Jumat, 01 March 2019

2 Pakar Sepakat ‘Mens Rea’ Inti Keabsahan Business Judgment Rule

Unsur terpenuhinya perbuatan pidana harus ada niat dan perbuatan jahat yang dilakukan dengan sengaja.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrator: BAS

Isu Business Judgment Rule (BJR) kembali mendapat sorotan hangat lantaran digunakan sebagai pembelaan oleh kuasa hukum Galaila Karen Agustiawan (Eks-Dirut Pertamina) dalam kasus korupsi dengan register perkara No.15/Pdt.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Karen dianggap telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 568 miliar akibat kelalaiannya dalam due diligence process pada investasi di blok migas Basker Manta Gummy (BMG), Australia.

 

Salah satu alasan kelalaian Karen yang digunakan JPU, tidak menggunakan hasil uji tuntas yang dilakukan oleh tim internal, yakni PT Delloite Konsultan Indonesia (DKI) sebagai financial advisor bersama Baker McKenzie selaku Legal Advisor dalam mengawal project diamond.

 

Alasan tersebut ditampik oleh pengacara Karen dalam agenda sidang jawaban atas tuntutan JPU. Ia mengusung pembelaan melalui konsep perlindungan direksi dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni Business Judgment Rule (BJR). Salah satu pembelaannya terkait tidak adanya unsur mens rea (niat jahat) ketika kliennya mengambil keputusan. Konsekuensinya, direksi tak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

 

Untuk itu menarik untuk diulas, apakah jika unsur ‘mens rea’ tidak terpenuhi dalam pengambilan keputusan oleh direksi dapat mengakibatkan gugurnya unsur pidana?

 

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, tegas menyebut bahwa dugaan korupsi Dirut BUMN bisa diselamatkan oleh BJR. Inti dari BJR, disebutnya memang berporos pada mens rea. Jika tersangka dapat dibuktikan tak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, maka tak bisa dikatakan telah melakukan perbuatan pidana.

 

Profesor yang akrab disapa Hik itu menarik contoh berupa perbedaan penipuan dengan wanprestasi. Wanprestasi, sambungnya, sekalipun prinsipal mengalami kerugian maka pertangungjawabannya dilakukan secara perdata bukan pidana. Sedangkan pidana, untuk kasus penipuan maupun korupsi jelas harus terbukti adanya niat jahat baru dapat dikatakan memenuhi kualifikasi pidana.

 

Unsur terpenuhinya perbuatan pidana, sambungnya, harus ada niat dan/atau perbuatan jahat. Apabila ada niat dan perbuatan jahat maka terpenuhi adanya kesengajaan. Bila hanya ada perbuatan jahat namun tidak ada niat jahat berarti kelalaian. Tapi kalau niat ada tapi perbuatan tidak menghasilkan, namun ada langkah persiapan untuk itu, maka bisa disebut percobaan. " Kalau ada niat jahat dan tidak ada perbuatan jahat maka tidak bisa dikenakan," kata Hikmahanto ketika dihubungi hukumonline, Kamis (28/2).

 

“Jadi orang yang enggak punya niat jahat dan perbuatan jahat masa bisa dikenakan pidana? Intinya, ada tidaknya mens rea adalah unsur inti dalam BJR,” lanjut Hikmahanto.

 

Adapun terkait pertanggungjawaban kebijakan direksi bila BUMN tersebut berhadapan dengan masalah kerugian keuangan negara, Ia berpendapat bahwa konsep pertanggungjawabannya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). “Kalau RUPS bilang kita terima kerugian itu maka sudah selesai,” katanya.

 

Sepakat dengan Hikmahanto, Pakar Hukum Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Ricardo Simanjuntak juga menyebut pertanggungjawaban perdata memang mesti dilakukan melalui RUPS. Ia juga menyebut tidak sepatutnya direksi dalam menyelenggarakan bisnis yang beresiko juga harus ditakutkan dengan jerat korupsi atas keputusan yang Ia diambil. “Makanya perlu dibuktikan ada enggak niat jahatnya?” tegas Ricardo.

 

Kecuali, ia menambahkan, jika memang terbukti sejak sebelum mengambil keputusan direksi telah memprediksi bahwa potensi risiko (mitigasi potensi risiko) yang diambil sangat besar dan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara yang begitu besar, namun dengan segenap kesadarannya ia tetap mengambil langkah itu. “Dalam konteks itu baru unsur niat jahatnya bisa terpenuhi,” tuturnya.

 

(Baca Juga: Lindungi Direksi Dari Jerat Hukum, Business Judgment Rule Jawabannya!)

 

Untuk diketahui, salah satu yurisprudensi hasil penelusuran hukumonline, dapat merujuk Putusan No. 130 PK/Pid.Sus/2013 terkait bebasnya eks pejabat Bank Mandiri, Fachrudin Yasin (Group Head Corporate Relationship) dan Roy Ahmad Ilham (Group Head Credit Approval) dari status terpidana korupsi.

 

Kasus ini bermula ketika kredit yang digelontorkan Fachrudin dan Roy kepada PT Arthabima Textindo dan PT Arthamustika Textindo dianggap Jaksa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa melalui prosedur dan syarat yang ditentukan Bank.

 

Singkat cerita, dua pejabat ini bebas di Pengadilan tingkat pertama, dihukum 5 tahun penjara di tingkat kasasi, tidak diterima pada PK Pertama oleh hakim agung Artidjo Alkostar, hingga akhirnya diputus bebas dalam PK Kedua.

 

Dalam proses PK Kedua, terkuak bukti baru yang menunjukkan para pejabat itu tak memiliki niat jahat lantaran terbukti berhati-hati ketika mengambil kebijakan pengucuran kredit, di antara bukti baru yang dihadirkan seperti Surat Deputi Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia kepada Ketua BPPN tertanggal 20 Juni 2000, Nota No. CGR/CRM.3.109/2002 tertanggal 17 Juni 2002, Nota CGR/CRM.2.275/2002, Surat Edaran Bank Bandiri No. 006/KRD/RMN.POR/2002 tertanggal 24 Desember 2002 tentang Kebijakan Pengambilalihan Aset Kredit dari BPPN.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua