Jumat, 08 March 2019

Perdamaian dalam Kasus Talangsari Tak Gugurkan Pidana, Ini Alasannya

​​​​​​​Karena kasus pelanggaran HAM berat tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Ada 3 praktik yang selama ini dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana biasa untuk menghapus pidana, tapi tak berlaku bagi kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ady Thea DA
Sejumlah korban kasus Talangsari Lampung 1989 berunjuk rasa di depan Kejagung, Jakarta, Jum'at (7/02). Mereka menuntut Kejagung untuk segera melakukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi 25 tahun lalu dan menghilangkan 426 nyawa tersebut.

Dalam prinsip umum pidana, perdamaian tidak menggugurkan perbuatan pidana. Ini berlaku baik untuk pidana umum maupun pelanggaran HAM. Basis pelanggaran HAM adalah kebijakan, pertanyaannya kemudian dengan siapa perdamaian itu akan dilakukan? Begitu penjelasan Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam yang menegaskan perdamaian dalam kasus pelanggaran HAM tidak menghapus perbuatan pidana.

 

Belum lama ini Komnas HAM mendapat informasi ada deklarasi perdamaian dalam dugaan kasus pelanggaran HAM berat di dusun Talangsari Way Jepara Subing Putra III desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa Talangsari terjadi awal Februari 1989, hasil penyelidikan Komnas HAM Juli 2008 menyimpulkan paling sedikit 130 orang dibunuh oleh aparat militer. Sedikitnya 53 orang ditahan semena-mena dan mengalami penyiksaan serta 77 orang diusir paksa dari kampungnya. Penyelidikan Komnas HAM itu menyimpulkan peristiwa Talangsari tergolong pelanggaran HAM berat.

 

Anam melanjutkan, dalam perkara pelanggaran HAM berat ada kepentingan publik yang harus dijaga oleh negara. Sejauh ini belum ada upaya maksimal yang dilakukan pemerintah sebagai perwakilan negara untuk menyelesaikan kasus Talangsari. Deklarasi perdamaian ini menurut Anam sebagai upaya untuk menghindari agar perkara Talangsari tidak berproses ke pengadilan.

 

“Tidak ada ketentuan lain dalam UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memilih jalan selain proses peradilan. Jalan lain (perdamaian,-red) yang digunakan ini merupakan upaya melawan hukum,” katanya melalui pesan singkat, Kamis (7/3).

 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan walau sebagian besar yang menandatangani deklarasi itu lembaga pemerintah tapi tidak bisa menganulir mekanisme hukum kasus Talangsari. Ia melihat inisiator deklarasi ini yakni Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 20 Februari 2019. Menurutnya tim ini tidak punya dasar hukum untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat.

 

Menurut Usman, sebagian pihak yang menandatangani deklarasi itu antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Lampung Timur dan tokoh masyarakat Talangsari dinilai tidak merepresentasikan seluruh korban dan keluarga kasus Talangsari. Selain itu dalam deklarasi ini tidak disebut dengan jelas siapa pelaku dan korban. “Deklarasi perdamaian kasus Talangsari ini tidak punya landasan hukum,” urainya.

 

Usman menegaskan peristiwa Talangsari 1989 bukan kejahatan biasa tapi pidana internasional. Komnas HAM menegaskan ini dalam hasil penyelidikan pro yustisia kasus Talangsari. Kendati demikian Usman melihat sedikitnya ada 3 hal praktik yang selama ini dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana biasa untuk menghapus pidana, tapi tak berlaku bagi kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

Pertama, negara tidak boleh memberikan amnesti kepada pelaku sekalipun setelah putusan pengadilan korban memaafkan pelaku. Dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan amnesti ini tidak berlaku. Kedua, dalam kasus pidana biasanya ada masa kedaluwarsa untuk kasus tertentu misalnya pembunuhan. Tapi aturan ini tidak berlaku untuk kasus pelanggaran HAM berat. Ketiga, ada pandangan yang menyebut pelaku melakukannya karena perintah atasan, alasan ini juga tidak bisa menggugurkan pidana dalam perkara kejahatan terhadap kemanusiaan.

 

Usman mencatat, upaya perdamaian juga pernah dilakukan dalam kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok tahun 1984. Perdamaian dilakukan menjelang proses peradilan digelar atau ketika korban akan memberikan kesaksian di pengadilan. Menurutnya, upaya perdamaian ini tujuannya untuk menutupi kebenaran. Ia khawatir deklarasi perdamaian ini akan mempengaruhi pemerintah dalam menangani kasus Talangsari. Terbukti dari perdamaian yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok menjadi pertimbangan sehingga pelaku diputus bebas.

 

Baca:

 

Terpisah, Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma, mengatakan organisasinya sudah mengadvokasi lebih dari 20 tahun korban kasus Talangsari. Sampai sekarang kasus ini tak kunjung tuntas karena berkas penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dengan dalih tidak cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materil. Komnas HAM sudah menjawab dalil Kejaksaan Agung tersebut, tapi bolak-balik berkas penyelidikan masih terjadi.

 

Menurut Feri, perdamaian tidak dikenal dalam penyelesaian perkara pidana karena harus ada sanksi pidana bagi pelaku. Jika ingin menjadikan perdamaian sebagai solusi, ada tahap yang harus dilalui mulai dari pengungkapan kebenaran atas peristiwa Talangsari. Kemudian, ada pengakuan dari para pelaku dan pihak yang bertanggungjawab. “Rekonsiliasi itu hak korban, mereka yang menentukan mau damai atau tidak,” urainya.

 

Mengingat sebagian besar pihak yang menandatangani deklarasi perdamaian itu merupakan perwakilan lembaga pemerintah, Feri mengatakan, pihaknya sudah melapor ke Ombudsman. Ia menilai, lembaga pemerintah yang menandatangani deklarasi itu telah melakukan maladministrasi.

 

Komisioner Ombudsman, Ahmad Suaedy, mengatakan pihaknya telah menerima pengaduan mengenai deklarasi perdamaian kasus Talangsari 1989. Ombusman masih memproses pengaduan ini dan dalam waktu dekat akan meminta keterangan para pihak. “Saat ini kami belum bisa menyimpulkan apakah terjadi maladministrasi atau tidak,” tutupnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua