Senin, 14 Januari 2019

Eksekusi Arbitrase Terkendala, Usulan Ini Mungkin Bisa Menjadi Solusinya

Bukan lembaga supranasional. Arbitrase nasional tetap diakui.
Muhammad Yasin
Suasana sidang promosi terbuka doktor ilmu hukum, Deni Amsari Purba di Universitas Padjadjaran Bandung sitas, Rabu (09/1). Foto: MYS

Menang di lembaga arbitrase di Singapura, tidak otomatis bisa dieksekusi di Indonesia. Selama ini, eksekusi putusan arbitrase asing menjadi salah satu masalah yang dihadapi para pihak yang bersengketa di Indonesia. Sebaliknya, menang di arbitrase Indonesia, bukan berarti pengusaha Indonesia bisa dengan mulus mengeksekusi aset lawan yang berada di Myanmar, misalnya.

Memanfaatkan penyatuan kawasan bisa menjadi solusi untuk mengatasi persoalan eksekusi putusan arbitrase. Negara-negara Asia Tenggara bisa memanfaatkan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN untuk menyepakati penyelesaian sengketa perdagangan di antara mereka. Selain karena sudah bernaung di bawah Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, beberapa negara Asia Tenggara sudah mengadopsi hukum arbitrase modern berdasarkan The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 1985.

Deni Amsari Purba, dosen sekaligus kurator, mengusulkan pembentukan Arbitrase Komersial Regional ASEAN. Pembentukan lembaga lembaga arbitrase kawasan ini penting antara lain untuk mengatasi problem eksekusi putusan arbitrase. Tetapi pembentukan arbitrase komersial kawasan itu harus ditopang  komponen lain seperti  Hukum Arbitrase ASEAN (ASEAN Arbitration Law), Institusi Arbitrase ASEAN (ASEAN Arbitration Center), dan pengadilan khusus arbitrase ASEAN (ASEAN Annex-Court of Arbitration).

(Baca juga: Arbitrase Asing: Dulu, Kini, dan Nanti).

Gagasan itu disampaikan Deni saat mempertahankan disertasinya dalam ujian terbuka di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Rabu (09/1) lalu. Deni mempertahankan disertasi ‘Kajian Hukum atas Pembentukan Hukum Arbitrase Komersial Regional Bagi Negara-Negara ASEAN dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN’ di bawah promotor Huala Adolf, dan tim promotor An An Chandrawulan dan Shinta Dewi. “Seharusnya, ASEAN dapat menjadi tempat penyelesaian perselisihan komersial internasional terutama terhadap transaksi bisnis yang dilakukan di wilayah negara-negara anggota ASEAN,” papar Deni.

Untuk pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase di beberapa negara memang tak semudah membalik telapak tangan. Ada keharusan mendapatkan izin dari pengadilan setempat, misalnya di Indonesia harus mendapat izin dari PN Jakarta Pusat, dan di Thailand harus mendapat izin dari Pengadilan Perdagangan Internasional di Bangkok. Selaku promovendus, Deni yakin jika ASEAN memiliki satu wadah arbitrase komersial regional, prosedur penyelesaian sengketa bisnis di kawasan ini akan lebih sederhana, efektif, dan mudah. Hambatan sistem hukum juga bisa diatasi jika ada prosedur yang diakui bersama.

(Baca juga: Tak Penuhi Syarat dan Prosedur Ini, Putusan Arbitrase Asing Terancam Tak Bisa Dieksekusi).

Untuk merealisasikan gagasan itu, jelas Deni, negara-negara ASEAN perlu segera duduk bersama untuk memformulasikan perjanjian pembentukan Badan Arbitrase Komersial Regional ASEAN melalui multilateral treaty. Anggota ASEAN perlu membahas ASEAN Arbiration Law, ASEAN Arbitration Center, dan ASEAN Annex-Court of Arbitration sebagai penopang pembentukan badan arbitrase kawasan.

Tetapi Deni berpendapat lembaga-lembaga ini bukan sebagai lembaga supra-nasional. Dibentuk sekadar membantu Lembaga Arbitrase Komersial Regional ASEAN. Selain itu, kehadiran lembaga-lembaga tersebut tidak menghilangkan peran lembaga sejenis pada tingkat nasional. “Pembentukan Arbitrase Komersial Regional tidak pula menghilangkan peran arbitrase komersial nasional dan arbitrase komersial internasional,” simpulnya.

Seperti diketahui, Indonesia sudah memiliki Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan Singapura memiliki SIAC (Singapore International Arbitration Center). Deni melihat paradigma hukum arbitrase komersial internasional di negara-negara ASEAN sudah berkembang menuju pada konvergensi setelah lahirnya UNCITRAL Model Law 1985. Sebelum 1985, negara-negara ASEAN memiliki sumber hukum arbitrase komersial internasional berdasarkan prinsip-prinsip umum yang berakar pada sistem hukum masing-masing. Kini, kata Deni, negara-negara Asia Tenggara sudah mengarah pada konvergensi atau penyeragaman secara alami. Dan, ini adalah peluang besar untuk membentuk badan Arbitrase Komersial Regional ASEAN. UNCITRAL sendiri sudah mengalami amandemen.

(Baca juga: Singapura Hasilkan Konvensi Mediasi dan Amandemen UNCITRAL 2002).

Khusus untuk Indonesia, Deni mengusulkan perubahan atas UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan pengaturan lebih lanjut arbitrase, dengan membagi dua undang-undangnya. Satu Undang-Undang mengatur tentang arbitrase nasional, dan satu lagi arbitrase internasional. Tujuannya, agar Indonesia tidak terasing, tertinggal atau menjadi penghambat ketika Arbitrase Komersial Regional ASEAN terbentuk.

Kiprah lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan memang besar. International Court of Arbitration (ICC) yang berpusat di Paris menerima 767 kasus pada tahun 2013, dan melibatkan 138 negara asal pihak yang bersengketa. Pada periode yang sama SIAC di Singapura menerima 259 kasus dan sebagian besar kasus ini melibatkan pihak asing.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua