Jumat, 11 Januari 2019

DPR Belum Bisa Proses Cepat Empat CHA, Ini Alasannya

Komisi III DPR baru dapat memproses seleksi uji kelayakan dan kepatutan CHA pada 4 Maret, setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi dan memasuki masa reses hingga akhir Februari.
Rofiq Hidayat
Ketua KY KY Jaja Ahmad Jayus secara simbolis menyerahkan empat nama CHA kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Kamis (10/1). Foto: RFQ

Secara resmi Komisi Yudisial (KY) sudah mengusulkan empat nama calon hakim agung (CHA) untuk mendapatkan persetujuan DPR. Keputusan menetapkan empat nama calon setelah mereka dinyatakan lulus dalam tahap wawancara terbuka yang ditetapkan melalui rapat pleno KY, Selasa (8/1) kemarin.

 

“Penentuan kelulusan dengan cara memilih dari semua CHA yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan dan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi,” ujar Ketua KY Jaja Ahmad Jayus di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (10/1/2019).

 

Menurutnya, keempat nama tersebut dipandang telah memenuhi syarat untuk dimintakan persetujuan DPR melalui Komisi III setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di komisi yang membidangi hukum dan HAM ini. Keempat CHA yang dimaksud adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Ridwan Mansyur dan Hakim Tinggi Pengadilan Sulawesi Tengah Matheus Samiaji untuk kamar Perdata; Wakil Ketua Pengadilan Agama Sulawesi Tenggara Cholidul Azhar untuk kamar Agama; dan Pimpinan Pengadilan Pajak Sartono untuk kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak. 

 

Sumber: Humas KY

 

Wakil Ketua Komisi III DPR, Erma Suryani Ranik mengatakan keempat nama CHA akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebelum proses persetujuan. Bila lolos, mereka bakal menempati 4 kursi hakim agung dari 8 hakim agung yang dibutuhkan. Meski kebutuhan hakim agung cukup tinggi, namun orang-orang yang mengisi kursi hakim agung harus memiliki kompetensi dan integritas yang mumpuni.

 

“Harusnya hakim agung itu orang yang telah selesai dengan ‘keduniaannya’,” kata Erma.

 

Dia mengakui kebutuhan jumlah hakim agung yang diusulkan KY belum memenuhi target yang dibutuhkan MA. Meski begitu, Erma berharap empat nama yang disodorkan KY merupakan pilihan terbaik, sehingga DPR tidak sulit menentukan pilihan ketika memberi persetujuan.

 

Meski telah menerima empat nama calon, namun DPR nampaknya tak dapat segera menggelar seleksi uji kelayakan dan kepatutan. Sebab, masa sidang III Tahun 2018-2019 bakal berakhir pada 12 Februari. Sementara Komisi III telah memiliki sejumlah agenda hingga 12 Februari mendatang. Misalnya,  melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi. Pada 13 Februari telah memasuki masa reses hingga akhir Februari.

 

“Komisi III baru dapat memproses seleksi uji kelayakan dan kepatutan CHA pada 4 Maret mendatang,” kata dia.

 

Politisi Partai Demokrat itu melanjutkan pihaknya memberi perhatian khusus terhadap calon yang bakal mengisi kamar tata usaha negara. Dia beralasan kamar TUN amat penting. Soalnya, nyaris hampir semua persoalan perpajakan bermuara di TUN. Apalagi, berbagai penerimaan negara sangat bergantung pada pajak. “Buat kami ini akan menjadi catatan,” ujar legislator asal Kalimantan Barat itu.

 

Di tempat yang sama, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai terhadap siapapun yang terpilih sebagai hakim agung nantinya mesti menjaga marwah, harkat dan martabat lembaga MA. Termasuk menjaga kehormatan hakim sebagai pengadil. “Ketika menangani dan mengadili perkara tak hanya memberi kepastian hukum terhadpa para pencari keadilan, tapi juga menegakan keadilan dan kehormatan hakim,” pesannya.

 

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengingatkan KY sebagai lembaga pengawas eksternal profesi hakim tak cukup setelah menyodorkan keempat nama ke DPR. “KY terus melakukan pengawasan terhadap para hakim demi menjaga marwah dan martabat profesi hakim di muka bumi ini.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua