Rabu, 13 Maret 2019

Berbagai Cara Koalisi Desak Penuntasan Kasus Novel Baswedan

Amnesty Internasional Indonesia bahkan sudah membawa kasus ini ke ranah internasional.
Aji Prasetyo
Aksi diam 700 hari Koalisi Masyarakat Sipil. Foto: ABE

Tak terasa 700 hari sudah aksi teror terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswesan berlalu. Namun hingga kini belum ada titik terang siapa pelaku penyiraman hingga aktor intelektual di balik penyerangan tersebut. Tim gabungan bentukan Polri yang didirikan pada Januari 2019 pun belum memberikan hasil.

 

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti ICW, LBH Jakarta dan Amnesty Internasional menganggap waktu yang sangat panjang tersebut kian membuat terang bahwa tidak ada kesungguhan dan keprofesionalitasan kepolisian untuk mengungkap perkara ini. 

 

"Kekhawatiran berbagai pihak bahwa Novel tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar kian terbukti," kata salah satu anggota koalisi dalam pernyataan sikapnya, Rabu (12/3).

 

Koalisi sendiri sudah melakukan sejumlah upaya agar kasus ini bisa terungkap. Arif Maulana, Direktur LBH Jakarta yang juga merupakan salah satu kuasa hukum Novel menerangkan, pihaknya sudah mengirim surat kepada kepolisian untuk meminta sejauh mana tindak lanjut dari kasus penyiraman air keras ini. 

 

Selain itu ia juga beranggapan KPK sebenarnya bisa memproses perkara ini dengan indikasi pidana menghalangi penyidikan. "Kita sudah melaporkan kepada KPK terkait obstruction of justice di kasus Novel dan kita minta ke KPK menindaklanjuti dari surat tersebut," ujar Arif. 

 

Community Engagement and Growth Manager di Amnesty International Indonesia, Ken Matahari mengaku telah membawa kasus Novel ke dunia internasional yaitu dalam pertemuan Th 40th session of the United Nations Human Rights Council (UNHRC). "Amnesty sudah membawa ke internasional untuk meningkatkan monitoring dan tekanan agar bisa tuntas. Ini bukan final, tapi tahap monitoring," tuturnya. 

 

Selain mengangkat isu tersebut di forum PBB, Amnesty International Indonesia turut menyampaikan masalah teror yang dialami oleh penyidik KPK itu ke berbagai perwakilan Amnesty International di luar negeri. Amnesty menggolongkan Novel sebagai individu yang berisiko mendapatkan kriminalisasi karena melakukan penegakan hukum. 

 

"Kita sudah membuat komunikasi amnesty section di negara lain kasusnya individul risk yaitu dia berisiko diserang atau kriminalisasi," kata Ken. 

 

Sementara Jansen, perwakilan dari Change.org mengatakan, saat ini sudah 180 ribu orang menandatangani petisi agar kasus penyiraman air keras terhadap Novel segera terungkap. Hal ini menunjukkan betapa tingginya harapan masyarakat agar aparat kepolisian bisa menangkap pelaku penyerangan sekaligus aktor intelektual. “Ini memperlihatkan kalau banyak yang ingin terungkap,” katanya.

 

Baca:

 

Tidak terkait pilpres

Alghiffari Aqsa, kuasa hukum Novel lainnya mengatakan seharusnya aparat kepolisian bisa lebih cepat mengungkap perkara ini. Ia mencontohkan kasus teror lain yang terjadi terhadap pejabat Kejati Bengkulu pada 2004 lalu. 

 

"Desember 2004, rumah Kajati Bengkulu dibakar orang tak dikenal, ketika itu Novel masuk tim, dalam 1 bulan ditemukan orang-orang yang diduga aktor intelektual. Ketika itu belum ada teknologi yang seperti sekarang ini," terangnya. 

 

Ia pun membandingkan sejumlah teror baik terhadap pimpinan maupun pegawai KPK yang hingga kini belum terungkap. Seperti teror terhadap Novel sendiri, lalu beberapa penyidik dan pegawai hingga teror di kediaman dua pimpinan KPK Laode M. Syarif dan Agua Rahardjo beberapa waktu lalu.

 

Mantan Direktur LBH Jakarta ini juga menegaskan aksi yang dilakukan Koalisi sama sekali tidak terkait pilpres baik mendukung atau mendeskreditkan capres dan cawapres tertentu. Namun jika ada capres dan cawapres yang membawa isu ini untuk berkampanye, pihaknya pun akan meminta solusi konkrit untuk penyelesaian masalah tersebut. 

 

"Ini tidak terkait pilpres atau sebagainya, jika ada yang ingin mengangkat isu ini lalu coba apa solusi kongkritnya," pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua