Kamis, 01 March 2018

Tahun 2017, Kontribusi MA terhadap Negara Capai Rp18 Triliun

Presiden Jokowi memberi penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya atas beberapa capaian MA tahun 2017 tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Aida Mardatillah
Ketua MA M. Hatta Ali saat menyampaikan Laporan Tahunan MA Tahun 2017 di Gedung Jakarta Convention Center, Kamis (1/3). Foto: RES

Sebagai bentuk akuntabilitas, Mahkamah Agung (MA) menggelar sidang pleno istimewa penyampaian Laporan Tahunan (Laptah) Tahun 2017. Seperti tahun sebelumnya, lembaga peradilan tertinggi ini melaporkan kinerjanya sepanjang tahun 2017. Mulai penyelesaian perkara, pengawasan aparatur peradilan, administrasi perkara, laporan keuangan, kebijakan MA, hingga kontribusi keuangan negara dalam proses peradilan termasuk upaya meningkatkan integritas hakim, kepercayaan publik, kemandirian badan peradilan.

 

Ada satu hal menarik, selama tahun 2017, MA telah memberi kontribusi bagi keuangan negara dari proses peradilan yang jumlahnya cukup besar yakni sebesar Rp18,255 triliun. Jumlah uang sebesar itu diperoleh dari pengembalian kerugian negara, pidana denda, uang pengganti dalam perkara korupsi, lalu lintas, kehutanan, perikanan, pencucian uang termasuk biaya perkara yang disetor kepada negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

 

“Selama tahun 2017, MA telah memberi kontribusi terhadap keuangan negara sebesar Rp 18.255.338.828.118 atau sebesar 18 triliunan. Ini mengalami kenaikan 4 kali lipat dibandingkan jumlah denda dan uang pengganti tahun 2016 yakni sebesar Rp 4.482.040.633.945 atau 4 triliunan,” tutur Ketua MA M. Hatta Ali saat menyampaikan Laporan Tahunan MA Tahun 2017 dengan tema “Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik dalam Kemandirian Badan Peradilan” di Gedung Jakarta Convention Center, Kamis (1/3/2018).

 

Sidang pleno istimewa ini juga dihadiri sejumlah pejabat negara diantaranya Presiden Jokowi, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, MA Malaysia, MA Arab Saudi, Jepang, Australia, para hakim agung, para ketua pengadilan tingkat pertama dan banding. (Baca Juga: Begini Cara MA Mengatasi Tiga Hambatan Peradilan)

 

Hatta menerangkan denda dan uang pengganti tersebut banyak diperoleh dari perkara pidana dan pidana militer. Selain kontribusi bagi keuangan negara, kenaikan jumlah uang pengganti dari putusan yang dijatuhkan merupakan bukti keseriusan MA dalam memberantas tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap negara. “Ini sebagai upaya MA dalam memulihkan kerugian negara,” ujar Hatta.   

 

Sekretaris MA, Achmad Setyo Pudjoharsoyo mengatakan kenaikan kontribusi bagi keuangan negara ini disebabkan dalam dua tahun terakhir produktivitas putusan MA mengalami peningkatan cukup signifikan dan penyelesaian lebih cepat. Sehingga, biaya perkara pun mengalami kenaikan.

 

“Setelah dikalkulasi uang denda hasil perkara tindak pidana korupsi, kehutanan, narkoba dan kasus lainnya sehingga ketika dijumlahkan hasilnya seperti itu. Itu kenyataan, kami juga tidak menyangka tahun 2017 bisa mencapai sebesar itu,” kata Pudjo di sela-sela Laptah MA Tahun 2017 ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua