Rabu, 06 Pebruari 2019

Jalani Uji Kelayakan, Ini Profil 11 Calon Hakim Konstitusi

Kesebelas calon hakim MK tersebut berasal dari beragam latar belakang mulai dosen fakultas hukum, komisioner lembaga negara, hingga konsultan hukum.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi Hakim konstitusi. Foto: MK

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon hakim konstitusi, Rabu (6/2) hingga Kamis (7/2) besok di gedung DPR. Ada 11 calon hakim konstitusi yang mengikuti seleksi mulai penulisan makalah, hingga wawancara guna memperebutkan dua kursi sehubungan berakhirnya masa tugas hakim MK Aswanto dan Wahiduddin Adams dalam periode pertama (21 Maret 2014-21 Maret 2019).  

 

Dari sebelas nama calon tersebut, terdapat sejumlah nama yang sudah tidak asing bagi publik yakni pengamat hukum tata negara Refly Harun; Komisioner Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari; dua hakim MK petahana Aswanto dan Wahiduddin. Calon lain yang juga ikut seleksi adalah mantan anggota Komnas HAM Hestu Armuwulan Socmawardiah; Bahrul Ilmi Yakub; M. Galang Asmara; Ichsan Anwary; Azkari Razak; Umbu Rauta; dan Sugianto.  

 

Di hari pertama, ada 6 calon yang menjalani uji kelayakan yakni Hesti Armuwulan Sochmawardiah; Aidul Fitriciada Azhari; Bahrul Ilmi Yakup; M Galang Asmara; Wahiduddin Adams; Refly Harun. Hari kedua, ada 5 calon yang menjalani uji kelayakan yakni Aswanto; Ichsan Anwary; Askari Razak; Umbu Rauta; Sugianto. Baca Juga: 4 Catatan Koalisi untuk Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

 

Berikut ini profil singkat calon hakim konstitusi yang tengah menjalani uji kepatutan dan kelayakan seleksi di Komisi III DPR.

 

Pertama, Hesti Armiwulan Sochmawardiah. Perempuan kelahiran Pasuruan 20 Desember 1963 ini merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Meraih gelar doktor ilmu hukum tata negara dari Universitas Indonesia, 2013 lalu. Hesti pernah menjabat Komisioner Komnas HAM sejak 2007 hingga 2012 dan sempat menjabat Wakil Ketua Komnas HAM sejak 2007-2010. Kariernya pernah berkecimpung di lembaga pendidikan  nonformal yakni menjabat Direktur Jimly School of Law and Government Surabaya sejak 2017 hingga sekarang.

 

Kedua, Aswanto. Pria kelahiran Palopo 17 Juli 1964 merupakan petahana hakim MK. Kini, Aswanto menjabat hakim konstitusi periode 2014-2019 dan jabatan di MK sebagai wakil ketua mendampingi Anwar Usman sebagai ketua MK. Namun, masa jabatan Aswanto bakal berakhir pada 21 Maret 2019. Menyelesaikan pendidikan S-2 ilmu hukum di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin (Unhas) pada 1992 dan program doktor ilmu hukum pada Universitas Airlangga Surabaya pada 1999. Aswanto juga tercatat sebagai pengajar pada Fakultas Hukum Unhas sejak November 1988.

 

Ketiga, Wahiduddin Adams. Pria kelahiran Palembang 17 Januari 1954 merupakan hakim MK periode 2014-2019. Wahiduddin kembali maju dalam pencalonan periode keduanya. Suami dari Titin Asia itu memiliki empat orang anak. Dalam dunia akademik, Wahiduddin menyelesaikan sarjana pada Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  Syarif Hidayatullah pada 1979 silam. Di kampus yang sama, Wahiduddin menyelesaikan S-2 pada 1991 dan pendidikan doktornya diselesaikan pada 2002.

 

Kemudian, Wahiduddin kembali mengambil program S-1 ilmu hukum pada Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2005. Dalam kariernya, Wahiddudin sempat menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan pada Kementerian Hukum dan HAM sejak 2010-2014. Dia juga tercatat sebagai dosen ilmu peraturan perundang-undangan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta sejak 2002-sekarang dan Universitas Muhammadiyah sejajk 2006-sekarang.

 

Keempat, Ichsan Anwary. Pria kelahiran 21 Juni 1961 itu merupakan staf pengajar hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Ichsan menyelesaikan program doktor ilmu hukumnya pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2012. Selain mengajar, Ichsan menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Kontitusi sejak 2010 hingga sekarang.

 

Kelima, Galang Asmara. Pria kelahiran Kawo, 3 Juli 1959 merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mataram sejak 1989 sampai dengan sekarang. Jabatan terakhir struktural kampus menjabat ketua program studi doktor ilmu hukum tata negara Universitas Mataram periode 2017-2021. Dia pun tercatat sebagai guru besar ilmu hukum tata negara. Menyelesaikan program doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Di luar bidang akademik, Galang sempat menjadi pegawai (perawat) rumah sakit umum di Mataram pada 1979-1987.

 

Keenam, Aidul Fitriciada Azhari. Pria kelahiran Tasikmalaya 1 Januari 1968 itu menjabat Komisioner KY periode 2015-2020. Sempat menjadi Ketua KY sejak 2015-2018. Dia juga masih tercatat sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surakarta sejak 1994 sampai dengan sekarang. Aidul berstatus menikah dengan Ami Utami Permatasari dengan memiliki tiga orang anak.

 

Ketujuh, Askari Razak. Pria kelahiran Sidrap 12 Oktober 1966 merupakan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018. Gelar doktor ilmu hukumnya diraih dari Universitas Hassanudin pada 2009. Askari, tercatat pernah menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sejak 1993-2013. Kini, Askari mencoba maju dalam seleksi calon hakim konstitusi periode 2019-2024.

 

Kedelapan, Bahrul illmi Yakup. Pria kelahiran Bingin Teluk 2 Mei 1966 itu berstatus sebagai advokat dan konsultan hukum International Law Office sejak 1992 sampai sekarang di Palembang. Dia pun tercatat sebagai pengajar pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Gelar doktornya diraih dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada 2018. Di almamater S3-nya, dia tercatat sebagai dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sejak 2005 sampai sekarang.

 

Kesembilan, Umbu Rauta. Pria kelahiran Kabonduk 1 September 1971 merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga sejak 1996 sampai dengan sekarang. Gelar doktor ilmu hukumnya diraih dari Universitas Diponegoro pada 2015 dengan desertasi berjudul “Rekonstruksi Sistem Pengujian Perda Sesuai UUD 1945”. Suami dari Gerarda Hapsari Paramita ini juga dosen magister ilmu hukum di Universitas Kristen Satya Wacana sejak 2008 sampai sekarang.

 

Sepuluh, Refly Harun. Nama Refly sudah tak asing bagi publik. Selain sebagai pengamat dan konsultan hukum tata negara, dia juga sempat manjabat sebagai komisaris PT Jasa Marga. Kini, Refly menjabat komisaris utama PT Pelindo I. Di luar itu, Refly tercatat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara sejak 2017 sampai sekarang. Pria kelahiran Palembang 26 Januari 1970 ini, meraih gelar doktor dari Universitas Andalas Padang.

 

Kesebelas, Sugianto. Dosen IAIN Syeh Nurjati Cirebon ini sebelumnya pernah mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi pada 2008 dan 2013, tetapi gagal. Kali ini, Sugianto kembali mengadu peruntungan melalui seleksi calon hakim konstitusi untuk memperebutkan dua kursi hakim konstitusi yang lowong.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua