Rabu, 27 Pebruari 2019

Usung Tema Peradilan Modern, MA Luncurkan Laptah 2018

Laptah MA Tahun 2018 ini mengusung tema “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”.
Agus Sahbani
Gedung MA. Foto : ASH

Mahkamah Agung (MA) menggelar sidang pleno Istimewa penyampaian Laporan Tahunan (Laptah) MA Tahun 2018 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (27/2/2019). Laptah MA Tahun 2018 ini mengusung tema “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”.   

 

Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Wiodo (Jokowi), seluruh pimpinan lembaga negara/kementerian, Ketua MA negara sahabat, para duta besar negara sahabat, seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan seluruh Pimpinan Pengadilan Pertama Kelas IA, serta seluruh pejabat struktural di lingkungan MA.

 

“Acara ini agendanya tunggal yaitu penyampaian Laptah MA Tahun 2018 oleh Ketua MA M. Hatta Ali,” ujar Kabag Humas MA, Rudy Sudiyanto saat dikonfirmasi, Rabu (27/2/2019). Baca Juga: Tahun 2017, Kontribusi MA terhadap Negara Capai Rp18 Triliun

 

Acara penyampaian Laptah MA Tahun 2018 ini diawali pembukaan “Pameran Kampung Hukum 2019” yang diikuti 32 kementerian/lembaga yang langsung dibuka oleh Ketua MA M. Hatta Ali di JCC Hall Senayan, Jakarta.

 

Lembaga hukum yang biasanya menjadi peserta kampung hukum ini antara lain PPATK, KPK, MK, KY, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kemenkumham, LPSK, dan BNN. Nantinya, setiap lembaga tersebut akan memaparkan tugas dan fungsi masing-masing dan produk-produk hukum yang sudah dihasilkan kepada para pengunjung.

 

Setelah acara penyampaian Laptah MA 2018 ini digelar acara talkshow dengan topik mengenai E-Court bertajuk "Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”. Talkshow ini menghadirkan narasumber/pembicara yakni Dirjen Badan Peradilan Umum MA Herri Swantoro, Pengamat Hukum Asep Iwan Iriawan, Advokat Juniver Girsang, dan Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA Abdurrahman Rahim.

 

Seperti tahun sebelumnya, lembaga peradilan tertinggi ini melaporkan capaian kinerjanya sepanjang tahun 2018. Mulai penyelesaian perkara, pengawasan aparatur peradilan, administrasi perkara, laporan keuangan, kebijakan MA yang terbit sepanjang tahun 2018, upaya meningkatkan integritas hakim, kemandirian badan peradilan, putusan-putusan MA yang berstatus landmark decisions (putusan terpilih/penting), hingga penilaian atau penghargaan dari lembaga lain.

 

Sebelumnya, saat penyampaian Refleksi Akhir Tahun 2018, Ketua MA M. Hatta Ali memaknai arti penting tahun 2018 sebagai era baru menuju badan peradilan yang modern. “Modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur,” kata Hatta.

 

Pada pertengahan tahun 2018, tanggal 13 Juli 2018, MA mengeluarkan Perma No. 3 Tahun 2018 dengan meluncurkan E-Court dengan fitur e-filling (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), e-summons (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Ia menjelaskan, melalui aplikasi E-Court pendaftar gugatan/permohonan dari seorang advokat ataupun pengguna terdaftar dapat melakukan pendaftaran di mana saja, kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan.

 

Jumlah pengguna terdaftar yang telah terverifikasi sampai Desember 2018 sebanyak 11.223 advokat. Sedangkan jumlah perkara terdaftar menggunakan aplikasi E-Court sampai bulan Desember 2018 tercatat sebanyak 389 perkara peradilan umum; 289 perkara peradilan agama; dan 17 perkara peradilan tata usaha negara, sehingga jumlah total perkara E-Court  yang sudah terdaftar sebanyak 695 perkara.

 

“Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah siap menerapkan E-Court 100 persen. Sedangkan, Peradilan Tata Usaha Negara masih mencapai 68 persen untuk menerapkan E-Court,” ujar Hatta Ali di Gedung MA Jakarta, akhir Desember 2018 lalu. (Baca Juga: Aplikasi E-Court Demi Peradilan Cepat dan Biaya Ringan)

 

Untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia yang professional dan berbasis kompetensi, kata Hatta, MA telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep) versi 3.1.0, yang dapat memberi informasi kepada pimpinan pengadilan tentang peta SDM di satuan kerja hingga dapat membantu pengambilan keputusan. Sistem ini terintegrasi dengan Sistem Kediklatan MA (Sisdiklat) dan Sistem Pengawasan (Siwas) untuk pertukaran data diklat pengawai dan verifikasi data pemeriksaan pegawai.

 

Di tahun 2018, MA mengembangkan aplikasi Sistem Pengawasan (Siwas) versi 3.0 yang memuat berbagai perbaikan dan penambahan menu gratifikasi dan menu benturan antar kepentingan. MA juga membangun E-Monitoring pengawasan, aplikasi yang digunakan untuk memonitoring hasil pelaksanaan pengawasan pada Badan Pengawasan yang dilakukan Hakim Tinggi Pengawas dan Hakim Pengawas pengadilan tingkat pertama. Aplikasi ini untuk keseragaman instrumen pengawasan membantu tugas hakim pengawas. 

 

MA saat ini memiliki 30.999 personil yang tersebar di 910 satker seluruh Indonesia. Dari data Badan Pengawasan MA sampai Desember 2018, jumlah pengaduan tercatat sebanyak 2.809 pengaduan. Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti oleh Bawas MA. Rinciannya, sebanyak 1.134 pengaduan telah selesai diproses dan 1.675 pengaduan masih dalam proses penanganan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua