Rabu, 06 Maret 2019

Menaker Minta Pengusaha Korea Jaga Hubungan Industrial

Investasi perusahaan asal Korea Selatan di Indonesia mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja Indonesia.
Ady Thea DA
Menaker Hanif Dhakiri (baju putih). Foto: RES

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari berbagai investasi asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, salah satunya berasal dari Korea Selatan. Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, mengimbau pengusaha Korea Selatan untuk meningkatkan nilai investasi di Indonesia, sehingga bisa membuka lebih banyak lapangan kerja baru.

 

Hanif mencatat investasi Korea Selatan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja Indonesia. Selain meningkatkan investasi, pengusaha Korea Selatan diminta untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis antara manajemen perusahaan dan pekerjanya. Ini penting untuk meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan pekerja.

 

"Komitmen bersama untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis ini diharapkan dapat terus meningkatkan nilai investasi yang masuk ke Indonesia," kata Menteri belum lama ini di Jakarta. Baca Juga: Regulasi Ketenagakerjaan Mesti Adopsi Perkembangan Revolusi Industri 4.0

 

Selaras itu, Hanif menjelaskan pemerintah terus mendorong dunia industri untuk berinvestasi di bidang SDM secara masif. Selama ini investasi SDM dari sektor swasta di Indonesia tergolong rendah. Menurutnya pembangunan SDM tidak bisa mengandalkan pemerintah saja, kalangan industri dan bisnis pun perlu berkontribusi.

 

Untuk menjaga hubungan industrial, Hanif mengingatkan salah satu cara yang perlu dilakukan yakni membudayakan dialog sosial di lingkungan kerja. Oleh karena itu, pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan dan Lembaga Kerja Sama Tripartit harus dilakukan melalui komunikasi yang efektif. Tujuannya untuk menghindari salah paham, saling curiga dan tidak percaya yang bisa berujung perselisihan antara pekerja dan pengusaha.

 

Hanif menegaskan pemerintah terus berupaya mewujudkan iklim industri yang kondusif melalui berbagai kebijakan. Misalnya, menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Secara umum regulasi ini memberi kepastian kepada pelaku usaha dalam menyusun rencana keuangan. Bagi pekerja, PP Pengupahan memberi kepastian karena upah naik setiap tahun.

 

"Aturan ini memberi kepastian dan menguntungkan baik bagi pekerja dan pengusaha," ujarnya.

 

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto mengapresiasi investasi Korea Selatan karena mampu menyerap sekitar 1 juta tenaga kerja lokal. Dia berharap ke depan hubungan Indonesia-Korea Selatan terus diperkuat. Salah satu caranya melalui investasi SDM lewat pendidikan atau pelatihan vokasi.

 

Terpisah, Sekjen OPSI, Timboel Siregar menilai masuknya investasi asing di Indonesia merupakan kebutuhan penting untuk mendukung terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tercatat realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada kuartal II Tahun 2018 mencapai Rp176,3 triliun. Angka ini turun 4,9 persen dibandingkan kuartal I Tahun 2018 sebesar Rp185,3 triliun.

 

Timboel melihat terjadi pergeseran negara yang berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya lima besar investasi asing di Indonesia yakni Jepang, Singapura, China, Korea Selatan, dan Swiss. Pada kuartal II Tahun 2018 posisinya berubah menjadi Singapura (33,5 persen); Jepang (14,4 persen); China (9,4 persen); Hong Kong (8,2 persen); dan Malaysia (5,3 persen). Korea Selatan tidak lagi masuk daftar 5 besar negara yang berinvestasi di Indonesia.

 

Periode Januari-Juni 2018, realisasi investasi asing paling besar di Indonesia berasal dari Singapura yang mencapai sekitar Rp35 triliun atau 33,5 persen dari total investasi PMA di Indonesia. Timboel mencatat investor Korea Selatan berminat merealisasikan investasi sebesar 446 Dollar AS. Meliputi sektor industri kabel listrik 50 juta Dollar AS di Karawang; tekstil 36 juta Dollar AS di Tegal; manufaktur turbin 85 Dollar AS di Bekasi; dan Startup (modal ventura) 100 Dollar AS di Jakarta.

 

Menurut Timboel, Korea Selatan masih berpotensi untuk berinvestasi lebih besar lagi di Indonesia. Tapi potensi ini harus dibarengi dengan niat baik investor Korea Selatan untuk menghormati hukum yang ada di Indonesia, khususnya perburuhan. Hal ini penting mengingat banyak masalah hubungan industrial antara buruh dengan perusahaan milik investor Korea Selatan. Beberapa kasus diantaranya investor pulang ke Korea Selatan tanpa menyelesaikan masalah hubungan industrial yang terjadi di perusahaannya.

 

Komitmen investasi Korea Selatan sebesar 446 Dollar AS, menurut Timboel sangat baik karena berpeluang menciptakan lapangan kerja baru. Tapi komitmen ini harus didukung kemauan baik para investor untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis. “Pemerintah harus memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, sehingga hubungan industrial bisa terjamin,” katanya di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua