.814.489 ditambah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 217.706. Sehingga, sampai tanggal 21 Desember 2018 perkara yang diputus sebanyak 5.789.263, sedangkan sisa perkara sebanyak 242.932 yang diantaranya perkara yang masih berjalan.

 

MA pun telah menyusun prosedur baru penyampaian relaas panggilan atau pemberitahuan pihak berperkara yang berada di luar negeri. Hatta mengatakan, MA dan Kementerian Luar Negeri telah memperbarui Nota Kesepahaman terkait penanganan penyampaian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari pengadilan Indonesia ke pengadilan di luar negeri dan dari pengadilan luar negeri ke pengadilan di Indonesia, pada 20 Februari 2018.

 

Selain Nota Kesepahaman, telah ditandatangani pula 3 perjanjian kerjasama dan satu Surat Keputusan Bersama pada tanggal 10 September 2018 antara MA dan Kementerian Luar Negeri. Maka, mulai 12 September 2018 seluruh pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati. (Baca juga: Resmi Diluncurkan, Begini Prosedur Berperkara di Luar Negeri)

 

Mengenai transparansi keuangan perkara, MA telah menciptakan inovasi terkait metode penyetoran biaya kasasi, peninjauan kembali, hak uji materiil menggunakan virtual account. Sehingga, penyetoran biaya perkara melalui rekening virtual yang terhubung ke rekening penampung. “Maka, dengan metode ini, MA bisa mengetahui secara akurat nama pemohon, upaya hukum, nomor perkara dan asal pengadilan. Selain itu pihak penyetor juga dapat notifikasi saat melakukan penyetoran,” ujarnya.

 

Peningkatan kepercayaan publik dalam pengelolaan perkara, lanjutnya, juga dilakukan dengan menerbitkan SEMA No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menata kembali mekanisme pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan yang bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (non-PNBP). Agar proses pelaksanaan peradilan pidana juga lebih terbuka dan akutanbel.

 

Pengawasan dan Pembinaan

Di tahun 2018, MA mengembangkan aplikasi Sistem Pengawasan (Siwas) versi 3.0 yang memuat berbagai perbaikan dan penambahan menu gratifikasi dan menu benturan antar kepentingan. MA juga membangun E-Monitoring pengawasan, aplikasi yang digunakan untuk memonitoring hasil pelaksanaan pengawasan pada Badan Pengawasan yang dilakukan Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang pengadilan tingkat pertama. Aplikasi ini untuk keseragaman instrument pengawasan membantu tugas hakim pengawas. 

 

MA saat ini memiliki 30.999 personil yang tersebar di 910 satker seluruh Indonesia. Dari Badan Pengawasan MA sampai Desember 2018, jumlah pengaduan tercatat sebanyak 2.809 pengaduan. Kata Hatta, seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti oleh Bawas MA. Rinciannya, sebanyak 1134 pengaduan telah selesai diproses dan 1675 pengaduan masih dalam proses penanganan.

 

Sedangkan, personil MA dan badan peradilan di bawahnya yang dijatuhi sanksi disiplin tahun 2018 sebanyak 163 orang dengan rincian 43 orang dijatuhi sanksi berat, 35 orang dijatuhi sanksi sedang dan 85 orang dijatuhi sanksi ringan. Penjatuhan sanksi berdasarkan jenis jabatan, terdiri dari 101 orang berasal dari unsur hakim, 2 orang dari unsur hakim ad hoc, sisanya sebanyak 60 orang terdiri dari unsur kepaniteraan, kesekretariatan dan staf.

 

Kebijakan Strategis MA

Selama kurun waktu tahun 2018 MA telah mengeluarkan beberapa regulasi strategis di bidang teknis untuk mengisi kekosongan hukum dan regulasi di bidang non teknis untuk mengatur dan mengelola organisasi. Pertama, kebijakan MA terkait penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bentuk mengawal proses demokrasi tersebut. (Baca juga: Begini Isi 3 PERMA Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan)

 

Ada tiga kebijakan yang diterbitkan, yakni, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Perma Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Serta, SEMA No. 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan SEMA No. 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan.

 

Kedua, kebijakan MA terkait penataan organisasi. Terdapat dua kebijakan terkait hal ini, yakni Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Perma Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

 

Ketiga, kebijakan MA bidang teknis perkara. Dalam menjalankan kewenangan mengatur dan melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi badan peradilan, MA telah menerbitkan berbagai kebijakan bidang teknis perkara, antara lain:

  1. Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
  2. Perma Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak
  3. Penerbitan Surat Edaran No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).
  4. Penerbitan Aturan Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua