Senin, 01 April 2019

Bahasa Hukum: Catatan Singkat tentang Istilah ‘Perdata’

Dikisahkan, ada orang Belanda yang pernah menyaksikan siding pradata dipimpin Raja.
Muhammad Yasin
Ilustrasi perjanjian, sebagai bagian dari hukum perdata. Ilustrator: BAS

Ada banyak istilah hukum yang patut dipahami terutama oleh mereka yang bergelut di bidang hukum. Semakin berkembang ilmu pengetahuan hukum, semakin banyak pula istilah yang dipergunakan. Beberapa di antara istilah hukum sudah dipergunakan sejak dulu (Indonesia merdeka) hingga sekarang, baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam buku-buku teks di lingkungan kampus.

Istilah-istilah hukum banyak ditemukan dalam kamus dan thesaurus. Untuk menelusuri makna istilah-istilah hukum itulah dipergunakan ilmu semantik. Melalui pendekatan ini, ditelusuri sejarah suatu istilah, dan mungkin saja ditemukan perubahan atau pergeseran makna. Acapkali, tak diketahui secara pasti darimana istilah tertentu muncul karena minimnya referensi yang digunakan, meskipun istilah dimaksud lazim dipakai masyarakat. Mungkin saja dua kata yang mirip sebenarnya berbeda makna dan konteks penggunaan.

Di kalangan peminat ilmu hukum, istilah ‘perdata’ dan ‘pidana’ sangat lazim dipergunakan. Bahkan dapat disebut sebagai istilah yang awal-awal diperkenalkan ketika belajar ilmu hukum. Mahasiswa dibekali ilmu tentang ‘hukum perdata’ yang dalam bahasa Belanda disebut privaatrecht dalam bahasa Belanda, dan hukum ‘pidana’ sebagai terjemahan strafrecht.

Lantas, apa sebenarnya makna perdata dan pidana? Yang pasti, di bangku kuliah fakultas hukum, perdata sering dijadikan sebagai lawan dari pidana. Setidaknya begitulah yang ditulis dalam Kamus Hukum dan Yurisprudensi karya HM Fauzan dan Baharuddin Siagian (2017). Di sini, perdata diartikan sebagai ‘sipil, lawan kriminal atau pidana’. Jika disebut ‘hukum perdata’ berarti peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan  dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat atau pergaulan keluarga. Sedangkan ‘pidana’ adalah kejahatan, kriminal. Hukum pidana adalah peraturan-peraturan  yang terdapat dalam KUHP dan semua peraturan yang mempunyai sanksi pidana dalam berbagai peraturan yang menyangkut aspek  kehidupan bangsa, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan maupun menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, dan geografis.

Kamus lain juga menyajikan definisi yang senada, baik yang bersifat khusus maupun kamus umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (2015: 1053-1054), lema perdata dimaknai sebagai hak sipil, lawan dari kriminal atau pidana. Lema perdata juga bermakna hati-hati, ingat-ingat, teliti, memperhatikan, memedulikan.

Dua kamus khusus yang diperiksa memberi gambaran yang tidak jauh beda. Setiawan Widagdo, (Kamus Hukum, 2012: 435), perdata itu sipil. Hukum perdata itu ya hukum sipil, sebagai lawan terhadap kriminal atau hukum pidana. Sudarsono (Kamus Hukum, 2009: 154) mengartikan perdata sebagai ‘perseorangan, berkenaan dengan orang biasa/sipil’.

The Contemporary Law Dictionary, Martin Basiang (2009), privaatrecht adalah hukum perdata, hukum sipil, hukum yang mengatur hubungan hukum perorangan atau tentang kebendaan maupun perikatan antara sesame warga maupun antara warga dan penguasa; private law, civil law, the laws dealing with private rights, jus privatum.

(Baca juga: Perbedaan Pokok Hukum Pidana dan Hukum Perdata).

Tetapi jika ditelusuri ke sumber lain, ada pengertian perdata yang layak dikemukakan. Salah satu yang menyinggung semantik istilah perdata adalah karya Hilman Hadikusuma. Dalam buku Bahasa Hukum Indonesia (2005: 10-11), Hilman menuliskan bahwa istilah ‘hukum perdata’ merupakan gabungan dua kata yang asal muasalnya berbeda. Hukum berasa dari bahasa Arab, dan ‘perdata’ dari bahasa Jawa (Hindu) yakni pradata.

Alkisah, pada zaman kerajaan Mataram, khususnya era Amangkurat I (1646-1677), perkara perdata pada umumnya adalah perkara yang membahayakan mahkota, yang sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban negara. Perkara demikian menjadi urusan peradilan raja, yang sekarang merupakan hukum publik. Sedangkan hukum privaat ketika itu adalah perkara padu dan tidak menjadi urusan raja, melainkan urusan rakyat di daerah atau desa melalui peradilan adat.

Peradilan pradata menggunakan hukum Hindu, dan setelah era Islam menggunakan hukum Islam. Hakimnya adalah raja sendiri atau pemuka agama. Sebaliknya peradilan padu menggunakan hukum rakyat, dan hakimnya adalah pejabat negara yang disebut dengan jaksa. Sebaliknya, lema ‘pidana’ dalam bahasa Jawa (Hindu) mengandung arti hukuman, nestapa, atau sedih hati. Pemidanaan berarti penjatuhan hukuman, atau penghukuman (Hilman Hadikusuma, 2005: 114).

(Baca juga: Inilah Generasi Pertama Orang Indonesia Lulusan Sekolah Hukum).

Mr. R. Tresna daam bukunya Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad (1957: 15-16) menuliskan yang termasuk perkara pradata pada umumnya adalah perkara yang dapat membahayakan mahkota raja, yang membahayakan keamanan dan ketertiban Negara misalnya membuat kerusuhan di dalam negeri, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, pencurian (dalam keadaan tertentu). Perkara-perkara semacam ini langsung diadili oleh raja. Sedangkan perkara padu adalah perkara yang melulu mengenai rakyat perseorangan seperti perselisihan antar warga yang tidak dapat didamaikan secara kekeluargaan oleh hakim perdamaian di masing-masing tempat. Jaksa yang bertugas menanganinya.

Tetapi Tresna mengingatkan pemisahan perkara ke dalam pradata dan padu tidak bersifat mutlak. Adakalanya suatu perkara padu berubah sifatnya karena keadaan tertentu menjadi pradata dan diadili di pengadilan raja. Misalnya, seorang pencuri yang tertangkap basah, langsung dibawa ke perkara pradata agar secepatnya diselesaikan. Salah seorang utusan Belanda yang menyaksikan peradilan pradata itu adalah Rijckloff van Goens, yang menyaksikan siding setiap kamis pada era Amangkurat I memimpin Mataram. Sidangnya berlangsung di Sitinggil. Terdakwa harus diikat kaki dan tangan dan harus tengkurap di hadapan Susuhunan, kira-kira 50 meter jaraknya dari singgahsana raja.Jaksa tampil ke sepan membacakan tuntutan. Saksi (minimal tiga orang) duduk agak jauh agar tidak mendengar apa yang dikatakan jaksa kepada Susuhunan.

Subekti, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (1996: 9) menuliskan perkataan ‘hukum perdata’ dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan ‘perdata’ lazim dipakai sebagai lawan dari ‘pidana’.

Ada juga orang memakai perkataan ‘hukum sipil’ untuk hukum privat materiil. Tetapi karena perkataan sipil lazim dipakai sebagai lawan kata ‘militer’, maka lebih baik menggunakan istilah hukum perdata. Adakalanya hukum perdata dipakai dalam arti sempit sebagai lawan dari hukum dagang.

Buku Rachmadi Usman, Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia (2003) menguraikan sekilas sejarah hukum perdata Indonesia yang ditarik dari sejarah pembuatan Burgerlijk Wetboek di Belanda, asal-muasalnya dari Code Civil di zaman Romawi , hingga dibawa ke Indonesia. Ada banyak karya yang layak dibaca lebih lanjut untuk melakukan penelusuran perkembangan hokum di Indonesia. Untuk periode yang lebih jauh bias dibaca karya John Ball, Indonesian Legal History: 1602-1848, dan untuk periode sesudahnya dapat dibaca karya Soetandyo Wignjosoebroto: Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1849-1990).

Tulisan ini hanya sekadar mencoba mengajak untuk mendiskusikan salah satu istilah yang sangat lazim dipergunakan: perdata. Lantas? Apakah pradata yang dimaksudkan Prof. Hilman dan Tresna bersumber dari hukum adat, dan bermakna sama dengan ‘perdata’ yang dipakai saat ini? Atau, apakah lema perdata yang dimaknai sebagai sipil berasal dari istilah Kode Sipil yang dibawa dari Belanda ke Indonesia? Bagaimana menurut Anda?

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua