Sabtu, 18 Mei 2019

Implementasi Inpres Moratorium Sawit Dipertanyakan

Di tengah Inpres tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan justru menerbitkan Surat Keputusan peralihan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit kepada korporasi.
Mochamad Januar Rizki
Diskusi "Ke Mana Arah Implementasi Inpres No.8 Tahun 2018 Berjalan", di Jakarta. Foto: MJR

Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit pada September lalu. Awalnya, Inpres yang menjadi tanda moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan khususnya kalangan aktivis lingkungan.

 

Sayangnya, sejak Inpres tersebut dikeluarkan hingga saat ini implementasi kebijakan tersebut justru dianggap tidak jelas. Hal ini diperparah dengan adanya pelepasan kawasan hutan produksi melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 517/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2018.

 

Isi SK tersebut berisi tentang pelepasan dan penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan sawit PT Hardaya Inti Plantations (HIP) seluas 9.964 hektar di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

 

Bupati Buol, Amiruddin Rauf mengkritik komitmen pemerintah pusat terhadap Inpres tersebut. Menurutnya, dengan terbitnya Inpres tersebut seharusnya tidak ada lagi kawasan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. “Seharusnya pemerintah menjaga pelepasan lahan untuk korporat. Kebijakan (SK) Menteri KLHK ini sangat tidak berpihak kepada kami,” jelas Amiruddin saat dijumpai di Jakarta, Jumat (17/5).

 

Dia menjelaskan berdasarkan kajian yang dilakukan pihaknya menemukan risiko kekeringan lahan sawah milik masyarakat seluas 5 ribu ha dengan adanya peralihan fungsi kawasan tersebut. Selain itu, dia juga menyatakan peralihan fungsi lahan tersebut juga menyebabkan konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat.

 

Atas kondisi tersebut, dia meminta pemerintah membatalkan SK tersebut sebagai salah satu implementasi Inpres moratorium perkebunan kelapa sawit. “Tidak boleh hutan di Buol itu disentuh. Kebijakan ini adalah kejahatan yang dilakukan pemerintah,” pungkas Amiruddin.

 

Senada dengan Amiruddin, Direktur Eksekutif Sawit Watch, Inda Fatinaware menyampaikan implementasi Inpres belum sepenuhnya berjalan optimal. Kerja-kerja di tingkat nasional selama 6 bulan ini barulah sebatas persiapan dan koordinasi antar kementerian dan belum terlihat hal teknis yang cukup berarti dilakukan. Padahal, enam provinsi dan delapan Pemerintah Kabupaten mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan Inpres ini.

 

Dia mencatat ada tiga kendala yang menghambat berjalannya implementasi Inpres.Pertama, belum adanya alokasi anggaran (APBD) yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk kegiatan operasional implementasi Inpres.

 

(Baca: Akses Informasi HGU Ditutup, Potensi Hambat Penyelesaian Konflik Agraria)

 

Kedua, tidak adanya panduan lebih teknis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan inpres. Ketiga, Tidak adanya akses keterbukaan bagi masyarakat sipil untuk mendapatkan update perkembangan implementasi Inpres yang dilakukan tim kerja nasional.

 

Spesialis Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Muda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sulistiyanto menilai implementasi Inpres moratorium perkebunan kelapa sawit belum terlihat sejak diterbitkan. Menurutnya, persoalan data perkebunan kelapa sawit nasional masih belum jelas padahal salah satu amanat Inpres tersebut yaitu mengevaluasi segala perizinan perkebunan kelapa sawit.

 

Menurutnya, kesimpangsiuran data tersebut menyebabkan berbagai permasalahan mulai dari kehilangan penerimaan pajak, perkebunan sawit ilegal hingga konflik lahan. “Persoalannya ada di data. Saat ini belum ada gambaran secara utuh mengenai perizinan kelapa sawit milik perusahaan dan sawit rakyat.

 

Dia juga mengatakan sektor sawit seringkali tidak menyumbangkan insentif kepada daerah, karena kebanyakan di pusat. Jika hal ini terjadi maka dampaknya adalah daerah tidak akan peduli akan perbaikan tata kelola kebun sawit di wilayah mereka. Sehingga, dia mendorong pemerintah segera memperbaiki sistem dan tata kelola dikebun dibangun dan memberi insentif juga ada bagi daerah.

 

Sulisityo menyatakan pihaknya merekomendasikan berbagai langkah untuk implementasi Inpres moratorium perkebunan kelapa sawit ini. Dia menilai  pemerintah pusat perlu menyiapkan anggaran khusus bagi pemerintah daerah dalam kerangka pengimplementasian Inpres No. 8 Tahun 2018 di tingkat daerah.

 

Kemudian, tim kerja di tingkat nasional perlu menyusun sebuah dokumen roadmap atau panduan teknis yang dapat menjadi rujukan atau panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam melaksanakan Inpres.

 

Dalam kerangka keterbukaan informasi perlu hadirnya sebuah mekanisme yang diterapkan yang mengedepankan asas keterbukaan dalam hal data, informasi dan update perkembangan terkait implementasi Inpres No. 8 Tahun 2018 sehingga dapat dipantau dan diakses oleh kelompok masyarakat sipil dan publik.

 

Terakhir, perlu dibangunnya sebuahmekanisme atau platform komunikasi antara tim kerja nasional dengan pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukanagar koordinasikerja-kerja diantara keduanya menjadi lebih terkomunikasikan dengan baik dan sistematis.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua