Senin, 13 May 2019

UU Jaminan Fidusia Perlu Direvisi Sesuai Zamannya

Karena UU Jaminan Fidusia terdapat kelemahan. Seperti pencatatan objek fidusia berdasarkan UU 42/1999 dinilai belum mampu memberikan jaminan kepastian terkait eksekusi.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Dua puluh tahun sudah keberadaan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selama dua dekade UU Jaminan Fidusia tersebut memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian  masyarakat. Di sisi lain, bagi sebagian kalangan UU Jaminan Fidusia menjadi landasan hukum dalam melakukan perjanjian kredit dan bahkan memberi perlindungan hukum terhadap debitur.

 

Pernyataan itu disampaikan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daulat Pandapotan Silitonga dalam keterangannyas kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/5/2019). “UU Jaminan Fidusia sangat memperhatkan kepentingan debitur dengan memberi jaminan hukum, khususnya terhadap benda bergerak,” ujarnya.

 

Menurutnya, UU Jaminan Fidusia bersifat accesoir atau perjanjian tambahan yang berlaku dan sah setelah selesainya perjanjian pokok. Daulat berpandangan, jaminan yang muncul akibat perjanjian menjadi jaminan yang mesti diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Yakni, perjanjian yang mengikuti  pada perjanjian dasar. Dengan kata lain, perjanjian pokok yang menerbitkan utang, atau kewajiban, maupun prestasi bagi debitur terhadap kreditur.

 

Dia merujuk ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan, “Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia”. Daulat berpendapat jaminan fidusia yang belum didaftarkan, kreditur belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak melakukan eksekusi terhadap benda yang sedang dijaminkan. Hal ini memberi kepastian hukum dan perlindungan kepada para pihak melalui lembaga pendaftaran fidusia.

 

“Kendaraan yang sedang dikredit debitur, kreditur tidak dapat mengeksekusi. Lain hal bila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap kendaraan yang sedang dikredit oleh debitur,” terangnya.

 

Menurutnya, kewenangan mengeksekusi dapat dilakukan kreditur sepanjang debitur melakukan wanprestasi. Tentunya dengan merujuk Pasal 1238 KUH Perdata. Pasal tersebut menyebutkan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

 

Terlepas dari perlindungan terhadap debitur, UU Jaminan Fidusia yang telah 20 tahun itu diperlukan pembaharuan yang relevan dengan kondisi zaman. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) Ricardo Simanjuntak berpandangan pencatatan objek fidusia berdasarkan UU 42/1999 dinilai belum mampu memberi jaminan kepastian terkait eksekusi. Dia beralasan tidak terdapat mekanisme tertentu untuk dapat mengetahui peralihan objek fidusia ke pihak ketiga, keempat, dan seterusnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua