Jumat, 29 Maret 2019

Ini Dia Daftar Corporate Law Firm Terbesar dan Menengah Indonesia 2019

​​​​​​​Penambahan yang ada itu berdasarkan kebutuhan, bukan karena ingin bombastis menjadi besar.
Normand Edwin Elnizar/Fathan Qorib

Hampir dua bulan survei corporate law firms 2019 diolah tim hukumonline.com. Waktu ini terhitung mulai dari pengiriman kuesioner melalui surat elektronik ke masing-masing kantor hukum, pengolahan data, hingga penyajian. Hukumonline.com sadar bahwa waktu tersebut tidaklah singkat. Namun, unsur kehati-hatian menjadi pegangan utama bagi Tim Litbang dan Redaksi hukumonline.com sebelum menyajikan hasil ke pembaca.

 

Dari ratusan kantor hukum yang merupakan pelanggan hukumonline.com, sebanyak 85 law firm yang mengisi survei secara online tersebut. Jumlah ini jauh lebih besar jika dibandingkan survei corporate law firm tahun lalu. Dari 25 kantor hukum yang diminta mengisi survei tahun lalu, sebanyak 19 law firm yang mengisi kuesioner dan bisa diverifikasi data-datanya. Sehingga, jika dibandingkan dengan tahun ini, maka jumlah responden kantor hukum pada survei corporate law firm 2019 meningkat 4,5 kali lipat jika dibandingkan tahun 2018.

 

Tentu, jumlah responden yang fantastis ini mengubah banyak hal. Baik dari segi waktu pengolahan data hingga penyajiannya. Kali ini, hukumonline.com membagi dua jenis penyajian pemeringkatan corporate law firm 2019. Pertama, Top 30 Largest Indonesian Corporate Law Firms 2019. Dan kedua, Recognized Mid-Sized Indonesian Corporate Law Firms 2019.

 

Hukumonline.com berharap, melalui pemeringkatan ini semakin mendorong banyak terbentuknya law firm Indonesia yang besar dan memiliki kualitas serta profesionalisme. Sehingga, kantor hukum Indonesia tersebut dapat bersaing atau bahkan lebih unggul dari law firm internasional.

 

Dalam berbagai publikasi regional maupun internasional, jumlah fee earners pada sebuah kantor hukum bisa mencapai ribuan orang. Salah satunya dari majalah Asian Legal Business, yang melaporkan bahwa jumlah fee earners menjadi patokan besaran sebuah kantor hukum di berbagai negara. Rata-rata, negara tetangga Indonesia khususnya di Asia Tenggara dalam satu kantor hukum jumlah fee earnersnya paling banyak di bawah 200 orang. Hanya India dan Singapura yang jumlah fee earnersnya lebih dari 200 orang. Angka ini jauh dari law firm asal China yang jumlah fee earnersnya lebih dari 6500 orang pada satu kantor hukum.

 

Kedua jenis pemeringkatan tersebut memiliki kesamaan penilaian, yakni berdasarkan jumlah total fee earners di masing-masing kantor hukum. Fee earners tersebut terdiri dari jumlah partner, associate, of counsel hingga advokat asing. Fee earners terbanyak tentu akan menjadi juaranya. Jika terdapat kesamaan total jumlah fee earners pada beberapa corporate law firm, maka pemeringkatan kemudian akan membandingkan jumlah dengan urutan partner, assosiate, of counsel, dan jumlah advokat asing.

 

Seluruh kantor hukum atau responden yang ikut survei Corporate Law Firms 2018 lalu mayoritas masuk dalam 30 besar pemeringkatan pada tahun ini. Hal ini membuktikan eksistensi para kantor hukum tersebut pada dunia hukum korporasi di Indonesia. Hasil survei tahun ini semakin menarik dengan munculnya fakta bahwa terdapat naik turun jumlah fee earners pada masing-masing kantor hukum yang ikut serta dalam survei tahun ini dan tahun lalu.

 

Begitu juga dengan pemeringkatannya. Di tahun lalu, terdapat kantor hukum yang masuk dalam peringkat 10 besar, namun tidak pada tahun ini. Naik turun ranking ini disumbang dari berbagai faktor. Mulai turunnya jumlah fee earners hingga naiknya jumlah fee earners kantor hukum lain sehingga membalap pemeringkatan sebuah kantor hukum.

 

Angka ini semakin memperlihatkan bahwa pertumbuhan kantor hukum korporasi di Indonesia begitu dinamis. Sejumlah kantor hukum mengalami peningkatan jumlah fee earners yang signifikan dibanding tahun lalu. Sebaliknya, adanya penurunan jumlah fee earners di sebuah kantor hukum tertentu.

 

Baca:

 

Top 30 Besar

Jumlah fee earners pada Top 30 Largest Indonesian Corporate Law Firms 2019 sangat beragam. Mulai dari terbanyak 132 fee earners, hingga 20 fee earners. Dari puluhan partner hingga dua partner. Dari ratusan associate hingga belasan associate.

 

Peringkat pertama pada pemeringkatan tahun ini ditempati Assegaf Hamzah & Partners (AHP) dengan total 132 fee earners. Jumlah ini terdiri dari 23 partners, 103 associate, 1 of counsel dan 5 orang advokat asing. Ranking pertama yang diraih AHP ini sama dengan tahun lalu. Total fee earners untuk tahun 2019 naik jika dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 117 fee earners.

 

Peringkat kedua dipegang oleh Lubis Ganie & Surowidjojo (LGS) dengan total 113 fee earners. LGS tetap bertahan di ranking kedua seperti tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan tahun 2018, total fee earners LGS mengalami penurunan, yakni sebesar 115 fee earners di tahun 2018 menjadi 113 fee earners di tahun 2019.

 

Pada peringkat urutan ketiga adalah Ali Budiardjo Nugroho & Reskodiputro (ABNR) dengan total 109 fee earners yang terdiri dari, 22 partner, 80 associate, 4 of counsel dan 3 advokat asing. ABNR naik satu peringkat pada tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatan juga terlihat dari segi jumlah, yakni di tahun 2018 sebanyak 105 fee earners menjadi 109 fee earners di tahun 2019.

 

 

Managing Partner AHP Bono Daru Adjie mengatakan, meningkatnya jumlah fee earners hingga 15 orang dibandingkan tahun lalu karena memang ada pengajuan penambahan pada masing-masing practice group yang focus pada bidang industry di AHP. Penambahan ini merupakan hasil evaluasi kinerja secara berkala dan menyeluruh sebelumnya.

 

“Penambahan yang ada itu berdasarkan kebutuhan, bukan karena ingin bombastis menjadi besar,” katanya kepada Hukumonline.com.

 

 

Jumlah penambahan tersebut, lanjut Bono, sudah diperhitungkan sebelumnya. Sehingga, total fee earners yang bertambah dari tahun lalu diharapkan dapat memenuhi kapasitas dan kualitas pelayanan kepada klien menjadi lebih baik lagi. “Menambah jumlah orang itu perlu hitungan pemberdayaan secara produktif, agar biaya yang dikeluarkan bisa tertutup,” tambahnya.

 

Hal senada juga diutarakan oleh Partner ABNR, Freddy Karyadi. Menurutnya, penambahan di ABNR lantaran melihat kebutuhan di internal, bukan menargetkan berapa fee earner yang harus dimiliki dalam kurun waktu tertentu. Ia menegaskan, jasa prioritas yang layak diukur dalam layanan jasa hukum oleh advokat bukanlah jumlah fee earner, melainkan kualitas pelayanan yang baik.

 

“Di kebanyakan industri jasa prioritasnya bukan jumlah fee earner, tapi kualitas layanan. Buat apa punya banyak kalau tidak bisa melayani pasar dengan baik. Sebab akibatnya bukan untuk menambah jumlah, tapi peningkatan layanan. Tambah sumber daya manusia artinya menambah biaya. Dasarnya adalah kebutuhan,” tuturnya.

 

 

Sementara itu, Managing Partner LGS M. Idwan Ganie mengaku bahwa mekanisme promosi dilakukan secara organis. Mulai dari jenjang associate hingga partner bertumbuh di LGS. Pihaknya pun tidak mempekerjakan advokat asing karena percaya bahwa potensi advokat dalam negeri juga bagus.

 

Mengenai besaran jumlah fee earners, LGS sendiri tak memiliki target atau patokan tertentu. Seluruh fee earners yang ada di LGS merupakan kebutuhan kerja yang selama ini diperlukan. “Untuk size yang besar itu memang kebutuhan riil, juga untuk persiapan kalau ada proyek besar maka kami bisa menampung,” katanya kepada hukumonline.com.

 

Ia sepakat, kualitas pelayanan kepada klien menjadi nomor satu bagi kantor hukum. Atas dasar itu, LGS terus berkonsentrasi untuk memperluas ekspansi klien ke seluruh wilayah Indonesia. “Indonesia masih begitu besar dan investasi klien belum tentu di Jakarta, bisa juga di daerah. Kami tidak ingin menjadi besar di Jakarta saja, cabang di daerah ingin kami tumbuhkan. Caranya nanti berasosiasi juga dengan law firm di daerah,” tandasnya.

 

 

Recognized Mid-Sized

Selain Top 30 besar, survei juga menghasilkan 46 peringkat yang masuk kategori “Recognized Mid-Sized IndonesianCorporate Law Firms 2019”. Jika dilihat dari jumlah fee earners, dalam kategori ini yang terbanyak adalah 19 fee earners dan paling kecil 3 fee earners.

 

Sebanyak 55 kantor hukum masuk dalam kategori ini. Beberapa di antaranya berada di peringkat yang sama karena jumlah fee earners hingga rinciannya seperti jumlah partner, associate, of counsel hingga advokat asing juga sama. Kantor hukum pada peringkat 1-10 secara berturut-turut memiliki 19-15 fee earners. Kantor hukum pada peringkat 11-20 secara berturut-turut memiliki 14-12 fee earners. Kemudian, kantor hukum pada peringkat 21-45 berturut-turut memiliki 11-3 fee earners.

 

 

Untuk lima terbesar di kategori ini adalah Law Office Yang & Co dengan total 19 fee earners, yang terdiri dari 5 partner dan 14 associate. Peringkat kedua adalah Schinder Law Firm dengan total 19 fee earners yang terdiri dari 3 partner, 11 associate, 4 of counsel dan 1 advokat asing.

 

Pada urutan ketiga adalah Guido Hidayanto and Partners dengan total 17 fee earners, yang terdiri dari 5 partner, 10 associate dan 2 of counsel. Peringkat keempat diisi oleh Situmorang & Partners dengan total 17 fee earners, yang terdiri dari 3 partner, 10 associate, 2 of counsel dan 2 advokat asing. Sedangkan peringkat kelima adalan Frans Winarta & Partners dengan total 16 fee earners, yang terdiri 6 partner dan 10 associate.

 

Salah satu kantor hukum yang masuk dalam kategori midsized ini adalah Prayogo Advocaten. Managing Partner Prayogo Advocaten Daniel Dhanu Prayogo memiliki cara tersendiri dalam menyiasati keterbatasan sumber daya, yakni dengan menerapkan affiliate partner di kantornya.

 

Para partner afiliasi ini pada dasarnya tidak bekerja di law firm milik Dhanu. Hanya saja mereka menjadi rekan rujukan ketika Dhanu membutuhkan sumber daya lawyer dalam menangani suatu perkara yang sesuai dengan spesialisasi masing-masing. “Modelnya kerja sama lepas saja, kalau ada perkara kami panggil,” katanya. Nantinya dalam surat kuasa akan dicantumkan bahwa partner afiliasi tersebut adalah lawyer dari kantor Prayogo Advocaten.

 

Setiap partner afiliasi leluasa memiliki kantor hukum masing-masing. Dhanu mengakui tidak semua partner afiliasi memiliki perjanjian tertulis dengan Prayogo Advocaten. Cara ini membuat Dhanu leluasa memperluas bidang praktik yang ditawarkan berdasarkan ketersediaan dan kecocokan dengan partner afiliasi yang mau bekerja sama dengannya. Sebaliknya, Dhanu pun dapat membantu di kantor hukum partner afiliasi tersebut dalam perkara yang sedang ditangani dengan cara yang sama.

Thanks untuk infonya, Hukumonline!
 - Agam
02.04.19 10:45
Thank untuk infonya, Hukumonline! Terus tingkatkan informasi tentang Corporate Law Firm & Profesi Corporate Lawyer, serta selalu up to date!
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua