Kamis, 10 Januari 2019

Pemerintah: UU Telekomunikasi Jamin Perlindungan Data Pribadi

Pemohon minta diberi hak juga untuk mengakses rekaman dan transkrip percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana, bukan hanya aparat penegak hukum.
Agus Sahbani
Gedung MK. Foto: RES

Pemerintah menyatakan prinsipnya penyadapan atas informasi merupakan kegiatan yang dilarang dan diancam pidana seperti diatur Pasal 40 jo Pasal 56 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun di sisi lain, Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi telah mewajibkan penyelenggara telekomunikasi merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.  

 

“Adanya ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi, menunjukkan bahwa UU Telekomunikasi memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak (data) pribadi,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ahmad M. Ramli, mewakili pemerintah dalam sidang lanjutan pengujian UU Telekomunikasi, Rabu (9/1/2019) seperti dikutip laman MK.   

 

Pasal 42 UU Telekomunikasi:

(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu. b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

 

Ditegaskan Ramli, sebagai pengecualian atas hak pribadi yang dilindungi UU Telekomunikasi memberi ruang kepada pengguna jasa telekomunikasi dan aparat penegak hukum yaitu Jaksa Agung, Kapolri, dan penyidik untuk tindak pidana tertentu untuk memperoleh rekaman informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar permintaan seperti diatur Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UU Telekomunikasi.

 

Dia menerangkan terdapat dua kegiatan perekaman yang dapat dilakukan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi seperti diatur Pasal 41 UU Telekomunikasi yaitu perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi dan perekaman informasi. Terkait perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi, telah memberi hak kepada Pengguna Jasa Telekomunikasi untuk meminta rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi.

 

“Secara norma dan implementasinya rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi dalam Pasal 41 UU Telekomunikasi berupa data penggunaan fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya tiga bulan terakhir terhitung sejak diterimanya surat permintaan tertulis, berupa call data record (cdr) antara lain meliputi data jumlah dan waktu incoming dan outgoing call, short message service (sms), tagihan (billing) dan routing yang mana rekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi tersebut tidak berbentuk rekaman percakapan,” terang Ramli dalam perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018 ini.

 

Permohonan ini diajukan oleh Sadikin Arifin yang merasa telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

 

Bagi Pemohon, dalam perkara ini, tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan subjek yang diperkenankan ketentuan UU Telekomunikasi untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan dalam proses peradilan pidana. Padahal seorang tersangka/terdakwa berdasarkan prinsip due process of law yang menjadi salah satu prinsip dasar negara hukum memiliki posisi yang sama saat menjalani proses peradilan pidana.

 

Menurut Pemohon, adanya ketentuan dalam UU Telekomunikasi tersebut jelas tidak memberikan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa atas peradilan yang adil (right to a fair trial). Sebab, tersangka/terdakwa (Pemohon) tidak diberikan hak hukum untuk mengakses rekaman dan transkrip percakapan untuk kepentingan pembelaan Pemohon agar dapat menyanggah tuduhan yang diajukan JPU.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua