Kamis, 31 Januari 2019

Barang Kreditan Ditarik, Debitur Gugat Perusahaan Leasing

MNC Leasing menyatakan penarikan alat berat milik debitur telah sesuai dengan prosedur hukum eksekusi leasing yang telah ditetapkan OJK.
Hamalatul Qur'ani
Gedung PN Jakpus. Foto: RES

Direktur PT Xeki Telekomindo, Faizil Akbar, menggugat MNC Leasing atas penarikan paksa alat berat miliknya, berupa 3 (tiga) unit Excavator/PC130f-7 merek Komatsu. Dalam gugatan No. 575/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, Faizil menyebut MNC Leasing telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta meminta majelis hakim untuk membatalkan perjanjian pembiayaan investasi antara pihaknya dengan tergugat, yakni perjanjian Nomor 001217120100001 tertanggal 22 Maret 2017.

 

Dalam petitum gugatannya, Faizil juga meminta agar Majelis Hakim untuk menghukum tergugat agar mengembalikan uang muka (down payment) atas pembelian alat berat sebesar Rp 1.84 miliar, menyerahkan jaminan berupa 2 buah BPKB kendaraan, meminta ganti kerugian materiil sebesar Rp1.003.500.000 dan meminta ganti kerugian immateriil sebesar Rp 82.5 milyar.

 

Persoalan ini bermula ketika Penggugat membeli 8 unit alat berat jenis Excavator/PC130f-7 (rekondisi) kepada PT United Tractors dengan total harga Rp 4.84 miliar (termasuk PPn 10%). Untuk dapat membeli alat berat tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan kepada MNC Leasing. Setelah diverifikasi, MNC Leasing akhirnya memberikan kredit sebesar Rp 3 miliar kepada Penggugat, sedangkan sisanya (Rp 1.84 M) dibayarkan penggugat sebagai uang muka (down payment).

 

Lantaran bisnis tak berjalan mulus, Faizil akhirnya tersendat melakukan pembayaran kredit kepada MNC Leasing sehingga terjadilah wanprestasi atas perjanjian pembiayaan investasi tersebut.

 

(Baca Juga: Pengadilan Putuskan ACC Merek Generik, Astra Sedaya Finance Akan Kasasi)

 

Merasa berhak atas alat berat yang dibeli melalui kredit yang dikucurkannya, MNC Leasing akhirnya menarik paksa 3 unit alat berat yang berada di bawah penguasaan debitur. Faizil tak menampik bahwa sebelum penarikan paksa alat berat tersebut, pihak MNC Leasing memang telah mengirimkan surat teguran kepadanya.

 

“Tapi pendapat saya, tetap tidak bisa MNC lakukan keputusan itu sepihak. Ini adalah Negara hukum, karena itu saya uji di Pengadilan, apakah kebijakan MNC itu merupakan PMH atau tidak. Apalagi eksekusi itu terjadi saat gugatan perdata sedang berlangsung,” kata Faizil kepada hukumonline pasca menghadiri sidang dengan agenda pembacaan eksepsi pada Kamis (31/1).

 

Kendati mengajukan gugatan, Faizil berharap perkara ini dapat diselesaikan secara mediasi. Tapi tetap saja keputusan ada di tangan kedua belah pihak, akankah masih saling merasa membutuhkan serta bisa saling memaafkan kekhilafan yang telah dilakukan masing-masing pihak. “Karena prinsip saya satu musuh kebanyakan,” tukas Faizil.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua