Rabu, 20 February 2019

Taktik ‘Terhormat’ Menangkan Sengketa Pemilu

Mempengaruhi pola pikir hakim bukanlah merupakan cara yang ilegal jika yang dijadikan alat adalah argumentasi yang menjelaskan detail kasus dengan rasionalisasi logis.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi: HMQ

Haus akan kemenangan, bukan berarti harus menghalalkan segala cara melalui praktik judicial corruption (korupsi peradilan) dengan menyuap hakim dan panitera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengerahkan calo perkara atau mafia peradilan.

 

Sekalipun pendekatan uang (money talk) maupun pendekatan kekuasaan (power intervention) marak dilakukan oleh pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan, namun ‘menang terhormat’ jelas akan sangat bernilai serta dapat terhindar dari segala resiko hukum baik ketika maupun setelah melewati proses penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Strategi ‘menang terhormat’ yang diungkapkan Denny Indrayana dalam buku ini, tak sekedar berupa strategi memperkuat argumentasi hukum di dalam sidang, namun diiringi penguatan strategi ‘di luar’ sidang seperti membangun opini positif melalui advokasi media, mendayagunakan relasi baik dengan ormas dan LSM yang tentunya tanpa melanggar garis demarkasi prinsip independensi kekuasaan kehakiman (independence of the judiciary).

 

Mempengaruhi pola pikir hakim bukanlah merupakan cara yang ilegal jika yang dijadikan alat adalah argumentasi yang menjelaskan detail kasus dengan rasionalisasi logis ‘mengapa posisi kasus kita yang harus dimenangkan’.

 

Sengaja dipersiapkan untuk menyambut tahun politik 2019, Denny menyuguhkan pemikiran cemerlang yang bisa dijadikan opsi halal yang bisa ditempuh para pihak tatkala dihadapkan pada 2 dari 3 ranah sengketa pemilu, yakni pemilihan presiden (pilpres) serta pemilihan anggota legislative (DPR, DPD dan DPRD), namun tak termasuk strategi pemenangan pemilukada lantaran disebut Denny akan dituangkan dalam buku tersendiri.

 

 

Perlu diketahui, sengketa hasil pemilu merupakan perselisihan terkait hasil pemilu yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Konkritnya, hasil pemilu berbentuk jumlah suara ataupun jumlah kursi yang diperoleh oleh peserta pemilu.

 

Di Indonesia, Hasil Pilpres berdasarkan Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 memang tak sesederhana mendapatkan suara terbanyak secara nasional (popularty vited president), elected presiden pada Pasal  a quo juga dipersyaratkan memperoleh sebaran suara nasional sedikitnya ‘20% suara’ di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua