Jumat, 08 Maret 2019

Anang Hermansyah Cabut RUU Permusikan, Semudah Itukah?

​​​​​​​Pencabutan RUU harus sesuai dengan Peraturan DPR No.3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang.
Rofiq Hidayat
Kompleks parlemen di Senayan. Foto: RES

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan telah memasuki Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019. Perjalanan RUU tersebut belakangan gaduh akibat musisi Indonesia terbelah pandangan. Sebagian musisi menolak terhadap muatan materi RUU. Sebagian lainnya merasa perlunya RUU tersebut asal diperbaiki materinya. Alhasil, Anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah sebagai pengusul mencabut RUU Permusikan dari daftar Prolegnas Prioritas 2019.

 

Anang yakin untuk mencabut RUU Permusikan dari daftar Prolegnas Prioritas di Badan Legislasi (Baleg). Keputusan tersebut diambil setelah mendapat berbagai masukan dan saran dari pemerhati musik atas muatan materi draf RUU tersebut. Alasan lainnya, terkait bakal dilakukannya musyawarah besar komunitas musik, sehingga keberadaan RUU ini diharapkan tidak menjadi semakin gaduh pelaksanaannya. Ia berharap, pelaksanaan musyawarah besar komunitas musik ini dapat dilakukan setelah Pemilu 2019 terlaksana.

 

Ia menambahkan, pencabutan RUU sangat mungkin dilakukan karena posisinya masih di Baleg. Anang berharap, pencabutan RUU ini membuat ekosistem musik di Indonesia menjadi tenang. “Agar terjadi kondusif di seluruh stakeholder ekosistem musik di Indonesia,” ujarnya kepada hukumonline, Jumat (8/3) di Jakarta.

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu sadar, banyaknya musisi yang menolak keberadaan RUU ini membuat dirinya sebagai wakil rakyat harus menindaklanjuti aspirasi dari para pemangku kepentingan tersebut. Atas dasar itu, keputusan mencabut RUU dilakukan dirinya. Anang yakin keputusan ini merupakan hal lazim dilakukan pada sebuah RUU.

 

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Hukum Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) Mohamad Kadri memaklumi keputusan Anang demi menjaga kondusifitas ekosistem musik di Indonesia. Namun ia berharap, jalan keluar dari pro kontra keberadaan RUU ini adalah memperbaiki sejumlah pasal yang dinilai bermasalah, bukan mencabut RUU secara keseluruhan.

 

“Saya posisi yang mau merevisi bukan berarti dibatalkan atau ‘dibunuh’. Kalau ‘dibunuh’ menyederhanakan persoalan tanpa ada harapan. Harusnya diperbaiki,” ujarnya.

 

Keputusan mencabut RUU dari daftar Prolegnas Prioritas yang menjadi kewenangan Baleg dalam melakukan penyusunan tak semudah yang dipikirkan Anang. Menurut Kadri, prosedur mencabut RUU mesti disepakati kedua belah pihak, DPR dan pemerintah. Maklum saja, dalam melakukan penyusunan daftar Prolegnas harus disepakati antara DPR, pemerintah dan DPD. Sebaliknya, bila DPR tetap berjalan dan pemerintah pun sepakat, maka RUU tersebut bakal berlanjut.

 

“Prosedur pencabutan tidak semudah penggagas (RUU) mencabut,” ujarnya.

 

Baca:

 

Musisi yang berlatar belakang advokat ini berpandangan, terdapat tiga posisi di tengah ekosistem musik di Indonesia. Pertama, mendorong dibatalkannya RUU Permusikan. Kedua, merevisi draf RUU. Ketiga, abstain alias tidak memberikan pendapat. Untuk nomor 1 dan 3 dianggap tidak melakukan perubahan. Sedangkan posisi yang merevisi masih terdapat harapan untuk terus maju RUU Permusikan diproses di DPR.

 

“Tetapi mencabut dari Prolegnas di Baleg itu sesuatu yang sulit. Kalau Anang mencabut, apakah prosedurnya bisa cepat? Saya belum melihat Anang mencabut semua akan selesai bila dicabut RUU,” ujarnya.

 

Untuk diketahui, tata cara penarikan RUU diatur dalam Peraturan DPR No.3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang. Berikut pengaturan penarikan RUU yang berasal dari anggota dewan sebagai pengusul. Salah satunya, mesti memberikan alasan kepada pihak pimpinan Baleg.

 

Pasal 2

Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.

 

Pasal 3

(1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan penarikan dalam proses penyusunan dan pembahasan.

(2) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan alasan:

a. perbaikan materi rancangan undang-undang oleh pengusul;

b. perbaikan materi rancangan undang-undang yang berasal dari  Presiden;             

c. melampaui batas waktu pembahasan setelah diberi waktu perpanjangan;dan/atau

d. tidak terjadinya kesepakatan terhadap suatu materi dalam pembahasan rancangan undang-undang setelah melalui 2 (dua ) kali masa sidang.

 

Pasal 4

Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada tahapan:  

a. sebelum rancangan undang-undang diputuskan menjadi rancangan undang- undang dalam Rapat paripurna DPR;

b. setelah rancangan undang-undang disampaikan DPR kepada Presiden;

c. setelah rancangan undang-undang disampaikan Presiden kepada DPR sebelum memasuki pembicaraan tingkat I; dan/atau

d. dalam pembahasan rancangan undang-undang Pada Pimbicaraan Tingkat I oleh DPR  dan Presiden

 

Pasal 5

(1) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Anggota, Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau DPD.

(2) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh DPR.

(3) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan oleh Presiden.

(4) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

 

Pasal 6

(1) Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota, Komisi, gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau DPD dapat dilakukan penarikan apabila pengusul menarik usulannya.

(2) Rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dapat ditarik kembali sebelum disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

(3) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR disertai dengan penjelasan alasan penarikan.

 

Pasal 7

(1) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.

(2) Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Badan Legislasi.

(3) Penyampaian penarikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan alasan penarikan dan membubuhkan tanda tangan Anggota, pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan DPD.

(4) Usul penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.

 

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas berpandangan RUU yang ditarik oleh pengusulnya pasti bakal diproses Baleg. Hanya saja, mencabut RUU dari daftar Prolegnas Proritas 2019 tidak secepat yang dikira. “Sebab Prolegnas keputusan tiga pihak,” ujarnya.

 

Kabar bakal dicabutnya RUU Permusikan oleh pengusul sudah sampai  ke kuping Supratman. Informasi tersebut didapatnya dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Sayangnya, Supratman belum memiliki waktu untuk berbicara dengan Anang perihal alasannya mencabut RUU Permusikan. Baginya, pencabutan RUU Permuskan dari Prolegnas Prioritas 2019 dimungkinkan, asala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Atas dasar itu, Baleg berencana menggelar rapat dengan pemerintah pasca Pemilu 2019 rampung. Pasalnya Menkumham Yasonna H Laoly menegaskan pada rapat penyusunan Prolegnas Prioritas akhir 2018, rapat-rapat pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR dapat digelar pasca Pemilu 2019

 

“Tapi secara substansi saya rasa tidak ada masalah. Hanya mekanisme formalnya yang akan kita tempuh,” pungkas politisi Partai Gerindra itu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua