Senin, 13 May 2019

UU Jaminan Fidusia Perlu Direvisi Sesuai Zamannya

Karena UU Jaminan Fidusia terdapat kelemahan. Seperti pencatatan objek fidusia berdasarkan UU 42/1999 dinilai belum mampu memberikan jaminan kepastian terkait eksekusi.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Dua puluh tahun sudah keberadaan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selama dua dekade UU Jaminan Fidusia tersebut memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian  masyarakat. Di sisi lain, bagi sebagian kalangan UU Jaminan Fidusia menjadi landasan hukum dalam melakukan perjanjian kredit dan bahkan memberi perlindungan hukum terhadap debitur.

 

Pernyataan itu disampaikan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daulat Pandapotan Silitonga dalam keterangannyas kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/5/2019). “UU Jaminan Fidusia sangat memperhatkan kepentingan debitur dengan memberi jaminan hukum, khususnya terhadap benda bergerak,” ujarnya.

 

Menurutnya, UU Jaminan Fidusia bersifat accesoir atau perjanjian tambahan yang berlaku dan sah setelah selesainya perjanjian pokok. Daulat berpandangan, jaminan yang muncul akibat perjanjian menjadi jaminan yang mesti diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Yakni, perjanjian yang mengikuti  pada perjanjian dasar. Dengan kata lain, perjanjian pokok yang menerbitkan utang, atau kewajiban, maupun prestasi bagi debitur terhadap kreditur.

 

Dia merujuk ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan, “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”. Daulat berpendapat jaminan fidusia yang belum didaftarkan, kreditur belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak melakukan eksekusi terhadap benda yang sedang dijaminkan. Hal ini memberi kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak melalui lembaga pendaftaran fidusia.

 

“Kendaraan yang sedang dikredit debitur, kreditur tidak dapat mengeksekusi. Lain hal bila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap kendaraan yang sedang dikredit oleh debitur,” terangnya.

 

Menurutnya, kewenangan mengeksekusi dapat dilakukan kreditur sepanjang debitur melakukan wanprestasi. Tentunya dengan merujuk Pasal 1238 KUH Perdata. Pasal tersebut menyebutkan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

 

Terlepas dari perlindungan terhadap debitur, UU Jaminan Fidusia yang telah 20 tahun itu diperlukan pembaharuan yang relevan dengan kondisi zaman. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Ricardo Simanjuntak berpandangan pencatatan objek fidusia berdasarkan UU 42/1999 dinilai belum mampu memberi jaminan kepastian terkait eksekusi. Dia beralasan tidak terdapat mekanisme tertentu untuk dapat mengetahui peralihan objek fidusia ke pihak ketiga, keempat, dan seterusnya.

 

Bahkan, benda bergerak tidak memiliki tanda kepemilikan yang kuat layaknya benda tidak bergerak yang kepemilikannya mesti ditandai dengan sertifikat kepemilikan (Pasal 616 KUHPerdata). “Perbedaan ini melahirkan perbedaan konsekuensi yakni benda tidak bergerak  bakal sulit dijaminkan kembali karena setiap orang bakal melihat sertifikat kepemilikannya. Sebaliknya, benda bergerak mudah dipindahtangankan,” kata dia.

 

“Penguasaan benda tidak bergerak tidak diterjemahkan sebagai ‘kepemilikan’ berbanding terbalik dengan dasar kepemilikan benda bergerak yang ditandai dengan ‘penguasaan’ atas objek fidusia dan mudah dialihkan. Ujungnya, kreditor bakal kewalahan mengeksekusi objek fidusia ketika debitor cidera dalam menunaikan pembayaran hutang.

 

Menurutnya, ketidakjelasan pengaturan terkait kepemilikan objek fidusia mengakibatkan rumitnya proses eksekusi objek fidusia oleh kreditor. Padahal, dokumen yang mendasari perjanjian kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak bersifat eksekutorial atau setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 224 HIR). “Langsung eksekusi, tidak perlu diajukan gugatan lagi,” ujarnya.

 

Upaya paksa

Daulat melanjutkan UU Jaminan Fidusia tidak memberi kewenangan kreditur melakukan upaya paksa mengambil benda yang menjadi objek jaminan dari tangan debitur. Tentu saja, upaya paksa tersebut dilakukan tanpa bantuan pihak berwenang, seperti pengadilan atau aparat kepolisian. Sementara Kapolri telah menerbitkan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

 

“Kewenangan mengeksekusi jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri, tidak termasuk kategori upaya paksa dalam hal debitur tidak rela menyerahkan benda objek jaminan yang dikuasai. Pemilik benda mesti meminta bantuan pengadilan atau pihak berwenang dalam rangka mengambil alih barang miliknya sendiri, ketika pihak yang menguasai benda tersebut  tidak secara sukarela menyerahkan kepada pemiliknya.

 

Dalam melakukan upaya paksa, Daulat menunjuk Pasal 29 ayat (1) huruf a yang menyebutkan, “(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia”.

 

Perlindungan lain yang diberikan UU Jaminan Fidusia soal larangan untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan dalam hal debitur wanprestasi. Pasal 33 UU Jaminan Fidusia menyebutkan, “Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia (kreditur) untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.”

 

Menurutnya, objek jaminan dapat dimungkinkan dijual atau dieksekusi sepanjang debitur melakukan wanprestasi. Sementara hasil penjualannya peruntukannya dipergunankan melunasi kewajiban debitur. Bila terdapat sisa dari penjualan, maka menjadi keharusan untuk dikembalikan ke pihak debitur. Dengan demikian, eksekusi diperuntukan dalam memenuhi kewajiban debitur sesuai perjanjian. “Bukan merampas hak milik debitur secara semena-mena,” ujarnya.

 

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Alfeus Jebabun menilai sekalipun sifat dari jaminan fidusia memiliki kekuatan parate eksekusi, akta jaminan yang telah terdaftar dapat langsung dieksekusi. Untuk dapat menghalangi eksekusi jaminan fidusia, debitur seringkali melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua